RT dan RW Berlaku Adil ke Peserta Pemilu

0
293
Indrawan Susilo Prabowoadi

TANJUNGPINANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri tidak bisa memastikan, kalau pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diperbolehkan atau tidak ikut terlibat politik praktis di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Seperti pengurus RT RW menjadi tim sukses (timses) ke salah satu calon anggota legislatif di daerah masing-masing.

Jangankan menjadi tim sukses caleg tersebut. Tapi, hasil pantauan Bawaslu masih ditemukan pengurus RT RW ikut terjun langsung hingga masuk dalam bagian peserta Pemilu 2019.

Karena di dalam aturan pencalonan anggota DPRD kabupaten/ kota provinsi tidak menyebutkan, pengurus RT RW untuk melampirkan surat pengunduran dirinya.

”Untuk angka pastinya saya tidak miliki. Hampir sebagian besar pengurus RT RW ikut menjadi caleg di daerah masing-masing,” kata Devisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (27/11).

Jadi, kata Indrawan Susilo Prabowoadi, secara regulasi dikembalikan ke daerah masing-masing. Apakah di dalam aturan daerah, memperbolehkan atau tidak pengurus RT RW untuk ikut berpolitik praktis.

Kalau ada, pemerintah daerah diminta untuk segera menerapkan ke pengurus RT RW yang sudah terlibat kedalam politik praktis. Artinya, kepala daerah menegakkan aturan ke pengurus RT RW tersebut.

Memang, lanjut Indra, di Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, tertuang di pasal 6 ayat 2 huruf J.

”Tapi, Perbawaslu ini sedang direvisi. Kita tunggu saja hasil revisinya nanti,” terang dia.

Meskipun seperti itu, Bawaslu berharap, pengurus RT RW untuk dapat bersikap adil kepada peserta pemilu. Artinya, jangan ada memiliki rasa berpihakan terhadap peserta pemilu.

”Kita minta pengurus RT RW netral selama proses pemilu sedang berlangsung,” sebut dia. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here