Rp396 M Dana BOS Harus Bisa Cair

0
740
TS Arif Fadillah

DOMPAK – Jika ditotalkan sekitar Rp396 Miliar Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2018 dan tahun 2019 belum dianggarkan Pemprov Kepri.

Jika hal ini tidak segera diatasi maka cepat atau lambat operasional sekolah akan terhambat. Sekolah-sekolah akan menanggung beban utang miliaran rupiah terhadap pihak swasta.

Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengakui bahwa memang ada keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait saat penyusunan petunjuk pelaksana (Juklak) anggaran 2019.

Namun masalah itu, kata dia, tidak perlu membuat kepala sekolah menengah atas dan sekolah luar biasa uring-uringan.

Pasalnya, Pemprov akan mengatasi permasalahan tersebut dan mencari cara agar dana tersebut dibayarkan sepenuhnya tahun ini. ”Memang ada keterlambatan pada penyusunan juklak, tapi semua itu tidak ada masalah, tetap kita bayarkan,” jelas Arif.

Baca Juga :  Pasal Kewenangan 0-12 Mil Laut Dibahas Ulang

Berdasarkan data yang dihimpun Tanjungpinang Pos, bahwa alokasi dana BOS tahun 2019 pada Perpres No.126 tahun 2018 sebesar Rp387 miliar, dana tersebut belum termasuk kurang salur BOS triwulan ke IV tahun 2018 sebesar Rp7,2 miliar lebih.

Dan saldo BOS pada rekening Setdikmen Negeri dan Setdiksus negeri yang juga harus dianggarkan sesuai surat edaran Mendagri no 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 huruf a point 2 menyebutkan, keputusan Gubernur tentang daftar penerima dan jumlah dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan memperhitungkan, sisa dana BOS tahun sebelumnya pada masing-masing Setdikmen Negeri dan Setdiksus negeri. Serta kurang atau lebih salur dana BOS tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Sebelum Tampil di Singapura, JAT Sambangi Tanjungpinang

Sehingga total yang belum dianggarkan untuk dana BOS 2019 sebesar Rp396 miliar lebih.

Disinggung persoalan ini, Arif menegaskan sudah memanggil Disdik Kepri dan meminta mereka juga berkonsultasi ke Kemendagri. ”Tidak harus menunggu APBD Perubahan. Kan, sesuatu yang penting itu kan bisa didulukan,” sebut Arif.

Arif menceritakan, dalam proses APBD Perubahan itu ada bertahap, peruntukan anggaran biasanya bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya penting. ”Yang penting itu bisa didulukan,” ucap Arif.

”Pokoknya ada solusinya, tidak ada masalah,” timpalnya menegaskan.

Baca Juga :  PLN Terangi Dusun di Durai

Sebelumnya, Kepala Disdik Kepri M Dali sempat menyurati Sekdaprov terkait permohonan menganggarkan dana BOS 2019.

Sementara saat ini proses APBD sudah disetujui Kemendagri. Pemprov saat ini, tengah mencari cara bagaimana dana BOS 2018 dan 2019 ini tidak menjadi kendala. Karena, kalau misalnya tidak dapat dibayarkan, maka akan berdampak negatif terhadap operasional sekolah. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here