Rumah Dinas Dirobohkan untuk Proyek RSUD

0
739
BELUM BERFUNGSI: Tampak RSUD Tarempa Kecamatan Siantan yang masih belum difungsikan. F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

Anambas – RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di Kota Tarempa akan segera difungsikan. Namun harus tersedia dulu tempat pembuangan limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

”Tahun ini, pemda akan lelang terkait pembangunan IPAL. Jika itu tidak dilakukan maka tidak mungkin akan bisa difungsikan RSUD tersebut,” ungkap Effi Sjuhairi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Pihaknya telah menyurati bupati untuk memohon pembentukan tim yang akan melaksanakan kegiatan tentang pemusnahan aset daerah. Lokasi tempat pembuangan limbah tersebut masih ada dua bangunan yang berdiri dan itu harus dirobohkan.

”Lokasi pembangunan tempat pembuangan limbah cukup sempit dan tidak ada pilihan lain selain melakukan pemusnahan aset dengan cara dirobohkan,” ujarnya.

Adapun aset yang bakal dimusnahkan itu yakni bangunan rumah dinas bagi tenaga kesehatan. Bangunan itu akan dinilai oleh tim agar dapat dilakukan pemusnahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam hal ini tim yang akan memutuskan untuk pemusnahan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan hal itu dibenarkan.

”Kita harus lakukan pemusnahan aset terlebih dahulu sebelum proyek pembangunan pembuangan limbah dilaksanakan. Cukup tim dari unsur pemda saja yang akan melakukan penilaian tentang pemusnahan aset nantinya,” jelasnya.

Tambahnya, jika hal itu tidak dilakukan pemusnahan aset, maka ia pastikan pembangunan tempat pembuangan limbah tidak bisa dilaksanakan, sebab pilihan lokasi tidak ada lagi selain itu. Demi menciptakan pelayanan kesehatan yang maksimal maka pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum tentunya.

Sementara itu Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, membenarkan bahwa akan dilaksanakan pemusnahan sejumlah aset untuk kepentingan IPAL.

Ia berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait agar dapat melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum sebab ia tidak ingin kegiatan ini dilaksanakan demi kepentingan masyarakat akan menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

Kata Haris, seluruh kegiatan mulai dari perencanaan maupun pelaksana kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diketahui RSUD itu juga hingga saat ini belum bisa difungsikan akibat sejumlah fasilitas dan sarana prasaran penunjang belum lengkap, oleh sebab itu ia berkeinginan RSUD itu bisa digunakan dengan semestinya dan itu bagian dari hal yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang baik.(Indra Gunawan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here