Rp831 Miliar KUR Mengalir ke UMKM

0
146
Teguh Dwi Nugroho

TANJUNGPINANG – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Kepri sudah makin terbiasa dengan meminjam modal ke bank.

Jumlah pinjaman bertambah setiap tahun. Seperti data tahun 2018 dan 2019. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019 di Kepri sebesar Rp831,92 miliar dengan 19.619 debitur.

Sementara realisasi KUR tahun 2018 sebesar Rp746,27 miliar dengan 21.121 debitur. Terjadi peningkatan realisasi KUR tahun 2019 sebesar 11,07 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho mengatakan, kredit program merupakan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan, badan layanan umum atau koperasi simpan pinjam yang memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sambung dia, Kredit Program Provinsi Kepri terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). KUR merupakan pembiayaan untuk individu baik sendiri atau kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dengan memperoleh pembiayaan dani lembaga keuangan penyalur KUR dengan suku bunga efektif tahun 2019 bunga sebesar 7% .

Demikian halnya pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Ultra Mikro(UMi) merupakan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) antara lain melalui PT Pegadaian.

Realisasi penyaluran Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Kepri tahun 2018 sebesar Rp4,4 miliar dengan 689 debitur. Sedangkan realisasi penyaluran Ultra Mikro (UMi) tahun 2019 sebesar Rp1,84 miliar dengan 290 debitur.

Baca Juga :  Investasi Rp 7,5 T Masuk Lagoi

Data ini salah satu kajian Fiskal Regional diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi ekonomi sebagai sumbangsih dalam meningkatkan perekonomian daerah.

”Beberapa indikator penting sebagai informasi dalam Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 yang harus diketahui publik,” kata Teguh Dwi Nugroho kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (7/5).

Menurutnya, di bidang Indikator Makroekonomi Fundamental, yakni Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Prov, Kepri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tahun 2018 PDRB menunjukkan angka Rp173,69 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp182,17 triliun.

”Terdapat kenaikan sebesar Rp8,48 triliun atau sebesar 4,88 persen (%) dibandingkan tahun 2018,” ujarnya.

Teguh Dwi Nugroho mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2019 sebesar 4,89% meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,56%.

Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri yang sebelumnya berada pada peringkat ke-30 nasional tahun 2018 menjadi peringkat ke-28 tahun 2019 dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Terkait inflasi, ia menjelaskan pencapaian Inflasi tahun 2019 di Provinsi Kepri terbilang lebih baik.

Baca Juga :  Aturan Penerbangan, Pejabat Wajib Lewat X-ray

Inflasi Provinsi Kepri tahun 2019 tercatat 2,03 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,47 persen.

Dibandingkan dengan inflasi nasional tercatat lebih rendah 69 basis poin dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,72 persen.

Begitu juga dengan APBN di Provinsi Kepri. Menurutnya, realisasi belanja Provinsi Kepri tahun 2019 sebesar Rp15,53 triliun meningkat sebesar 8,30 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp14,34 triliun.

Realisasi pendapatan sebesar Rp8,77 triliun meningkat sebesar 13,27 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp7,74 triliun.

Realisasi belanja meningkat dinilai karena kualitas belanja yang semakin baik yaitu kualitas belanja yang efektif serta produktif dengan penguatan value for money.

Diantaranya dengan melanjutkan efisiensi belanja non prioritas dan mendongkrak realisasi belanja modal yang meningkatkan iklim investasi di Provinsi Kepri.

Sementara sumbangsih pendapatan dari sektor pajak yang cukup dominan mendorong membaiknya kondisi perekonomian Provinsi Kepri tahun 2019. Kemudian, terkait APBD di Provinsi Kepri, Teguh menjelaskan realisasi belanja daerah Provinsi Kepri tahun 2019 sebesar Rp13,06 triliun mengalami kenaikan sebesar 17,52 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp11,11 triliun.

Sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp13,36 triliun meningkat sebesar meningkat sebesar 17,88% darirealisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp11,33 triliun.

Baca Juga :  Lama Menanti, Listrik Tambelan Segera 24 Jam

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8 persen dari tahun 2018 merupakan indikator bahwa dari sisi absolut, kegiatan perekonomian Prov.Kepri tahun 2019 masih sangat baik.

Begitu juga soal Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Transfer ke Daerah merupakan belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus.

Alokasi transfer ke daerah tahun 2019 meningkat sebesar 27 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Realisasi transfer ke daerah tahun 2018 sebesar 99,06 persen dan tahun 2019 sebesar 89,94 persen.

Sedangkan Dana Desa (DD) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa tahun 2018 sebesar Rp221,36 miliar dengan penyaluran sebesar 100% dan alokasi dana desa tahun 2019 sebesar Rp261,33 miliar dengan penyaluran sebesar 99,59%.

”Diharapkan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepri tahun 2019 yang berisi data dan informasi keuangan Provinsi Kepri dapat memberikan aspek kemanfaatan untuk memberikan kontribusi bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan/keputusan pembangunan daerah. (bas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here