RTRW Natuna Harus Ditinjau Ulang

0
787
Wan Siswandi

NATUNA – Pesatnya pembangunan di Natuna belakangan ini membuat Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Natuna perlu ditinjau ulang. Sekda Natuna Wan Siswandi mengungkapkan, belakangan ini pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan yang berkenaan dengan peninjauan ulang kembali RTRW Natuna.

Menurutnya, hal tersebut didasari beberapa alasan. Salah satunya percepatan pembangunan Natuna yang berlangsung sangat cepat. Ia menambahkan, adanya berbagai usulan dan desakan dari sejumlah pihak termasuk dari kalangan politisi terkait revisi ulang terhadap RTRW yang disahkan sekitar tahun 2013 lalu itu.

Baca Juga :  THR ASN Terkendala Dana Tunda Salur

”Revisi RTRW bakal terjadi. Sekarang kita sedang melakukan peninjauan ulang. Berbagai rapat sudah kita laksanakan begitu juga kegiatan lainnya,” kata Siswandi di kantornya, kemarin.

Namun, Siswandi mengaku belum dapat gambaran akan seperti apa tata ruang Natuna sesuai hasil revisi nantinya. Berdasarkan RTRW yang berlaku sekarang ini, Natuna dibagi ke dalam beberapa kawasan besar yakni Kawasan Strategis Nasional yang berpusat di Bunguran Timur.

Selain itu, Kawasan Industri yang berpuasat di Bunguran Timur Laut, dan kawasan Agro Politan yang berpusat di Bunguran Tengah, Barat dan Utara.
Dan terakhir kawasan Mina Politan yang terpusat di Pulau Tiga, Pulau Laut, Serasan, Midai dan Subi serta Bunguran Selatan dan Barat.

Baca Juga :  Bank Indonesia Berbagi Bersama Nelayan

”Laju pembangunan di sektor pertahanan membuat adanya timpang tindih kawasan. Maka sekarang perlu ditinjau ulang dulu, dan kita belum tahu akan seperti apa formulasi wilayah dan ruang kita nantinya. Sekarang kita sedang pelajari,” tutupnya.

Ketua Komisi I DPRD Natuna Raja Marzuni menyampaikan, tata ruang Natuna harus diubah atas alasan kelancaran dan kejelasan pembangunan untuk ke depannya. Menurutnya, batasan tata ruang harus jelas dan tegas sehingga kemungkinan adanya benturan pembangunan di belakang hari bisa terelakkan.

”Ya menurut saya, revisi itu harus dilaksanakan. Batasan-batasan ruang harus tegas dan jelas. Misalkan, kawasan militer dan kawasan sipil harus jelas ruangnya. Kurang tepat bila dicampur aduk dalam satu ruang, maka kami minta kepada pemerintah agar segera merevisinya,” ujar Marzuni.(HERDIANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here