Rumah di Darat Sertifikat di Laut

0
496
KAMPUNG TUA di Batam yang akan diberikan sertifikat hak milik dari pemerintah.f-istimewa

Kebijakan Soal Kampung Tua

Walikota Batam, HM Rudi mengungkapkan perkembangan terbaru, terkait 37 kampung tua. Di antaranya 32 Kampung Tua berada sepadan pantai.

BATAM – Rumah di atas lahan Kampung Tua akan diberikan dengan status hak milik. Sementara yang menjorok ke laut atau di atas laut, akan diberikan status hak guna bangunan (HGB).

Kata Rudi, tanah yang ditempati warga di atas lahan Kampung Tua, akan diberikan sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik (SHM) akan diberikan kepada rumah yang berdiri di atas tanah. Sedangkan rumah di atas air yang masih kena daratan saat pasang surut, akan diberikan sertifikat hak guna bangunan (HGB).

”Dan bagi rumah atas air yang ketika surut masih ada air di bawahnya, tidak diberi sertifikat tanah,” tegasnya.

Baca Juga :  Menhub Optimis Batam Logistik Hub

Karena sesuai keputusan rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang bulan lalu, Kampung Tua akan dikeluarkan dari hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Pengusahaan (BP) Batam. ”Untuk yang HGB, tetap bebas UWTO. Nanti ada tim yang mengukur,” tegas Rudi.

Diharapkan, setelah legalitas Kampung Tua selesai, maka permasalahan lahan warga selesai. Sehingga warga juga bisa lebih tenang. ”Kalau legalitas selesai, Bapak Ibu sudah enak hidupnya. Kalau sudah hak milik tak perlu mikir UWTO (uang wajib tahunan otorita), tak perlu mikir nanti ada PL,” ujar dia.

Rudi juga meminta keikhlasan masyarakat apabila luasan tanah yang diterima nantinya ada pengurangan. Karena belum diputuskan apakah satu orang bisa mendapat lebih dari satu sertifikat. Atau satu orang memiliki lahan yang sangat luas.

Baca Juga :  Belajar Pelayanan Pelanggan Kelas Bintang 5

”Misal ada satu orang miliki lebih dari 1 hektare tak mungkin diberikan sampai 1 hektare itu. Dan lahan fasum fasos seperti lapangan bola ini harus diberikan ke Pemerintah Kota. Bapak Ibu tenang saja, tak akan dibangun gedung Pemko. Tetap lapangan bola. Malah akan dibaguskan. Tapi jadi aset Pemko,” janji Rudi.

Pada kesempatan itu, Rudi juga menyampaikan, informasi dari Kepala BPN Batam, Askani, bahwa Kampung Tua Tanjungriau akan jadi percontohan. Akan lebih dulu diselesaikan. Masyarakat diminta untuk memudahkan pekerjaan tim verifikasi di lapangan. Agar target pemerintah, paling lambat akhir September legalitas 37 titik Kampung Tua selesai, bisa tercapai.

”Verifikasi ini penting. Supaya tak ada kekeliruan atas luas tanah yang nanti warga terima.Yang belum diukur, Bapak Ibu pasang titik masing-masing. Jadi nanti saat tim datang, akan diukur tim atas kesepakatan bersama. Ini permasalahan serius. Nanti selisih 1 meter saja bisa jadi masalah, bisa kelahi,” ujar Rudi mengingatkan.

Baca Juga :  BP Sebut Ekonomi Batam Segera Membaik

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil mengatakan, di antara 37 Kampung Tua, sebanyak 32 Kampung Tua yang sepadan pantai. ”Perkampungan yang ditinggali menjorok ke laut. Ini nanti akan kita selesaikan termasuk HPL diselesaikan dan akan dilepas dari BP. Untuk PL diselesaikan BP,” katanya.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here