Rp7,5 Juta Pengganti Mobil Dinas Dewan

0
492

BATAM – Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta anggota DPRD Batam sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil konsultasi, tiga tunjangan dewan akan naik. Itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Di antaranya, dana transportasi dewan untuk pengganti mobil dinas. Nilainya direncanakan Rp7,5 juta perbulan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Pansus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Bustamin Hasibuan, Selasa (1/8) di Batam. ”Nanti dewan akan mendapat tunjangan transport, Rp7,5 juta. Itu kalau dewan setujui,” kata Bustamin.

Terkait tunjangan itu, yang akan mengalami kenaikan selain transportasi, juga komunikasi dan reses. Hanya saja, besarannya belum dibahas. Namun, kenaikan disebutkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (KKD). ”Nanti kita akan bahas lagi tunjangannya,” imbuhnya.

Diungkapkan, dewan akan mengembalikan mobil dinas setelah Perda disahkan. ”Kalau sehari sewa mobil Rp250 per hari. Bisa dihitung sendiri berapa sewa sebulannya. Itulah yang akan kami terima. Tapi, mobil dinas wajib dikembalikan,” katanya.

Ketentuan itu diakui belum final, karena masih akan dikaji, Pemko Batam melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batam. Kita akan membentuk badan independen yang melakukan survei di lapangan. ”Nanti akan jelas berapa keseluruhannya. Tapi, menurut saya di bawah sembilan juta. Sekitar enam sampai tujuh jutaan,” ujarnya.

Sementara persentase disesuaikan dengan Kemendagri, Kota Batam termasuk ke dalam KKD tinggi. Dengan begitu, tunjangan komunikasi dan reses akan naik. ”KKD itu ada tinggi, sedang dan rendah. Kalau tinggi dikali tujuh, sedang dikali lima dan dikali tiga untuk KKD rendah,” beber dia.

Sementara untuk tunjangan komunikasi, jika disetujui, maka Ketua DPRD Batam akan mendapat 14,7 juta. Nilai itu diperoleh dari jumlah tunjangan komunikasi intensif Ketua DPRD Rp 2,1 juta dikali tujuh, sehingga Rp 14,7 juta. Sementara untuk wakil ketua DPRD, 80 persen dari 80 persen dari uang representasi dikali tujuh dan anggota, 75 persen dari uang representasi dikali tujuh.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here