Rudi Optimis Capai Target PAD

0
25
Rudi

BATAM – Wali Kota Batam, HM Rudi optimis dengan kebijakan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mempermudah izin peralihan hak (IPH), maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi. Dengan kemudahan pengusaha mengurus IPH di BP, berdampak pada pendapatan Pemko dari sektor BPHTB. Sehingga, APBD Batam yang ditargetkan Rp2,5 triliun tahun ini terwujud.

HM Rudi mengungkapkan kemudahan pengurusan IPH, diperoleh dari Kepala BP Batam, Lukita beberapa waktu lalu. ”Kita bersyukur dan berterima kasih ke pak Lukita, IPH sudah bisa diurus hanya dengan 3 persyaratan. Ini akan memberikan dampak ke kita,” kata Rudi.

Disebutkan, jika dalam satu atau dua hari IPH selesai, maka uang masuk Pemko Batam, semakin cepat. Sehingga dapat memudahkan Pemko menjalankan program. Dimana potensi BPHTB di Batam, mencapai ratusan miliar atau sumber PAD terbesar untuk Pemko Batam.

”Kalau selesai dalam dalam satu dua hari selesai IPH, maka uang masuk APBD. Itu akan mempermudah pembangunan. Saya sudah mengirit kegiatan dengan hold yang tidak perlu. Itupun sebenarnya tidak cukup. Permintaan di Musrenbang, Rp5 triliun,” imbuh Rudi.

Sebelumnya, Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo mengungkapkan, mereka memulai penerapan kebijakan mempermudah pengurusan IPH. Dari 17 persyaratan menjadi empat syarat. Kebijakan itu dimulai di lingkup internal BP Batam.

Menurutnya, penyederhanaan perizinan itu untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat. Meski disederhanakan, lanjut Dwi, namun kepentingan BP Batam tetap bisa dipenuhi. Adapun empat persyaratan untuk mengurus IPH ini, yakni formulir permohonan IPH, identitas subjektif untuk individu, seperti KTP atau paspor.

Sementara, untuk badan usaha menyertakan akte pendirian badan usaha. Syarat objektifnya, yakni sertifikat lahan, atau foto kopi PL (penetapan lokasi), SPj (surat perjanjian) atau Skep (surat keputusan). Persyaratan ini dinilai sudah cukup untuk mengetahui proses peralihan yang terjadi, sebelum diberikan persetujuan tertulis.

Sementara itu, Dwi mengatakan, untuk pengurusan IPH saat ini, memang belum ada pemisahan secara langsung antara pemohon individu dan pemohon yang datang dari developer. Sehingga berdampak pada antrean di loket-loket pengurusan. Meski begitu, BP Batam sudah punya konsep ke depan. ”Untuk developer, nanti kita siapkan kalau mau pakai jalur khusus,” ujar Dwi. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here