Rp4 T Barang Ilegal Diamankan

0
331
Menkeu, Kapolri, Panglima TNI, Menhub, Menko Maritim, Ketua KPK RI, Jaksa Agung dan Gubernur Kepri saat pemusnahan barang sitaan BC di Batam, Selasa (15/1). f-istimewa/humas pemprov kepri

Secara keseluruhan, operasi gabungan Bea Cukai, TNI, dan Polri pada tahun 2018 berhasil mengungkap sebanyak kurang lebih 53 kasus penyelundupan minuman keras, rokok, narkotika, dan barang-barang eks-Batam lainnya dengan perkiraan total nilai barang kurang lebih mencapai Rp4 triliun.

Perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih mencapai Rp30 miliar di samping kerugian immaterial lainnya.

Selain hasil operasi gabungan tersebut, DJBC juga merilis hasil penindakan Bea Cukai wilayah Batam dan Kepri.

Dalam kurun waktu Oktober 2018 hingga saat ini, Bea Cukai Batam dan Kepulauan Riau telah melakukan penindakan terhadap Kapal MT Yosoa Eks WI No.I yang mengangkut kurang lebih 1.500 KL Crude Oil serta serangkaian penindakan narkotika, rokok, kayu, minuman keras, pakaian, tas, sepatu bekas, barang elektronik, dan baby lobster.

Perkiraan total nilai barang kurang lebih mencapai Rp102 miliar dan perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih mencapai Rp64 miliar di samping kerugian immaterial lainnya terkait ketersediaan energi nasional, dan kelestarian lingkungan.

Penindakan Bea Cukai menarik lainnya di pesisir timur Sumatera baru-baru ini juga dilakukan oleh Bea Cukai Palembang, Kanwil Bea Cukai Sumbagtim dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan terhadap 1 unit mobil sport merek Ferrari, minuman keras sebanyak 23.310 botol dan barang lainnya di Palembang dengan perkiraan nilai barang kurang lebih Rp14,6 miliar dan perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih Rp25,7 miliar.

Melihat hasil penindakan dan dampak yang ditimbulkan maka untuk lebih mengoptimalkan skema koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga diperlukan kerja sama yang terstruktur dan sistematis di bidang pengawasan, serta pertukaran data dan informasi secara nasional khususnya di Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera.

Kehadiran para pimpinan Kementerian/Lembaga serta Aparat Penegak Hukum dalam kesempatan ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam menyukseskan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera.

Hal ini guna menjawab tantangan masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas, mengoptimalkan penerimaan negara, menciptakan praktik perdagangan yang sehat, bersih dan fair, serta melindungi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tertibkan Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah pejabat negara, Selasa (15/1) merilis sinergi Bea Cukai (BC) dengan TNI – Polri serta merilis cegahan patroli Bea dan Cukai.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI, pemerintah secara resmi meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, Selasa (15/1).

Program ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan arah kebijakan nasional sebagai acuan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 berfokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan lebih terfokus, terukur dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Strategi nasional tersebut memiliki sasaran antara lain penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem informasi, dan terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas PNS yang profesional dan berintegritas. Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera juga merupakan lanjutan dari program sinergi Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) yang telah dideklarasikan pimpinan tinggi antar Kementerian/Lembaga dan Aparat Penegak Hukum di Kantor Pusat DJBC pada 12 Juli 2017 dan dinilai berhasil dalam melakukan pengamanan penerimaan negara.

Masih dengan semangat yang sama, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjalin sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan program ini.

Hasil capaian Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) telah berkontribusi langsung terhadap importasi dan penerimaan negara.

Terdapat penurunan entitas importir berisiko tinggi sebesar 46%, kenaikan tax base sebesar 62%, dan peningkatan jumlah akumulasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar 47%. Selain itu, terdapat perbaikan lingkungan strategi antara lain perbaikan kepatuhan importir, perbaikan kualitas data, perdagangan yang sehat dan efisien dan momentum pertumbuhan industri nasional.

Program ini juga berimplikasi terhadap penurunan peredaran rokok ilegal. Hasil survei terakhir UGM menunjukkan peredaran rokok ilegal di pasaran turun dari 12,14% menjadi 7,04%.

Dalam melaksanakan program Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, Pemerintah setidaknya telah menyusun 11 langkah strategis. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here