Rp 295 Miliar DAK & Dana Desa Cair

0
757
Heru Pudyo

TANJUNGPINANG – Sekitar Rp 295,5 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Desa (DD) di Kepri sudah cair.

Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Dana Desa cair sekitar Rp 96,51 miliar untuk tiga kabupaten di Kepri.

Sedangkan DAK fisik cair sekitar Rp 199,04 miliar dari total Rp 664,93 miliar se-Kepri.
DAK cair untuk triwulan I tahun ini. Sedangkan dana desa merupakan pencairan tahap I sebesar 60 persen dan pencairan tahap II bulan Agustus sebesar 40 persen dicairkan. Adapun total dana desa 2017 se-Kepri sekitar Rp 228,18 miliar untuk 275 desa.

Dijelaskannya, dana desa dicairkan untuk Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga. Sedangkan Karimun dan Bintan belum dicairkan karena syarat pencairannya belum ada.

Ada tiga syarat yang harus disiapkan Pemkab agar dana desa bisa dicairkan yakni, menyerahkan Perda APBD. Kedua, menyerahkan rincian Peraturan Bupati (Perbup) terkait rincian alokasi APBD ke tiap desa.

”Ketiga, menyampaikan laporan realisasi output tahun anggaran 2016. Kalau salah satunya ini belum ada, maka tidak dicairkan. Bintan dan Karimun belum melengkapi ini, makanya belum dicairkan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/4).

Dana desa ini dicairkan tanggal 18,19 dan 20 April. Tahun lalu, dana desa ini dicairkan Kanwil Perbendahaan Negara Provinsi Kepri. Tahun ini, dana desa dan DAK dicairkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Alurnya, dana dicairkan dari kas negara ke KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam. Kemudian, dari KPPN disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing kabupaten.

”Dana desa ini paling lama 7 hari di rekening kas umum daerah. Setelah itu langsung disalurkan kembali ke rekening desa. Tidak bisa berlama-lama parkir di rekening kas umum daerah,” tegas Heru.

Soal pencairan dana desa itu, para bupati sudah mengikuti sosialisasinya dua kali yakni di Jakarta dan Medan. Kanwil juga sudah mensosialisasikannya di Kepri. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi pemkab tak mengetahui syarat pencairan itu.

Dijelaskannya, sesuai Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2017, pemerintah telah mengalokasikan Rp 764,9 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar dari pada belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 763,6 tirliun.

Sesuai dengan Perpres No.97 Tahun 2017 total alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan untuk seluruh pemda di Kepri sebesar Rp 7,07 triliun.

Sampai dengan tanggal 20 April 2017, KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam telah melakukan penyaluran DAK Fisik Triwulan I Tahun Anggaran 2017 dan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017.

Transfer ke daerah dan dana desa merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk mendanai beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa saat ini semakin didorong untuk mendukung efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD diperkuat dalam mengatasi kesenjangan antardaerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyaluran dan penatausahaan serta evaluasi pelaksanaan anggaran transfer ke daerah, maka penyaluran transfer ke daerah dan dana desa khusus untuk DAK Fisik dan dana desa tahun 2017 didesentralisasi ke KPPN di dekat pemda. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here