Ribuan Pemilih Batam Tak Dapat Rekom Bawaslu

0
40
SOSIALISASI pemilu di Lapas Batam, agar warga binaan bisa menggunakan hak pilih mereka di 17 April 20019 f-istimewa
Divisi Program dan Data KPU Provinsi Kepri, Priyo Handoko mengatakan, hanya KPU Kota Batam yang tidak mendapat surat rekomendasi dari Bawaslu terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Sehingga masyarakat yang terdata di DPK tidak bisa masuk ke dalam DPT.

TANJUNGPINANG – ”Sekitar 6.000 orang. Kita tidak permasalahkan ini,” kata Priyo Handoko kepada Tanjungpinang Pos, Senin (8/4).

Kata Priyo, hal ini tidak jadi masalah, apabila masyarakat yang sudah terdaftar di DPK tidak masuk ke dalam DPT. Alasannya, tak ada suatu kewajiban data DPK untuk masuk ke dalam DPT.

Hal ini tertuang di SK KPU RI nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan perbaikan DPT Penyelenggara Pemilu 2019.

Salah satu poin yang tertuang di SK tersebut, dalam proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KIP kabupaten/kota dimungkinkan dilakukan proses perubahan status pemilih dari DPK menjadi DPT.

Mereka, lanjut dia, tetap bisa menyalurkan hak pilih pada 17 April 2019 nanti. Untuk menyalurkan hak pilih dibilik suara tersedia di TPS, masyarakat yang terdaftar di DPK wajib membawa KTP-el atau surat keterangan alias suket yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait.

Kalau tidak bawa, berarti masyarakat akan kehilangan hak pilih pada Pemilu serentak 2019. Pasalnya, petugas akan meminta kepada masyarakat untuk menunjukkan KTP-el atau suket yang dimiliki berdasarkan tempat tinggalnya.

”Mereka bisa pilih di pukul 12.00 sampai pukul 13.00. Pilihnya berdasarkan alamat yang tertera di KTP-el atau suket itu,” sebut dia.

Terpisah, Idris, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepri mengatakan, ada beberapa hal membuat Bawaslu Kota Batam tidak memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Batam terkait DPK menjadi DPT. Pertama, KPU Kota Batam memberikan data ke Bawaslu Kota Batam hanya berbentuk angka saja. KPU tidak melampirkan nama sampai alamat yang sudah masuk ke DPK.

Sementara, data DPK perlu dilakukan verifikasi. Untuk melakukan verifikasi data DPK tersebut, memakan waktu yang cukup panjang.

”Waktu kita sudah cukup singkat. Kalau berikan rekomendasi, kita khawatirkan akan timbul data ganda,” tegas dia.

Berdasarkan SE Bawaslu RI nomor 0673 tentang pengawasan tindak lanjut putusan MK No 20/PUU-XVII/2019, salah satu poinnya, adalah Bawaslu kabupaten/kota yang telah mengeluarkan rekomendasi perbaikan DPTb-2 memastikan data potensi tersebut nyata keberadaannya secara faktual, menyebutkan jumlah laki-laki dan perempuan serta dimasukkan kedalam rapat pleno KPU/KPI kabupaten/kota.

”Kita saja hanya menerima angka DPK saja. Ini menurut kami data tidak faktual,” sebut dia.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here