RS Mitra BPJS Mesti Dipajang

0
210
Suasana ruang pendaftaran di RSUD Provinsi Kepri di Tanjungpinang beberapa waktu lalu. f-suhardi/tanjungpinang pos

Mbs pembayaran doble di bpjs uang tidak bisa di kembalikan ke anggota justru uang kita ditahan dan gak di kembalikan. BPJS juga mesti mengumumkan secara terbuka rumah sakit mana yang melayani pasien BPJS. Tujuannya agar pasien BPJS bisa memilih rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS. Belum lagi ada info ada RS yang kontrakdiputus krn tak terakreditasi.
+628127070137

Lorban Laka Lantas Tak ditanggung BPJS
MBS Kepada Tuan2 yg Berkuasa di BPJS Kali ke dua saya bertanya.. Apa betul korban kecelakaan tunggal tidak ditanggung BPJS.. Dan apa lagi atau apa saja yg tidak ditanggung BPJS? Apa alasanya?
+628126133040

Berapa Maksimum Tanggungan BPJS?
Kepada Pimpinan BPJS Tanjung Pinang, Saya ingin menanyakan ttg: 1. pembayaran BPJS melalui melalui Bank, akhir akhir ini sering macet, apakah dpt dibayarkan langsung di kantor BPJS. 2. Dlm program BPJS ada kelas 1, 2 dan 3. Berapakah batas maksimal yg ditanggung oleh Bpjs utk masing masing kelas tersebut. Terimakasih
+628127074711

TANGGAPAN :
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 99 Tahun 2015, seluruh mitra BPJS Kesehatan memang wajib terakreditasi mulai awal 2019.

RS dan klinik yang hingga awal Januari ini belum terakreditasi tetap bisa menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Kemenkes sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk memperpanjang kontrak.

Dalam surat rekomendasi itu, RS dan klinik yang sebelumnya menjadi mitra BPJS Kesehatan tetap bisa melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kami berharap RS yang sempat menghentikan layanan BPJS Kesehatan bisa mulai melayani lagi. Jadi, masyarakat tidak perlu resah karena akan tetap dilayani. Aturan wajib akreditasi bagi mitra BPJS Kesehatan sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan layanan kepada pasien. Sayang, sejak aturan itu diterbitkan pada 2015, hingga awal Januari 2019 ini masih ada RS dan klinik yang belum menyelesaikan akreditasi. (ais)

Oscar Primadi
Sekjen Kemenkes RI

TANGGAPAN:
Warga Kepri jangan khawatir akan informasi yang beredar bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memutus kontrak dengan sejumlah rumah sakit.

Untuk Kepri, kerja sama rumah sakit, puskesmas dan klinik dengan BPJS Kesehatan masih berlanjut. Apalagi,

Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan surat rekomendasi agar BPJS Kesehatan tetap memperpanjang kontrak dengan rumah sakit sambil melengkapi akreditasinya.

Di Kepri ada 28 rumah sakit. Hanya satu yang belum kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu pun sedang kita

usahakan bagaimana agar bisa segera kerja sama. Terkait empat rumah sakit di Batam yang telah putus kontrak

dengan BPJS Kesehatan, nanti akan dibahas bagaimana agar kerja sama itu tetap berlanjut.

Sehingga layanan kepada masyarakat tidak terganggu. Memang, kata dia, ada syarat yang dikeluarkan Menkes agar rumah sakit mengurus akreditasi rumah sakitnya.

Sambil diurus lah. Kan untuk perbaikan pelayanan pasien juga. Yang melakukan survei kelayakan atau tingkat akreditasi rumah sakit maupun puskesmas adalah tim independen. Tim ini yang melihat apakah fasilitas rumah sakit itu sudah layak atau tidak dan tingkatannya juga ada seperti Tipa A, Tipe B, Tipe C maupun Tipe D. (mas)

Tjetjep Yudiana
Kadis Kesehatan Provinsi Kepri

TANGGAPAN:
Untuk Kota Tanjungpinang tiga rumah sakit, tujuh puskesmas dan beberapa klinik tetap melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ada 40 ribu warga Tanjungpinang, masuk peserta BPJS bersumber dananya dari APBN. Dan, ada 20 ribu warga tak mampu, jadi peserta BPJS mengunakan dana APBD Pemko Tanjungpinang. Tiga rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS yakni RSUD Tanjungpinang, RSUP Tanjungpinang dan RS Angkatan Laut Tanjungpinang. Sedangkan tujuh puskemas kerjasama dengan BPJS tersebar di empat kecamatan.

Jadi warga tidak boleh resah sebagai peserta BPJS tetap dilayani saat berobat di rumah sakit, puskesmas, klinik

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 99 Tahun 2015, seluruh mitra BPJS Kesehatan memang wajib terakreditasi mulai awal 2019.

Kementerian Kesehatan pun memberikan jalan tengah. RS dan klinik yang hingga awal Januari ini belum terakreditasi tetap bisa menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Kemenkes mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk memperpanjang kontrak.

Dalam surat rekomendasi itu, lanjut Oscar, RS dan klinik yang sebelumnya menjadi mitra BPJS Kesehatan tetap bisa melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (bas)

Rustam
Kadiskes Kota Tanjungpinang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here