Rudi Pimpin BP, Ekonomi Bakal Tambah Hancur

0
8833
Onward Siahaan

BATAM – Munculnya surat Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang dikirim ke Presiden RI Joko Widodo mendapat reaksi sebagai bentuk penolakan. Rekomendasi Gubernur untuk menjadikan Wali Kota Batam HM Rudi merangkap jabatan Kepala BP Batam dinilai tidak punya dasar hukum.

Selain itu, usulan itu mengganggu dunia usaha. Alasannya, mengganggu kepercayaan investor atas tata kelola pemerintahan yang berujung ke perizinan ke depan.

Penolakan salah satunya disampaikan pengusaha yang juga anggota DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan, Selasa (8/5).  Dinilai, rekomendasi itu tidak punya dasar hukum. Jika menyatukan Pemko dan BP, maka harus ada UU khusus yang mengatur. Usulan Gubernur dinilai akan membuat BP semakin tidak efektif dan ompong dalam membangun ekonomi.

”Itu akan menghancurkan ekonomi Batam. Harus dilihat juga dasar hukumnya. Apa yang sekarang, sudah tepat dan tinggal koordinasi dan saling mendukung antara Wako dan Pemko,” pesannya.

Onward mengaku sudah membaca surat Gubernur itu. Namun ditenggarai, isi itu lebih bermuatan politis, sehingga tidak mempertimbangkan kapasitas Wali Kota. ”Itu surat terlihat sarat kepentingan politik. Ini mungkin bisa bargainning Rudi dan Nurdin. Bagi kekuasaan agar tidak sama-sama maju Pilgub nanti,” cetusnya.

Dinilai juga, tidak ada dasar hukum yang bisa dijadikan untuk menjadikan Wali Kota rangkap jabatan sebagai kepala BP. Disebutkan jika BP Batam merupakan badan usaha pemerintah pusat atau sejenis BUMN, yang kewenang diperluas. ”Lahan dan aset di Batam itu bukan milik BP, itu milik Menkeu. BP hanya mengelola. Aset di Batam itu aset pusat,” sambungnya.

Dia juga juga menilai penting pihak yang tepat mengelola perekonomian. ”Kalau dibilang Wali Kota bisa membangun infrastruktur jalan, benar. Tapi untuk ekonomi dalam konteks FTZ, belum bisa itu acuan. Di Pemko buktinya, mulai pariwisata, UMKM, BUMD sampai BUP pengelolaannya tidak baik,” sambung Onward.

Onward juga mengingatkan agar Wali Kota Batam juga mensyukuri jika selama ini, BP Batam sudah membantu Pemko. Dampaknya juga diterima Pemko melalui pajak.

Sementara pusat melalui hanya non pajak atau PNBP. Mulai memberikan kantor Wali Kota, lahan untuk kantor camat, kelurahan, hingga lahan sekolah. Lahan-lahan itu diperoleh tanpa membeli seperti di daerah lain.

”Daerah lain pemerintahnya membeli lahan untuk membangun, di Batam enak. Pemerintahannya tinggal minta. Jadi, kondisi yang ada jangan diperkeruh karena ingin menguasai yang bukan haknya. Pemerintah kota dan provinsi juga harus memberikan contoh bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk sebelumnya mengatakan, surat Gubernur Kepri yang meminta Kepala BP Batam dialihkan ke Wali Kota atau ex officio, disayangkan karena tanpa komunikasi dengan pengusaha. Sementara usulan itu terkait dengan dunia usaha.

”Apapun usulan pemerintah, sebaiknya dibicarakan dengan pengusaha. Dasarnya apa, tujuannya apa. Sehingga masyarakat tahu. Kami juga bisa memberikan masukan,” sesal Jadi.

Lebih lanjut Jadi mengatakan, mereka akan membicarakan isu yang hangat belakangan ini dalam diskusi yang akan mengundang pihak terkait di Batam. Mulai pengusaha hingga praktisi hukum, Jumat (11/5). (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here