Rp 16 Miliar Anggaran Desa Sudah Bisa Cair

0
319
BUPATI Bintan H Apri Sujadi didampingi Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad menyerahkan penghargaan kepada sekdes terbaik 2017 Kabupaten Bintan, Selasa (20/2) kemarin. Disaksikan Kepala Dinas PMD Bintan Ronny Kartika dan OPD lainnya. f-istimewa

36 Kades Teken Fakta Integritas APBDes

BINTAN – 36 pemerintah desa di Bintan sudah bisa mencairkan anggarannya, pada tahap pertama sekitar Rp 16 miliar. Sistem pencairan sesuai PMK nomor 225/2017 ini, ditandai dengan penandatanganan fakta integritas kepala desa dan penyerahan DPA bantuan desa, di Aula Kantor Bupati Bintan, Selasa (20/2) kemarin.

Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bantuan dana desa tahun anggaran 2018 ini, dilakukan oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi. Penyerahan DPA dana desa dan penandatanganan fakta integritas ini disaksikan Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad, Kajari Tanjungpinang Herry Heryawan, Kabag Sumda Polres Bintan Kompol Suhaili, Kepala Dinas PMD Bintan Ronny Kartika, dan sejumlah jajaran terkait.

Kepala Dinas PMD Bintan Ronny Kartika menyebutkan, 36 desa se-Kabupaten Bintan menerima bantuan Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp 30,903 miliar. Sedangkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD 2018 Bintan sebesar Rp 53,075 miliar. Sehingga, total anggaran untuk 36 pemerintah desa se-Bintan sebesar Rp 83,978 miliar, pada tahun anggaran 2018. Nilai ini turun sekitar Rp 1,2 miliar, dibandingkan total ADD dan DD pada tahun anggaran 2017 lalu.

Untuk pencairan ADD dan DD tahun anggaran 2018 ini, jelas Ronny, harus sesuai dengan PMK nomor 225/2017. Pencairan dilakukan tiga tahap. Tahap pertama, sudah bisa dilakukan sejak Januari sampai dengan minggu ketiga Juni sebesar 20 persen. Tahap kedua, Maret sampai minggu keempat Juni, sebesar 40 persen. Sisa anggaran direalisasikan pada tahap ketiga, Juli sampai Desember 2018.

”Sekarang, sudah bisa dicairkan tahap pertama sebesar 20 persen. Kalau ditotal, ya sekitar Rp 16 miliar, dari keseluruhan Rp 83,978 miliar itu,” sebut Ronny Kartika.

”Itu kan anggaran untuk 2018. Kalau ADD dan DD tahun anggaran 2017 lalu, semua kegiatan sudah beres. Tapi untuk serapannya 90 persen. Karena, 10 persen ADD dan DD lagi, itu jadi penyertaan modal di setiap BUMDes. Sebab, jadi silpa pada akhir tahun 2017 lalu,” sambung Ronny.

Selain penyerahan DPA, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara aparatur desa dan BPJS Bintan. Pada tahun anggaran 2018 ini, kades, BPD hingga perangkat RT/RW di desa, diproteksi BPJS tenaga kerja dan kesehatan. Bintan menjadi pelopor pertama di Provinsi Kepri.

Bupati Bintan H Apri Sujadi berpesan, agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran ADD dan DD sesuai dengan aturan. Kemudian, kegiatan yang dilaksanakan harus memberdayakan masyarakat tempatan. Sehingga membuka lapangan kerja. Bahkan, pemerintah mesti merekrut tenaga Pertahanan Sipil (Hansip) dan petugas kebersihan, dari APBDes itu.

”Pada kesempatan ini, Pemkab Bintan juga memberikan penghargaan kepada Sekdes terbaik, tahun 2017. Antara lain Sekdes Numbing, Sekdes Teluksasah dan Sekdes Berakit. Sekdes sangat berperan dalam pengelolaan ADD dan DD,” kata H Apri Sujadi singkat.(YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here