Ruang Kelas Terbatas, Siswa Numpuk

0
675
Sidak: Walikota Batam, Rudi saat sidak ke SD 006 Batam Kota terkait laporan jumlah siswa yang tak sesuai kapasitas kelas. F-ISTIMEWA

DPRD Dukung Penghapusan Dua Shift

Batam – Penghapusan dan larangan penggunaan double sift di sekolah negeri di Indonesia, mendapat tanggapan positif dari DPRD Batam. Sekolah negeri yang selama ini menggunakan double shift, diminta pada tahun ajaran baru tidak menerima siswa hingga over kapasitas lagi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Minggu (16/4) menyambut kebijakan penghapusan double shift di Indonesia. Hal ini diharap dapat mendorong juga partisipasi sekolah swasta dalam pengembangan sumber daya manusia.

”Double shift itu tidak efektif, karena dampaknya pada guru juga yang double shift,” kata Udin.

Dinas Pendidikan Batam diminta untuk menjalankan petunjuk teknis penghapusan double shift, dengan melibatkan sekolah, penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS).

”Swasta di Batam banyak yang menerima dana BOS. Mereka bertanggungjawab untuk berkontribusi, salah satu dengan menampung siswa kurang mampu juga,” jelas Udin.

Hal itu diakui penting dipahami, karena selama ini banyak mengejar sekolah negeri, karena biaya murah. Walau kenyataannya tidak sepenuhnya benar. Sementara untuk kualitas dikatakan jika sekolah swasta punya kapasitas yang sama dengan negeri.

”Kualitas negeri dan swasta tidak beda. Bahkan, banyak swasta lebih baik, termaksud swasta yang menerima insentif dari pemerintah,” beber Udin.

Pernyataan senada juga disampaikan anggota Komisi IV lainnya, Riky Indrakari. Menurutnya, Pemko Batam harus mewajibkan sekolah swasta penerima BOS, berkontribusi bagi siswa bina lingkungan dan tak mampu.

”Di Juknis sudah diatur, kuotanya 5 sampai10 persen untuk bina lingkungan dan siswa tak mampu). Jadi double sift dari dulu bisa diminimalisir,” katanya.

Tahun ajaran baru ini, larangan double sift, diakui Riky, seharusnya tidak diberlakukan lagi.
Selama ini, lantaran swasta tidak pernah dilibatkan, sehingga muncul doktrin di masyarakat, agar anak-anaknya wajib bersekolah di sekolah Negeri. Padahal Seharusnya, pemerintah tidak membiarkan praktik-praktik lama ini menjadi tradisi.

”Kuncinya rayonisasi, selanjutnya melibatkan sekolah swasta penerima Bos. Disampaikan daya tampung sekian, sekolah negeri sekian dan sekolah swasta sekian,” tuturnya.

Hampir 99 persen sekolah swasta di Batam, kata Riky, menerima dana bos dan dana insentif guru. Bahkan, bantuan kepada sekolah swasta di Batam, merupakan salah satu terbesar se-Indonesia.

Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy untuk menghapus sistem sekolah dua sesi, mendapat dukungan dari DPRD Kota Batam. Karena selain membuat sekolah tidak efektif, sistem ini membuat jam belajar sangat pendek, dan efisiensi pembelajaran tidak maksimal.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari, mengatakan bahwa instruksi ini memang sejak lama diharapkan dihilangkan. Sejak periode lalu, Riky selalu menjelaskan bahwa double shift untuk sekolah sangatlah tak efisien.

”Instruksi Mendikbud sudah sangat bagus. Alhamdulilah menteri melihat persoalan yang sama,” kata Riky, Minggu (16/4).

Berbicara daya tampung sekolah, baik SD maupun SMP, Riky merasa hal ini tidak akan membludak jika Dinas Pendidikan Kota Batam turut melibatkan sekolah swasta.

Kenyataan yang ada saat ini, di saat sekolah Negeri over kapasitas, sekolah swasta malah kosong.

Sekolah swasta sendiri tidak dilibatkan dalam PPDB. Riky menilai, hal-hal seperti ini ibarat Disdik yang ingin memikul beban sendiri, dan akhirnya berantakan semua.

”Seolah pemerintah mau memikul sendiri. Ibarat sampan, semua boleh masuk dan akhirnya tenggelam. Padahal sampan lain ada, tetapi tak digunakan. Artinya kelemahan sistem yang membuat kapasitas sekolah membludak,” paparnya.

Berbicara sekolah Negeri, DPRD Batam sudah merekomendasikan penerapan sistem penerimaan online. Namun untuk kuota bina lingkungan dan siswa tak mampu-sebesar 5 sampai 10 persen-tetap dijalankan. Sehingga ketika kuota ini sudah terpenuhi, sekolah bisa membuka penerimaan secara online sesuai kuotanya.

”Jadi harus mendahulukan bina lingkungan. Selain itu berlakukan rayonisasi. Tidak ada lagi namanya rebutan sekolah unggulan,” ungkap Riky.

Sebagai Komisi yang membidangi pendidikan, Riky bersama anggota komisi IV yang lain, berkeinginan merevisi perda nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan yang memuat tentang kewajiban kontribusi sekolah swasta penerima dana BOS.(Martua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here