Rp1,6 Miliar Beasiswa Tak Disalurkan

1
750
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun foto bersama dengan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan anggota BPK RI serta Wakil Ketua DPRD Kepri usai paripurna di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Senin (21/5).f-istimewa/humas dprd kepri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti penggunaan APBD Pemprov Kepri 2017. Salah satunya adalah terdapat beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan.

DOMPAK – Kemudian, biaya publikasi untuk media yang belum terverifikasi dewan pers. Beberapa permasalahan lainnya di antaranya adalah sistem pengendalian keuangan intern yang masih belum maksimal diterapkan.

Selain itu, investasi Pemprov Kepri sebesar Rp43,41 miliar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi. ”Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan masih belum berjalan dengan baik,” kata Isma.

Salah satu sebabnya adalah terdapat pengeluaran jasa publikasi sebesar Rp390 juta yang masih menggunakan media yang belum terverifikasi Dewan Pers. BPK yakin, Pemprov Kepri akan segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK segera.

Baca Juga :  Pemprov Buka PPLP Tarung Derajat dan Sepakbola

Untuk ketujuh kalinya berturut-turut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Anggota V BPK RI, Isma Yatun memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kepri atas prestasi tersebut. Namun demikian, keberhasilan Pemprov Kepri mendapat WTP ini bukan tanpa masalah. BPK, kata Isma menemukan beberapa temuan.

”Kami memberikan apresiasi atas keberhasian tujuh kali mendapatkan opini WTP ini. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri ini,” kata Isma saat menyampaikan sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin (21/5).

Baca Juga :  Keragaman Agama Jadi Perekat Masyarakat

”Jawaban dapat disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan,” jelasnya.

Sedangkan untuk DPRD, BPK membuka pintu untuk melakukan konsultasi atas materi-materi pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Kepri memberi selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih opini WTP dari BPK RI. Namun demikian, seluruh catatan dan temuan tersebut, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri.

DPRD, katanya, akan segera membentuk Panitia Khusus yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). ”Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini,” kata Jumaga Nadeak di paripurna itu.(MATUNAS-SUHARDI)

Loading...

1 KOMENTAR

  1. Lidah kami dipotong sehingga kami tidak bisa berkritik
    Tangan kami dipotong sehingga kami tidak bisa makan
    Kaki kami di potong sehingga tidak bisa kami berjalan bersama masadepan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here