Rp 4,5 T Dana Transfer Sudah Cair

0
753
Heru Pudyo Nugroho

Hingga 17 Agustus 2017, dana transfer pusat ke daerah se-Provinsi Kepri dari APBN sudah cair sekitar Rp 4,497 triliun atau hampir mencapai Rp 4,5 triliun.

TANJUNGPINANG – Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Kepri, dana transfer ke daerah yang sudah cair itu 60,21 persen dari total dana yang akan ditransfer tahun ini sebesar Rp 7,472 triliun. Ada lima jenis dana transfer dari pusat ke daerah yakni, pertama, Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Adapun dana yang sudah cair yakni, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 59,44 persen terdiri dari DBH Pajak telah disalurkan 51,87 persen dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 66,64 persen. Total DBH se-Kepri yang sudah dicairkan yakni Rp 1,019 triliun dari total Rp 1,715 triliun.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ditransfer sebesar 65,49 persen. Total DAU se-Kepri yang sudah ditransfer yakni Rp 2,663 triliun dari total Rp 4,12 triliun. Dana Transfer Khusus (DTK) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah ditransfer ke Kepri adalah 47,97 persen terdiri dari DAK Fisik 38,7 persen dan DAK Non Fisik 56,95 persen. Total DTK/DAK se-Kepri yang sudah ditransfer adalah Rp 670,207 triliun dari total Rp 1,397 triliun.

Baca Juga :  Dosen UMRAH Ajak Remaja Kampung Bugis Rajin Berbahasa Inggris

Dana Insentif Daerah (DID) telah disalurkan 100 persen ke Pemkab Bintan sebesar Rp 7,5 miliar. Dana Desa sudah dicairkan 60 persen atau sekitar Rp 136,91 miliar dari total Rp 228,183 miliar. Sisa Dana Desa 40 persen lagi akan ditransfer Oktober nanti.Di Bintan, jumlah desa 36. Karimun jumlah desa 42. Natuna, jumlah desanya 70. Lingga jumlah desa 75 dan Anambas jumlah desanya 52.Di Bintan, jumlah desa 36. Karimun jumlah desa 42. Natuna, jumlah desanya 70. Lingga jumlah desa 75 dan Anambas jumlah desanya 52.

Kota Batam dan Kota Tanjungpinang tidak memperoleh dana desa. DD hanya diberikan ke desa. Di Batam dan Tanjungpinang, tidak ada lagi desa. Semua sudah jadi kelurahan. Dana Desa ini diperuntukkan untuk 275 desa se-Kepri dengan alokasi, Natuna Rp 57,115 miliar, Anambas Rp 43,954 miliar, Karimun Rp 35,818 miliar, Lingga Rp 59,776 miliar dan Bintan Rp 31,516 miliar. Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU). Ketiga, Dana Transfer Khusus (DTK) atau sebelumnya disebut Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DTK Fisik dan DTK Non Fisik. Keempat, Dana Insentif Daerah (DID). Tahun ini, hanya Pemkab Bintan yang menerimanya DID. Sedangkan tahun lalu, yang menerima DID adalah Pemprov Kepri, Pemko Batam, Pemko Tanjungpinang, Pemkab Bintan dan Pemkab Karimun. Kelima, Dana Desa (DD).

Baca Juga :  Dishub Tutup Kantor Grab dan Gojek

Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI Provinsi Kepri, Heru Pudya Nugroho mengatakan, penyerapan anggaran harus dipercepat di sisa waktu 4 bulan hingga akhir tahun. Sehingga, anggaran daerah dan APBN yang ada di satker kementerian/lembaga di Kepri bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Triwulan II tahun ini hingga akhir tahun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif selama Semester I tahun 2017 sebesar 5,01 persen (yoY) melambat dibandingkan Semester I tahun 2016 sebesar 5,05 persen (yoy).Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi surplus perdagangan dengan sejumlah negara mitra yakni Cina, Amerika Serikat (AS) dan Singapura.Belanja pemerintah sampai kuartal I tahun 2017 mencapai Rp 400,14 triliun atau 19,23 persen dari target APBN 2017 yang mencapai Rp 2.080,5 triliun.

Adapun tantangan ekonomi 2018 adalah perdagangan karena ketidakpastian akibat proteksionisme perdagangan Amerika Serikat (AS) dan Geopolitik lantaran ketidakpastian politik akibat pemilu negara-negara di benua Eropa dan ketegangan di Semenanjung Korea.Adapun arah kebijakan APBN 2017 adalah,
1. Fokus pada infrastruktur dan belanja sosial.
2. Efisiensi belanja barang.
3. Mempertahankan anggaran kesehatan 5 persen dan anggaran pendidikan 20 persen.
4. Fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian.
5. Mitigasi bencana alam dan dukungan energi terbarukan.
6. Proporsi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang lebih daripada belanja kementerian/lembaga.

Baca Juga :  Delapan Instansi Menyatu Layani Calon TKI

Pendapatan negara tahun 2017 sekitar Rp 1.750,3 triliun terdiri dari dana hibah Rp 4 triliun, penerimaan pajak Rp 1.489,9 triliun. Penerimaan perpajakan APBn 2017 disusun berdasarkan kondisi  ekonomi terkini serta basis data perpajakan yang lebih realistis.

Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 250 triliun. Kontribusi PNBP dari kementerian/lembaga tetap harus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara secara keseluruhan.Optimalisasi PNBP kementerian/lembaga terus dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun belanja negara totalnya Rp 2.080,5 triliun. Belanja Non kementerian/lembaga Rp 552 triliun dan belanja kementerian/lembaga Rp 763,6 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 764,9 triliun. TKDD ini tetap dengan memperbaiki mekanisme penyaluran anggaran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah yang lebih realistis. ”Inilah pertama sekali dalam sejarahnya, dana transfer ke daerah lebih besar dari belanja kementerian/lembaga,” jelas Heru, Senin (28/8) di Hotel CK Tanjungpinang.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here