Rudi Minta Pembagian Wilayah Kerja

0
575
Walikota: Wali Kota Batam Rudi saat menyampaikan kesulitan Pemko Batam membangun karena dualisme perizinan di Batam, Belum lama ini. f-istimewa/huams pemko batam

Duaisme Otoritas di Pulau Batam

BATAM – Wali Kota Batam, meminta kepada Panitia Kerja (Panja) Otonomi Daerah (Otda) dan Sengketa Kewenangan Pemko Batam dan BP Batam DPR RI, menegaskan ada pembagian wilayah kerja.

Harapannya, wewenang kerja dibagi antara kawasan ekonomi khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ).

Permintaan itu disampaikan Wali Kota Batam, HM Rudi, Selasa (18/4) saat menerima Panja DPR RI, di Graha Kepri.

”Kami minta wilayah kerja dibagi. Bukan wewenang. Tapi wilaha kerja sebagaimana perintah presiden Januari 2016,” tegas Rudi.

Diminta, KEK direalisasikan dan diserahkan ke BP Batam. Sementara FTZ tetap diberlakukan sebagai masa transisi perubahan Batam menjadi KEK.

”Jadi bagaimana wilayah kerja cepat dibagi. Batam ditransisi dari FTZ ke KEK. FTZ tetap jalan, KEK dibentuk. Arahan presiden sudah jelas,” sambung Rudi.

Kondisi saat ini dinilai tidak jelas. BP Batam ditunding Rudi tidak jelas arah kerjanya. Dimana, BP lebih banyak ngurusi lahan untuk rakyat dibanding lahan investasi. Sehingga BP dinilai terkesan mengurusi otomomi daerah.

”Kalau bahasa saya, dia (BP) mau otonomi daerah. Dia ngurusi lahan rakyat sekarang. Kalau dia pilih investasi, urus lahan investasi dong. Sekarang, ngurusi apa dia? Investasi tidak diurus, yang diurus rakyat. Jual lahan,” cetusnya.

Diminta agar persoalan yang ada, dapat segera diakhiri dengan membagi wilayah kerja beserta kewenangan masing-masing. Kondisi selama ini diakui, pemerintah daerah mengalami kendala dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

”Kami melakukan pembangunan infrastruktur, seperti pelebaran jalan, perbaikan drainase dan lainnya. Tapi kami terkendala permasalahan lahan,” cetusnya.

Diungkapkan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Rempang-Galang sebagai KEK. Pada UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan dikelola pemerintah daerah.

”Terserah saja siapa yang ditunjuk nanti mengurus itu. Yang penting wilayah kerja dan kewenangannya jelas. Tidak ada lagi tumpang tindih,” sambungnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang hadir pada kesempatan itu menilai, tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga, dapat diselesaikan lewat PP. Di PP dinilai bisa diatur tersebut dapat diselesaikan pembagian tugas, pokok dan fungsi masing-masing instansi di Batam itu.

”Harus ada regulasi yang mengatur itu. Tanpa itu, tidak akan selesai persoalan,” tegas Amsakar.

Sementara Wakil Kepala BP Batam Agus Tjahajana Wirakusumah tidak menanggapi permintaan Pemko Batam itu. Agus lebih memilih untuk justru mempesentasekan pekerjaan yang telah dilakukan pimpinan BP Batam selama setahun.

Hadir juga pada kesempatan itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Deputi IV BP Batam Purba Robert M Sianipar dan FKPD di Kepri.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here