Rumitnya Pemilu 2019: Sang Raja Midas Pun Angkat Bendera Putih

0
173

Pemilu 2019 begitu melelahkan. Ratusan nyawa petugas pemilu melayang, puluhan orang pendukung calon presiden dipenjara, politik uang (money politics) marak. Dan ujungnya, pembagian kursi kabinet semua bersatu demi kepentingan partai. Pragmatisme, hingga klientelisme politik bukan hanya menghantui pemilih ternyata juga dilakoni elit politik Indonesia.

Seolah menghilangkan makna suara rakyat itu suci. Pemilu Indonesia tak terlepas dari besarnya anggaran yang harus disiapkan calon. Baik untuk pemilu legislative hingga pilkada. Pemerintah mengalokasikan Rp24,9 triliun untuk pilpres dan pemiu legislatif lalu.

Dari China, Spanyol, Portugal, Malaysia, Singapura, Brussel, Australia, hingga Amerika Serikat, Tanjungpinang Pos mewawancarai warga dan mahasiswa Indonesia yang memberikan hak politik mereka. Laporan dari WNI di luar negeri, pemilu luar negeri Indonesia berjalan lebih baik dari pemilu dalam negeri. Khususnya soal money politics dan ketertiban penyelenggara pemilu.

Sementara di kawasan terpencil Indonesia, perbatasan dengan Malaysia dan Vietnam,  money politics dianggap marak. Harga satu suara bisa menembus Rp1 juta. Uniknya tak ada yang diproses di kawasan tersebut hingga ke penjara. Ada rasa was-was melaporkan juga tak nyaman karena juga tetangga. Rasa kekeluargaan lebih tinggi daripada menegakkan keadilan pemilu.

Primastuty, warga Indonesia yang tinggal di Spanyol khususnya di wilayah Valencia menyambut pemilu dengan suka cita. Walau tidak ada kampanye khusus di Spanyol, namun 5 ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Spanyol sudah memiliki pilihan. Tak bisa dipengaruhi dengan duit.

Mereka memilih kebanyakan dengan menggunakan via pos. Karena jarak tempat pemilihan KBRI di Madrid dengan kediamannya agak jauh. Sehingga Primastuty memilih dengan menggunakan via pos. Memasukkan surat suara ke dalam kotak pos lalu nanti sampai dengan sendirinya.

Tak ada tim sukses yang melakukan kampanye di sana untuk calon presiden dan calon legislatif. Mereka mendapat informasi dari internet dan tevisi siaran Indonesia yang bisa diakses melalui jaringan internet. ”Rata-rata di sini sudah paham, siapa yang akan dipilih. Dan saya tidak dapat informasi siapa saja yang melakukan kampanye. Sepertinya sepi sepi saja pelaksanaan kampanye,” kata Primastuty yang juga mahasiswi salah satu kampus di Spanyol kepada Tanjungpinang Pos, wawancara via Facebook, pada akhir Oktober 2019.

Pemilih di Spanyol kebanyakan mahasiswa dan pekerja. Prismastuty selain mahasiswi, dia juga menikah dengan warga Spanyol. Mereka sebelumnya bermukim di Finlandia. Namun karena suaminya yang bernama Nico pindah kerja, maka mereka menetap di Spanyol. Di sana menurut, Primastuty, tak banyak diskusi soal politik. Karena memang iklim politik Spanyol agak memanas akhir akhir ini. Negara itu itu sedikit diwarnai dengan demo soal pemerintahan Spanyol. Apalagi bagi mahasiswa Indonesia di sana, membicarakan politik bukanlah topik yang seru seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia di mana mana kedai kopi dan tempat nongkrong, topik yang paling banyak dibahas adalah soal politik.

Bagi Primastuty, siapapun yang menang dalam pemilu, itulah pilihan rakyat yang harus dikawal baik-baik. Mereka di sana berharap pemerintah bisa melaksanakan pembangunan dengan baik sehingga rakyat sejahtera. Kalau soal menggunakan politik uang di Spanyol waktu pemilihan tidak ada informasi yang Primastuty terima. Yang agak aneh bagi Primastuty ketika dua calon presiden yang bertarung di pilpres lalu bersatu di penyusunan kabinet.

”Di sini bersih. Tak ada lobi- lobi seperti di Indonesia. Semua sudah paham siapa yang mereka pilih di pemilu April lalu. Yang kita tidak paham elit kita berteriak kencang saling menyalahkan di masa pemilu, lalu bersatu penyusunan kabinet kerja. Kasihan warga yang tidak paham soal politik sampai keluar group WhatsApp hingga tidak teguran antarteman. Mereka yang awam politik kasihan saja. Harusnya elit politik di Indonesia memberikan contoh baik bagaimana berpolitik yang baik. Termasuk saat menjadi oposisi dan  kebijakan mendukung penguasa,” kata Primastuty.

Pada pemilu lalu, di Spanyol Presiden Joko Widodo menang telak. Tercatat ada 725 suara sah baik dari TPSLN dan lewat pos. Sebanyak 697 suara dari kedua metode tersebut dianggap sah. Saat penghitungan suara untuk pilpres, pasangan 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat 588 suara atau 84,36 persen. Sementara paslon Prabowo-Sandiaga mendapat 109 suara 15,64 persen.

Pada perhitungan suara pileg, tiga teratas ditempati oleh PDI Perjuangan 238 suara (37,7 persen), PSI 156 suara (24,7 persen) dan Gerindra (8,2 persen). Kata Primastuty, KBRI Madrid menyebut, penyelenggaraan pemilu Indonesia di Spanyol pada 2019 ini, berlangsung tertib, aman dan lancar. Tidak ada kendala, baik saat pemungutan suara maupun penghitungan.

Sementara di Malaysia, khususnya di Johor Bahru, Eza Jasmin yang sudah tujuh tahun bermukim di Malaysia juga menikmati sebagai pemilih luar negeri. Kondisi pemilihan di Johor Bahru berlangsung aman dan tertib. Tak tercium aroma money politics di kawasan Johor yang dilakukan caleg – caleg maupun tim sukses. Eza tidak tahu persis pristiwa di Kuala Lumpur sampai dilakukan pemungutan ulang di sana. Karena dianggap ada kecurangan.

Eza WNI di Malaysia

Di Johor menurut Eza, yang berasal dari Tanjungpinang itu, pemilih sangat antusias. Dan proses di Konsulat RI di Johor berlangsung tertib dan banyak yang ikut memilih. ”Walaupun ramai tapi karena sistem yang baik dari panitia dan banyak tempat untuk para pengundi (pemilih) jadi proses mengundi sangat cepat dan tertib. Antrean tidak terlalu lama,” katanya dengan bahasa Melayu Malaysia kepada Tanjungpinang Pos.

Tak berbeda jauh dengan Malaysia, Amriati, warga Tanjungpinang yang tinggal di Singapura tidak terlalu antusias dengan pemilu Indonesia. ”Kami tidak libur dan tetap kerja. Kalau mau milih warga Indonesia di Singapura izin kerja. Jika tidak tak sempat dengan via pos,” kata Amriati yang tinggal di kawasan Bukit Panjang, Singapura. Di flat itu sepengetahuan Amriati, tak ada warga Indonesia yang tinggal di sama dengan dirinya.

WNI dan tenaga kerja Indonesia (TKI) setiap pemilu memilih di KBRI Singapura di kawasan Orchard Road. Di deretan kawasan khusus kedutaan negara asing itu, berdiri megah KBRI. Tenda tenda untuk tempat antrean pemilih di Singapura sudah disiapkan panitia pemilihan luar negeri. Singapura termasuk ramai pemilih Indonesia.

”Kalau untuk TKI yang berkerja di kantor saya, pasti saya izinkan mereka tak masuk pada saat pemilu Indonesia. Kita paham mereka harus memberikan hak suara,” kata Muhammad Ali, warga Singapura yang ditemui di kawasan Orchard. Ia manajer di salah satu restoran masakan Melayu di kawasan strategis Singapura. Tapi menurutnya, ada juga WNI yang enggan memilih. Walapun sudah diberikan izin memilih pada pemilu di Singapura.

”Kita tak boleh paksa mereka harus memilih. Itukan kesadaran mereka sendiri. Terkadang ada juga yang tak dapat kartu undangan memilih sehingga malas datang ke KBRI,” kata Ali. Daftar pemilih tetap di Singapura 50 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlokasi di KBRI.

Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Singapura ada sebanyak 125.403 pemilih terdiri dari 17.3% pemilih laki-laki dan 82.7% pemilih perempuan. PDIP tercatat sebagai pemenang pemilu dan termasuk Jokowi keluar sebagai pemenang dengan perolehan 42 ribu lebih. Sedangkan pasangan 02 mendapat suara 5.900 suara. Banyak yang tak milih di Singapura. Kemenangan Jokowi mencapai 87 persen.

Akuat Supryanto, mahasiswa PhD di Portugal

Jauh di Portugal, Akuat Supriyanto yang mengambil disertasi tentang buruh migran mengatakan, pemilu Indonesia di Portugal berjalan lancar. Dia ikut pemilu sejak 2014 hingga 2019. Soal money politics juga tidak terdengar di sana. Tim sukses tidak terlalu banyak seperti di Indonesia. Mereka bekerja dalam senyap sendiri sendiri.

Di Portugal, pemilu berjalan normal. Dan dimenangkan Jokowi. Dia mengatakan jika di Indonesia masih ditemukan money politics, maka model seperti itu hanya bisa dilawan oleh literasi politik yang tinggi. ”Harus ada pendidikan politik yang kritis. Masalahnya siapa yang melakukan dan dari mana duitnya? Apakah pemerintah Jokowi mau kasih?” kata Akuat yang pernah menjadi Asisten Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 2016 itu melalui WhatsApp kepada Tanjungpinang Pos, awal November 2019.

Dia menambahkan, kalau konflik yang timbulkan, maka korban dampak dari narasi yang begitu membelah masyarakat. Pada saat pemilu berlangsung ada istilah narasi yang diciptakan, narasi radikal dan Pancasila. Hal inilah  menyebabkan membuat ketegangan di arus bawah yang tidak paham politik. Apalagi calon cuma dua. Harus ada banyak calon agar narasi seperti itu tak mempan membelah masyarakat terlalu tajam. Kondisi tersebut sangat tidak baik dalam proses demokrasi Indonesia.

”Karena pemahaman politik pemilih kita tidak semua seperti elit elit di Jakarta. Mereka berdebat di tivi, di balik studio mereka bisa ngopi bersama. Dan buktinya parpol parpol yang melawan ketiga pilpres itu malah menjadi pendukung pemerintah. Inikan agak membuat mereka yang berada di bawah semakin bertanya tanya, ada apa dengan politik Indonesia. Lalu siapa yang akan melakukan kritik kepada pemerintah jika semua parpol merapat,” tanya Akuat yang pernah menjadi wartawan Majalah Forum Keadilan itu.

Seperti di Portugal yang tidak ditemukan money politics, menurut Akuat, pemerintah bisa saja melalui inisiatif desa dan kelurahan pakai dana desa/kelurahan mensosialisasikan ancaman money politics. ”Tapikan kepala desa serta perangkatnya banyak yang partisan? Mustinya kampus terlibatlah. Bisa via program pengabdian kepada masyarakat agar pemahaman politik masyarakat bertambah baik,” ujar dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia memprediksi, sisa – sisa kelompok yang bertentangan antara pendukung 01 dan 02 masih ada dan akan memainkan peran kembali di Pilkada Serentak 2020 hingga Pilkada DKI maupun pilpres 2024. ”Masih ada residunya. Memungkinkan kelompok berbeda dukungan akan terus muncul. Dan kebijakan kebijakan pemerintah yang akan dikritik oleh kelompok sosial yang tidak berafiliasi dengan kelompok manapun. Mereka ini akan berteriak melalui media sosial,” ungkap Akuat.

Sementara itu di Brussel, Rendjani, mahasiswi The Vrije Universiteit Brussel (VUB) mengatakan pemilu April di Brussel aman. Dia memilih dengan via pos. Tak banyak yang bisa diceritakan Rendjani soal pemilu di Brussel.

Di Australia, mahasiswa PhD di University of Technology Sydney, Adek Media Roza mengatakan pemilu di Indonesia beberapa tahun belakangan, ada gejala sebagian orang mengunci diri dalam gelembungnya sendiri, cenderung merasa benar sendiri dengan pilihannya.

Di Indonesia, ujarnya, filter bubble dalam kehidupan berpolitik kian menguat dengan polarisasi kubu pendukung pasangan calon presiden. Perbedaan tajam dalam dukung-mendukung capres membuat sebagian orang memutuskan pertemanan di dunia maya, dan menerima ajakan pertemanan dari sosok—walau belum pernah bertemu langsung—tapi mendukung capres yang sama.

”Hal yang sama juga terjadi di aplikasi per pesanan. Tak jarang seorang user meninggalkan grup WhatsApp karena merasa pendapatnya tidak dihargai. Sebaliknya, admin grup dengan mudahnya me-remove anggota atau menghapus pesan yang dianggap bertentangan dengan pendapat umum grup. Hal ini berlangsung di tengah kian banyaknya waktu yang dicurahkan di dunia maya dan minimnya interaksi offline,” kata Adek.

Dia menyarankan agar pemilih di Indonesia ke depan maka, bagi pengguna internet dan media sosial, penting untuk keluar dari filter bubble. Cara yang paling sederhana untuk memulainya adalah dengan menyambung kembali pertemanan atau tidak mematikan notifikasi (mute) di dunia maya dengan orang yang berbeda pendapat selama pemilu.

Guntur Sinulingga, Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Melbourne, Australia mengatakan proses pemilu di daerahnya berjalan lancar. Tidak ada persoalan serius yang mereka hadapi. Konsulat RI di sana mampu menyiapkan proses tahapan pemilu dengan baik. Misalnya ada petugas yang menyiapkan segala sesuatu. Banyak warga di sana memilih dengan menggunakan pos.

”Kami pada saat pendataan pemilih diminta regestrasi via online. Ketika sudah selesai registrasi, kita diminta bawa pasport untuk memilih,” ujar Guntur kepada Tanjungpinang Pos awal November 2019. Selain bekerja di salah satu kantor akuntan di sana, Guntur juga kuliah akuntansi di dua universitas yakni University of Melbourne dan Monash University.

Di tempat Guntur bermukim, pemilih Indonesia ramai ramai menggunakan hak pilih. Hingga terjadi antre. Dan Jokowi menang telak di Melbourne. Dia berharap, pemerintah Indonesia ke depan banyak berbenah di bidang hukum. Karena dianggap masih banyak pejabat dan anggota dewan di Indonesia yang berurusan dengan hukum. “Korupsi masih banyak. Ini yang kita baca dari berita,” kata dia alumni Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN Yogyakarta itu.

Taufiqurahman, mahasiswa PhD di China

Dari China, Taufiqurrahman, mahasiswa di Huazhong University of Science and Technology mengatakan,dirinya memilih menggunakan via pos. Karena dari kediamannya dengan lokasi pemungutan suara dipusatkan di Beijing agak jauh. Menurut Taufik, mahasiswa di China tak banyak terpengaruh panasnya suhu politik di Tanah Air. Mahasiswa lebih fokus kesibukan kegiatan akademik.

”Yang saya tahu hampir jarang kami berbincang soal politik pilpres. Termasuk di group WA mahasiswa Indonesia China,” kata Taufiqurahman. Dia berharap, pemerintah yang terbentuk dari hasil pemilu 2019 bisa melaksanakan amanah rakyat dengan sebaik baiknya.

Sementara itu di California, Amerika Serikat, Tanza Erlambang yang pernah menjadi dosen di Louisiana State University (LSU) mengatakan pemilu Indonesia di Amerika dimenangkan oleh Jokowi. Tanza sendiri memilih dengan menggunakan pos di California.  Kini Tanza mengajar di Open University di California. Dia melihat WNI di Amerika juga tidak terlalu antusias dengan pemilu Indonesia di sana. ”Seadanya saja kondisi pemilu Indonesia di sini (Amerika,red). Pejabat di Kemenlu di sana juga kelihatannya agak lain,” kata dia.

Tanza pernah ikut pemilu di Denmark, Jepang, Amerika dan Philipina. Tanza menyebutkan di Philipina memilih di Kedutaan dan setelah memilih dikasi makan sate. Tanza sempat diwanti wanti oleh temannya karena banyak nulis soal Pemilu di Indonesia di Facebook dan blog pribadinya. “Padahal saya hanya menulis fakta yang ada. Tidak sembarangan memberikan penilaian. Dia melihat tulisan tulisan itu tidak ada pengaruhnya juga bagi pemilih di Amerika dan Indonesia. Di sini bebas memilih yang disukai atau tidak disukai,” ujarnya.

Menulis, katanya adalah kewajiban “civic society” dan bagian dari proses demokrasi. Tentu beda antara menulis karena kewajiban “civic” dan sebagai buzzer. “Saya menulis soal pemilu Indonesia karena sebagai warga Indonesia yang ingin berbagi dan mengawasi menyukseskan pemilu Indonesia,” kata dia.

Menurutnya kondisi politik di Indonesia pasca pemilu memang agak memanas. Namun menjadi lembut ketika pembentukan kabinet, ternyata lawan politik di pemilu bergabung dengan pemerintah yang memenangkan pemilu. Disebutkan, di negara demokrasi, oposisi itu jabatan, dapat bayaran plus punya kekuasaan.

“Di kita, oposisi bisa ditangkap. Semestinya waktu reformasi dulu ketika amendemen UUD, ada dicantumkan oposisi. Yusril Ihza Mahendra belagak saja nulis oposisi di media namun di naskah UUD tidak dicantumkan model oposisi. Amien Rais pengecut ketar ketir ketika ada oposisi di partainya sehingga sampai saat ini di UUD kita tidak ada kata oposisi,” ujar Tanza.

Tanza membandingkan pemilu Indonesia dan Amerika jauh berbeda walaupun sama sama negara demokrasi. Di AS, usia di atas 50 tahun, yang agak peduli politik. Karena warga melihat dunia politikus Amerika  itu ajang untuk melihat sangat negatif. “Mereka lebih peduli cari duit, beli saham, investasi. Karena di Amerika ini unik, beda dengan negara manapun di dunia soal politik. Ketika membuat SIM, akan ditanya anda partai apa? Republik, Demokrat atau Independen.

Di California, mayoritas adalah Partai Demokrat. Jika “malaikat” calon dari Partai Demokrat, maka mereka akan menyumbang duit, jadi sukarelawan dan milih capres, cagub atau calon walikotanya. Tapi, jika dianggap “setan” yang calon dari Demokrat, maka mereka tak memilih,” ujarnya.

Tanza melihat pemilih di Amerika juga tidak terlalu cerdas. Sama saja dengan di pemilih Indonesia karena mudah dihasut saat kampanye. Sekitar 30 persen mudah dipengaruhi dan mereka fanatik dengan partainya. Misalnya yang Partai Republik (dominan) kulit putih. Dan mereka tidak akan mau milih calon dari Demokrat untuk presiden. Tapi, tradisi mereka akan milih calon Partai Demokrat di level gubernur dan walikota. Tradisi check and balance di sana sudah diajarkan sejak SD. Sehingga penduduk Amerika sangat paham dengan “oposisi” atau check and balance.

“Itu saja beda dengan di Indonesia, di SD kita belum diajarkan soal oposisi dan check and balance di dalam politik,” imbuhnya. Tanza menamatkan SD hingga SMP di Tambelan, Kabupaten Bintan. Kemudian melanjutkan di SMAN2 Tanjungpinang. Dia mencontohkan saat ini di Partai Demokrat, ada 22 calon bersaing. Dan sekarang tinggal separuhnya. Nanti akan dipilih satu orang pemenang yang akan melawan Trump di pemilu 2020.

“Pemilih di AS bebas bicara apa saja. Demo bebas. Namun jika melakukan kekerasan fisik akan ditangkap, baik pendukung Demokrat atau Republik. Bahkan pendukung manajer dan pengacara Trump ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena melanggar UU Pemilu di tahun  2016,” ujarnya.

Presiden Amerika saat ini dari Republik, tapi waktu pemilu 2018 yang menang DPR (kongres) Partai Demokrat sehingga terjadi check and balance. Dikatakan Tanza, sekarang Presiden Trump sedang menghadapi proses Impeachment di DPR.  Dan itu akan bertarung di Senat yang lebih dominan dari Partai Republik.

“Sehingga sehingga sulit untuk Trump diberhentikan. Tapi, setelah tidak jadi presiden, bisa berbahaya. Itu contoh baik ada keseimbangan yang harusnya terjadi di Indonesia. Jangan sampai di DPR tidak ada perlawanan,” ujarnya.

Mantan politisi Golkar Edy Nusantara

Mantan politisi Partai Golkar Edy Nusantara melihat kondisi pasca pemilu dan terbentuknya koalisi besar di kabinet menyebabkan pemerintah lebih leluasa menjalankan program kerja. Namun perlu diwaspadai adalah aksi radikalisme. Dia mengingatkan bahwa radikalisme tidak akan tumbuh di negeri yang mudah mendapatkan kebenaran dan keadilan. Karena radikalisme tumbuh disebabkan perilaku koruptif penyelenggara negara yang membuat radikalisme tumbuh subur.

”Presiden harus paham demokrasi hanya dapat dibangun di atas kepastian hukum, tanpa itu omong kosong,” ujar mantan aktivis mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia itu. Edy menjadi aktivis seangkatan Teten Masduki, orang dekat Presiden Joko Widodo.  Dia menambahkan, Indonesia perlu presiden yang paham betul bahwa NKRI dibangun di atas fondasi hukum, dan jangan sampai fondasinya dipenuhi “rayap dan tikus.”

”Jika dibiarkan semua orang yang diperlakukan tidak adil eqiuvalen dengan potensi menjadi radikal di sinilah kata kuncinya. Karena pemilu sudah selesai, maka pemerintah harus maksimal melaksanakan janji politik sewaktu kampanye. Dan paling penting adalah menerapkan hukum sebagai panglima tertinggi,” kata Edy yang kini dekat dengan Tomy Soeharto itu.

Politik uang

Robby Kurniawan, caleg dari Partai Golkar dapil luar negeri Jakarta dan Malaysia tampak bersemangat dalam melakukan kampanye guna mendapat suara di Malaysia. Karena mantan mahasiswa S1 di Malaysia, Robby yakin bisa mendapatkan suara di Malaysia dan Jakarta. Dengan mengusung tagline, ”Sudah saatnya pemuda menjadi bagian dalam kepemimpinan kemajuan Indonesia“ caleg nomor enam dapil Malaysia, Jakarta itu terus membujuk pemilih muda untuk memilihnya. Namun,  kasus terjadinya pemilihan ulang di Kualumpur menyebabkan suara Robby banyak yang hilang. Ia gagal melangkah ke DPR RI dapil Malaysia.

Robby Kurniawan, mantan caleg Golkar dapil Jakarta dan luar negeri

Kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (3/11/2019), Robby mengakui, kalau gambaran umumnya sebenarnya kalau di luar itu kalau mau menggunakan money politics itu lebih sulit karena pemilihnya juga sulit dijangkau. ”Tapi kita lebih melakukan pendekatan dari hati ke hati langsung di pabrik pabrik tempat WNI berada di sana. Contohnya di daerah daerah bagian Malaysia,” ujarnya.

Dia melihat tak ada perbedaan yang jauh antarapemilu luar negeri dengan kondisi di dalam  negeri. ”Namun dinamikanya lebih besar di daerah daripada luar negeri karena di luar kita lebih sulit dalam hal berkampanye,” jelasnya. Robby melakukan kampanye di Malaysia sebanyak tiga kali di kawasan Talau, Kinabalu dan Serawak.

Dia tak membantah jika di Malaysia sempat ramai karenaadanya permainan oknum yang menyebabkan suara partai lain berkurang. Sehingga dilakukan pemungutan ulang. ”Memang karena ada oknum nakal yang mencederai proses demokrasi di Malaysia pada saat proses pemilihannya,” kata Robby.

Di dapil luar negeri, ia mendapatkan sekitar 6.500 suara. Tapi untuk Kuala Lumpur, hampir tidak ada karena itu tadi ada memang oknum tidak bertanggung jawab yang menghalang halangi calon lain untuk masuk di sana. Jika Robby untuk pemilu pertamanya gagal tidak untuk sang ayahnya, Ansar Ahmad.

Sekadar informasi, dari 129 PPLN yang sudah direkapitulasi dengan daftar pemilih sekitar 1,4 juta orang, ada 700 ribu yang menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, partisipasi pemilih luar negeri mencapai 50 persen. Malaysia tercatat sebagai PPLN dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak. KBRI Kuala Lumpur dengan jumlah 558.873 orang. Jumlah pemilih luar negeri terbanyak kedua ada di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei sebanyak 277.065 orang. Sedangkan yang ketiga ada di KJRI Hong Kong dengan jumlah 180.232 pemilih.

Ansar Ahmad, Ketua DPD Golkar Kepulauan Riau berhasil duduk di dapil Kepri dengan perolehan terbanyak. Suara Ansar Ahmad, ayah Robby melebihi 150 ribu. Dewi Komalasari, juga politisi Golkar, ibu dari Robby juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri 2019-2024.

Politisi muda Golkar itu cukup banyak menghabiskan anggaran. Robby tak membantah itu. Menurutnya dana tersebut digunakan untuk untuk sosialisasi di Jakarta dan Malaysia. Gagal di pemilu, Robby mulai sering balik ke Tanjungpinang. Di Bintan, tempat ayahnya pernah jadi bupati dua periode 2005-2015, Robby digadang gadangkan mengikuti pilkada Bintan periode 2020.

Baleho putra mahkota Ansar Ahmad itu mulai menghiasi beberapa ruas kota Tanjungpinang. Robby direncakan akan dipasangkan dengan Apri Bupati dari Partai Demokrat. Bupati Bintan saat ini. Jika tak dipilih, Golkar Bintan membuat alternatif lainnya dengan mempersiapkan calon yang lainnya. Misalnya Dewi Kumalasari akan disiapkan jika Apri tidak mau menggandeng Golkar, maka Partai Beringin akan mengusung sendiri calon.

Robby ketika ditanya peluangnya mengikuti pilkada tak banyak berkata. ”Insya Allah,” katanya singkat. Tapi dia saat ini sudah rajin turun ke tengah masyarakat Bintan. ”Politik masih dinamis, semua kemungkinan bisa terjadi,” ujar Agustar, Sekretaris DPD Golkar Kepulauan Riau menambahkan kepada Tanjungpinang Pos, akhir Oktober 2019.

Jika pemilu di Malaysia atau dapil Jakarta II dan luar negeri bermasalah, maka di tingkat II, daerah pemilihan Bintan II, Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami persoalan dugaan money politics. Caleg Gerindra No 1 Hidaat Yahya dapil Kecamatan Tambelan, Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir tak banyak mendapat suara.

Padahal di Tambelan, Hidaat termasuk lama mengabdi menjadi guru dan ASN. Sebelum pemilihan, banyak yang mengaku akan memilih dirinya. Namun, di 17 April, Hidaat tak mendapatkan suara yang maksimal. Karena di TPS nya sendiri, dari yang memilih hanya beberapa orang. Jauh meleset dari yang ditargetkan.

”Saya tak kuasa saja melaporkan dugaan money politics dilakukan caleg lain yang menyebabkan pemilih yang saya dekati waktu kampanye berpindah lain hati,” ujar Hidaat. Akibat dikasi duit, banyak keluarganya tidak memilih Hidaat.

Di Tanjungpinang, seorang caleg yang bernama M Apriyandi, diduga menggunakan money politics ketika kampanye. Kasusnya sempat disidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dia disangkakan oleh tim Gakummdu Tanjungpinang membagikan duit ketika kampanye.

Tuduhan itu terbukti di sidang. Ia divonis bersalah di Tanjungpinang. Namun, M Apriyandi tak kalah akal. Ia banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Di sana anak walikota Tanjungpinang itu dibebaskan Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena dianggap tak terbukti menggunakan politik uang. Apriyandi pun dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungpinang. Namun, Ag, RT yang menjadi salah satu tim Apriyandi sampai saat ini kabur entah kemana. Modusnya, sang RT tersebut mengumpulkan duit lalu membagikan kepada warganya. Informasinya Ag diberikan Rp60 juta lebih untuk diberikan kepada warganya di Perumahan Bukit Raya, Km 11 Tanjungpinang.

M Apriyandi disidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Berbeda dengan Apriyandi yang selamat dari kasusnya yang membelitnya, M Yunus caleg Gerindra di Batam harus menelan pil pahit. Dia dibebaskan di Pengadilan Negeri Batam, dalam tuduhan melakukan politik uang, namun dihukum oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Yunus dianggap terbukti melakukan money politics dengan membagikan uang senilai Rp600 ribu dilakukan di dapil Sei Beduk, Piayu, Batam. Setidaknya ada enam saksi yang membenarkan bahwa caleg Gerindra itu melakukan politik uang.

”Barang bukti yang didapatkan itu contoh kertas suara, kartu nama, stiker, uang Rp 600 ribu dan baju kaos warna putih atas nama MY (M Yunus),” kata Bosar Hasibuan, anggota Bawaslu Batam yang memproses temuan dari Bawaslu Batam. Yunus pun diganti caleg lain di bawahnya sebagai anggota DPRD Batam dari Partai Gerindra juga. Dalam menangani kasus tersebut Bawaslu Batam sempat mengalami tekanan dari beberapa LSM yang ada di Batam.

Bahkan di Batam, kasus menarik dan membuktikan adanya permainan politik uang menyebabkan DKPP memeriksa Bawaslu Batam. Hal itu karena oknum caleg dilaporkan warga terkait dugaan money politics di Batam yang melibatkan caleg Nasdem Asnawi. Kasus ini bermula pada tanggal 15 April 2019 warga menerima uang dalam bentuk cash, setelah Suwarno, Ketua RW 06 Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar mencairkan cek dari caleg yang bernama Asnawi Atiq.

Jumlah cek dua lembar, 1 lembar cek senilai Rp50 juta ditukarkan di Bank Riau Kepri Nagoya Hill, dan 1 lembar cek lagi senilai Rp50 juta di Bank Riau Kepri Nagoya. Sedangkan uang cash senilai Rp 100 juta diberikan oleh Asnawati Atiq melalui Lurah Sei Jodoh Ulik Mulyawan. Cek yang telah dicairkan oleh Suwarno (Ketua RW.06 Sei Jodoh), dibagikan ke warga masing-masing.

Cara pembagiannya melalui koordinator yang sudah ditunjuk dengan nilai nominal bervariasi, ada yang menerima Rp10 juta, ada yang menerima Rp20 juta dengan perincian setiap suara dihargai Rp100 ribu sehingga dengan nilai uang Rp200 juta yang sudah diserahkan baik cash maupun cek maka Asnawati Atiq meminta menjadi 2.000 suara pada tanggal 17 April 2019 Pemilu.

Lalu pada 23 April 2019, saat rekapitulasi di PPK Batu Ampar diketahui Asnawati Atiq bahwa suara yang memilih Asnawati Atiq di Kelurahan Sei Jodoh tidak mencapai target, bahkan diperkirakan hanya sekitar 400-an suara. Asnawati meminta kepada Lurah untuk dikembalikan uang sisa karena perhitungan awal satu suara senilai Rp 100 ribu, dia hanya ikhlas membayar Rp 50 juta atas pencapaian suara yang ada. Menurut kordinator atau Ketua RW dan RT yang membagi ke warga, banyak warga yang salah pilih, ada juga yang ambil uang tetapi memilih yang lain. Menurut beberapa ketua RT tidak mungkin meminta kembali atau dikembalikan oleh warga, sehingga mereka dipersalahkan oleh Asnawati Atiq dalam kasus itu.

Karena kalah, Asnawi meminta warga mengembalikan uang tersebut. Dan akhirnya warga mengembalikan senilai Rp75 juta yang terkumpul. Suwarno kesal kepada caleg itu. Lalu melaporkan kepada Bawaslu Batam, Namun karena dianggap lambat memproses laporannya, Bawaslu Batam dia dukan ke DKPP RI. Dalam putusan No 180-PKE-DKPP/VII/2019 merehabilitasi Bawaslu Batam yang diadukan oleh warga tersebut.

Menurut laporan dari Badan Pengawas Pemiihan Umum (Bawaslu) Kepri, lembaga itu menangani 24 kasus dugaan pelanggaran selama kampanye di berbagai daerah yang ada di Provinsi Kepri.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Muhammad Sjahri Papene mengatakan 24 kasus tersebut di antaranya, 15 dari temuan pihaknya kemudian 9 kasus lainya dari laporan masyarakat sekitar. Yang berkekuatan hukum tetap di Tanjungpinang, Karimun dan Batam yang terbukti bersalah di Batam.

Syahrie Papane, Ketua Bawaslu Kepri

Daerah lainnya di Kepri juga diduga ada menggunakan money politics. Namun tak ada yang berani melaporkan. Isu yang beredar, di Anambas, kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Vietnam dan Malaysia, isu money politics begitu kencang. Bahkan per orang bisa diberi Rp1 juta untuk satu suara. Hal itulah menyebabkan Bawaslu Anambas didemo warga karena dianggap tidak serius bekerja mengawasi pemilu di sana.

Kantor Bawaslu Kabupaten Anambas di jalan Ahmad Yani, Laut, Kelurahan Tarempa Barat, Siantan, Sabtu (04/05/2019) dikepung warga yang mengatasnamakan namakan Anambas Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD). Mereka menuntut Komisioner Bawaslu KKA untuk turun dari jabatannya karena mereka menganggap pemilu 2019 lalu masih banyak dugaan politik uang, Bawaslu diduga tidak mampu untuk bersikap tegas.

Bukan hanya pemilu 2019 di kawasan perbatasan NKRI dengan negara tetangga Malaysia itu ada dugaan money politics. Pada Pilkada 2015 lalu, warga menemukan duit yang dibawa tim sukses mencapai Rp2,5 miliar di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Duit tersebut mau beredar jelang pencoblosan pilkada 2015, namun berhasil diamankan warga.

Pramono, (46) caleg PDIP dapil Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang kota, di Kota Tanjungpinang sudah tiga kali menjadi caleg. Namun ia selalu gagal. Tahun 2014 Pramono mendapat sekitar 400 suara, sedangkan di 2019, jumlah suaranya berkurang. Hanya mendapatkan 100 suara lebih.

”Saya tak habis banyak seperti 2014 sampai habis lebih dari Rp140 juta. Sekarang di bawah itu,” ujarnya. Padahal orangnya masih sama ketika didekati Pramono tahun 2014 dan 2019. Ia mulai tak berminat untuk ikut lagi pemilu dengan besarnya modal yang harus disiapkan untuk menjadi caleg jadi.

”Percuma jadi caleg kalau tidak ada modal. Karena semua pakai duit,” kata Pramono. Di Lampung nampaknya akan lebih menarik dibanding Tanjungpinang. ”Karena di sana kota besar yang sedang berkembang. Jadi biaya kampanye mungkin tak sebesar di Tanjungpinang,” ujar Pramono yang berasal dari Lampung. Tapi lebih 20 tahun bermukim di Tanjungpinang.

Pramono termasuk kesal dengan sikap elit di Jakarta yang berkampanye serius saat kampanye pemilu saling menjatuhkan, melakukan kampanye hitam, namun bergabung dan kerjasama ketika penyusunan kabinet kerja.

”Harusnya ada aturan yang melarang dilarang berkoalisi sesama mantan calon presiden dan tim sukses. Saya termasuk kesal dengan sikap elit tersebut,” ujar mantan mahasiswa Ilmu Komunikasi di  Universitas Said Jakarta itu.

Bukan tidak boleh seperti sekarang ini, tetapi setidaknya seperti pemilu di Amerika Serikat, ujarnya, ada presiden sebagai pemenang pemilu, maka partai yang kalah menjadi oposisi di pemerintahan. Sehingga pemerintah dapat dikawal jika melakukan kebijakan yang salah.

”Kalau sekarang siapa yang mau menjaga. Jika pemerintah ingin, pasti setuju semua. Di DPR koalisi pemerintah mayoritas. Lihat saja ketika DPR mengesahkan RUU KPK. Kan tidak ada perlawanan dari partai di luar koalisi,” ujarnya.

Lain halnya Pramono, Marsudi, Zulkifli Riawan Irmam, Wandra, Affuandris, Iwan Suryawan merupakan mantan anggota KPU kabupaten/kota di Kepulauan Riau periode 2013-2018. Mereka semua mencalonkan diri menjadi anggota DPRD setelah lama mengabdi menjadi penyelenggara pemilu. Di internal partai, mereka dianggap lebih paham soal bagaimana memenangkan pertandingan karena lebih menguasai data di lapangan.

Ternyata, setelah kampanye, semua tak seindah dibayangkan. Lagi-lagi, berdasarkan ucapan dari Zulkifli, caleg dari Partai NasDem dapil Tanjungpinang Barat, pemilih yang dia dekati tak memilih pada 17 April. Padahal saat sosialisasi, mereka mengatakan akan memilih Zulkifli.

Zulkifli mengakui memang ada perwakilan dari beberapa kordinator warga tersebut menghubunginya untuk bertanya soal ada atau tidak dana terimakasih. Nilainya mulai dari Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per orang.

Mendapat telepon tersebut, Zulkifli tak mengiyakan. Karena selama ini menjadi anggota KPU selama 13 tahun, Zul mengharamkan money politics. Sehingga ketika dirinya terjun ke politik praktis, hal negatif semacam itu dia hindari. Karena tidak memberikan uang terimakasih, akhirnya bisa ditebak.

Suara Zulkifli tak sesuai harapan. Padahal dia sudah menghitung, jika semua yang dia datangi memilih, maka suaranya bisa diperoleh 1.500 orang. Dengan suara sebanyak itu, Zulkifli bisa mulus ke DPRD Tanjungpinang. ”Anggap lah itu sebagai ujian kehidupan. Kita tak sangka, orang yang pernah kita bantu, tak membantu kita,” ujar mantan RT Kelurahan Tanjungpinang Kota itu.

Irham Saputra, caleg PKS untuk DPRD Kabupaten Lingga pun tak terpilih. Karena Irham tak menyiapkan banyak duit di pemilu 2019. ”Kita ada duit dari mana?” kata Irham yang akhirnya mengundurkan diri dari PKS setelah gagal terpilih jadi Dewan. Irham memilih untuk netral membesarkan LSM Panglima agar bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lingga.

Di Kabupaten Natuna, Affuandris mantan Ketua KPU Natuna juga bernasib sama dengan mantan anggota KPU lainnya. Ia kalah suara dibandingkan dengan caleg Hanura lainnya yang berhasil duduk di DPRD Natuna.

Affuandris

Padahal Affuandris merupakan Ketua paguyuban organisasi kesukuan asal Sumatera Barat di Natuna. Target suara 700, pada hari H hanya dapat 200 suara lebih. Affuandris langsung memutuskan jualan alat tulis pada hari ketiga pemilu.

Ia berharap suara dari warga paguyuban ditambah warga lainnya memilihnya, namun tidak mencapai target. Affuandris pun sekarang memilih berjualan alat tulis kantor di Ranai, ibukota Kabupaten Natuna. Daerah yang berbatasan dengan Vietnam, Malaysia. Wilayah yang berada di Laut China Selatan.

Menurut Affuandris, pemilu 2019 lebih parah dibandingkan dengan pemilu 2014 soal masifnya money politics. Tapi uniknya tak ada satupun di Natuna yang berurusan dengan Bawaslu soal itu. ”Seperti kentut, dicium aromanya, namun tak nampak wujudnya. Dan dugaan politik uang di Ranai ataupun di Natuna bisa dirasakan. Tapi sulit untuk dibuktikan,” katanya.

Begitulah mantan penyelenggara pemilu yang terjun langsung di politik praktis. Mereka tak menyangka, realitas di lapangan jauh dari teori yang mereka sampaikan di tengah masyarakat saat menjadi anggota KPU di daerah masing masing. ”Baru kita tahu realitas dan teori itu beda jauh. Kalau tak punya duit, ya jangan ikut pemilu lagi,” ujarnya.

Lain halnya dengan Ridho dari PKS dapil Batam untuk DPRD Provinsi Kepri. Aktivis PKS yang masih muda itu tak menyangka bisa terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri. Politis kelahiran tahun 1993 itu terpilih kursi kedua dari PKS di dapil Batam. Suryani, anggota DPRD Provinsi Kepri yang sudah dua periode mendapat kursi pertama. Sisa suara Suryani ternyata masih cukup untuk mengantar Ridho kursi kedua dipegang oleh PKS.

”Yang penting usaha dahulu, soal jadi tau tidak itu bukan urusan kita. Allah yang menentukan nasib hambanya,” ujar Ridho tercatat sebagai anggota DPRD Kepulauan Riau termuda.

Laode Iwan Shalihin, mantan caleg PPP dapil Tanjungpinang Timur gagal duduk di DPRD Tanjungpinang karena stok keuangan yang dia miliki terbatas. Karena beberapa koordinator timnya di kelurahan sudah menghubungi dan bertanya apakah ada dana untuk ucapan terimakasih.

Mendengar kode dari tim sukses yang perlu suntikan dana segar, Iwan tak mengiyakan. Akhirnya Iwan yang ikut pemilu kedua kalinya di tahun 2019 tak mengiyakan pertanyaan dari tim suksesnya. Bisa ditebak, suara Iwan tak sebanyak yang ditargetkan. Ia gagal lagi kesekian kalinya nyaleg.

Padahal kalau soal sosialisasi, Iwan termasuk caleg yang gencar memasang baleho dibanding dengan 200 lebih caleg lainnnya di dapil Tanjungpinang Timur. Baleho ukuran 4×6 terpajang di banyak ruas jalan protokol Tanjungpinang Timur. ”Kita sudah berusaha, namun hasil belum maksimal,” katanya.

Secara nasional, selama pemilu 2019 pelanggaran mencapai  belasan  ribu. Komisioner (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mencatat pihaknya menerima 15.052 laporan/temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sudah teregistrasi di Bawaslu hingga 28 Mei 2019.

Fritz mengatakan dari 15.052 laporan yang masuk itu di antaranya sebayak 14.462 merupakan temuan dari pihak pengawas pemilu dan 1.581 merupakan laporan dari masyarakat. ”Sampai 28 Mei 2019 Bawaslu telah menerima 15.052 temuan, baik pidana, administrasi, ataupun yang ketiga bukan termasuk pidana maupun administrasi,” ujar Fritz di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (28/4).

Lebih lanjut, Fritz merinci data itu terdiri dari dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 533 kasus, pelanggaran administrasi (12.138 kasus), pelanggaran kode etik (162 kasus), dan pelanggaran hukum lainnya (1096 kasus).

Fritz turut membeberkan bahwa temuan pelanggaran tertinggi yang diterima oleh Bawaslu berasal dari Provinsi Jawa Timur 10.066 temuan. Lalu disusul berturut-turut Sulawesi Selatan (806 temuan), Jawa Barat (582 temuan), Sulawesi Tengah (475 temuan), dan Jawa Tengah (475 temuan). Provinsi Kepri masih berada di luar provinsi besar lainnya.

Tak hanya itu, Fritz menyatakan terdapat 114 putusan yang terkait pidana pemilu. Di antara itu, sebanyak 106 di antaranya telah inkrah di pengadilan dan delapan lainnya banding.          

Tragedi kemanusiaan dan rumitnya pemilu Indonesia

Karakter yang mencolok dari demokrasi Indonesia adalah bahwa para pemenangnya – para elite yang memperoleh kekuasaan, prestise, dan kekayaan dari keterlibatan mereka dalam politik. Sejujurnya mereka juga merasakan kecemasan yang cukup besar tentang bagaimana demokrasi berjalan seperti sekarang ini. Menggunakan uang untuk membeli perahu agar bisa mendapat tiket ke pilkada. Hal yang sama juga terjadi pada pemilu legislatif.

Lalu tak cukup sampai di situ, calon juga harus menyiapkan modal besar untuk biaya pendekatan kepada pemilih hingga memberikan uang pada hari pemilihan sebagai ongkos telah memberikan suara. Itu bukan hanya di pilkada, namun dialami oleh peserta pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Menjelang Pilkada Serentak 2020 yang diikuti 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, pemilih harus diberikan pemahaman klientelisme merupakan salah satu persoalan negatif dalam pelaksanaan pilkada.

Zamzami A A Karim pengamat politik Kepri

Menurut pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Politik (Stisipol) Raja  Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim, kondisi politik dan sistem tata negara Indonesia saat ini memang agak unik. Di satu sisi pemerintah harus dikritisi dengan memberikan kebebasan berpendapat sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Namun di sisi lain, warga negara atau netizen diancam dengan UU ITE yang tersedia pasal karet.

”Pasal yang bisa dipakai untuk menjerat siapapun. Ini yang agak berbahaya,” kata Zamzami di acara diskusi menjelang pelantikan presiden Jokowi di Sekretariat AJI Tanjungpinang di Bintan Centre, Tanjungpinang pada September 2019.

Dalam studi lapangan yang dilakukan oleh dosen dari Australia National University (ANU) Edward Aspinall di Indonesia, ia memberi lusinan contoh, bagaimana seorang calon wakil walikota di  Jawa yang mengungkapkan keprihatinannya tentang hal ini dengan mengatakan bahwa politisi harus “memainkan dua pertandingan” mereka harus”idealis”. Maksudnya adalah berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang ada, tetapi juga harus “toleran” dengan maksud melanggar aturan dan prosedur itu agar mendapatkan dana gelap: Jika tak  [toleran), ya, masalahnya adalah politik berlangsung dengan biaya tinggi.

Oleh karena itu, menurut Zamzami, salah satu cara lain untuk mengatasi praktik klientelisme yang ada saat ini adalah pendidikan politik yang masiv dan penguatan civil society yang diharapkan melakukan kontrol. Selain itu diperlukan pers yang bebas tanpa terikat dengan kandidat kontestasi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang Jailani mengatakan, besarnya biaya kampanye dan biaya politik di Indonesia maupun di Kepri membuat politisi mencari cara agar bisa mengembalikan modal mereka yang keluar selama kampanye. Oleh karena itu, KPK jangan diperlemah. KPK harus dikembalikan seperti dulu. Kalau sekarang kan KPK tidak kuat lagi karena dikebiri oleh politisi melalui revisi UU KPK.

 ”AJI se Indonesia mendesak Presiden menerbitkan Perppu KPK agar KPK tidak lemah dengan adanya revisi UU KPK,” kata Jailani.

Sebagai mana bisa dilihat di banyak pemberitaan media massa dan elektronik, banyaknya kasus korupsi yang diungkap KPK adalah contoh bagaimana birokrasi menjadi calon proyek bersama dengan kepala daerah maupun DPR/DPRD. Ada istilah fee 10 persen bahkan lebih dari proyek yang dikucurkan. Inilah yang menyebabkan beberapa proyek pemerintah kualitas tidak memadai.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman di Tanjungpinang menyatakan, banyak cari bagi pejabat atau politisi menjalankan misi tertentu untuk menjalankan tujuan mereka. Misalnya menempatkan ASN yang terkadang tak sesuai dengan kapasitas di pos basah asalkan ASN tersebut mampu menjadi mesin mesin pengumpul duit bukan suatu yang aneh. Metode inilah lazim digunakan agar kepala daerah mampu mengumpulkan duit untuk mengikut pilkada berikutnya melalui metode dagang atau memberikan uang untuk memilih calon tertentu.

Presedium MAKI Bonyamin Saiman

Ragam lain, kata Bonyamin, dari praktik klientelisme metode kepala daerah maupun penguasa mendapatkan pasokan dana gelap dari bisnis. Contoh, pengusaha memberikan yang dengan jumlah tertentu dengan perjanjian, jika menang maka konsesi berupa izin tambang maupun reklamasi dan proyek strategis lainnya di kawasan daerah itu diberikan kepada pengusaha yang memberikan dana kepada calon kepala daerah yang bertanding tadi.

Kepala daerah dengan standar etika rendah dengan prinsip asal menang, akan menerima tawaran tersebut. Ketika terpilih, maka dia akan menjadi kepala daerah yang dapat dikendalikan oleh donatur saat kampanye.

Dan bukti model seperti ini bisa ketemukan misalnya di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Sang pendonor juga memberikan bantuan karena sudah melihat hasil survei soal peluang kandidat tersebut untuk memenangkan kontestasi. Jika peluang menang tipis, maka akan diberikan kepada calon yang berpeluang menang.

“Tak ayal, besarnya dana kampanye menyebabkan kepala daerah maupun politisi yang menjadi anggota DPRD hingga DPR RI harus mengembalikan dana kampanye tersebut melalui cara cara tak beradab,” katanya kepada Tanjungpinang Pos. Daftar catatan Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi mencapai 124 kepala daerah yang terjerat dari 2004-2018.

Dan anggota DPRD/DPR yang terjerat korupsi sejak 2002 hingga 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap 247 pelaku tindak pidana korupsi (TPK). Angka tersebut merupakan yang terbanyak di antara profesi lainnya. TPK terbanyak kedua dilakukan oleh pelaku dari sektor swasta, yakni sebanyak 238 TPK.Profesi yang paling banyak terciduk ketiga adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon I/II/III sebanyak 199 TPK.( Sumber KPK).

”Untuk itulah pemilih cerdas untuk menghasilkan pemimpin yang ideal. MAKI akan selalu mengawasi praktik praktik korupsi di mana pun di Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan,” ujar Bonyamin.

Marcus Mietzner, pengajar di Department of Political and Social Change,Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University (ANU), mengatakan di seminar yang dibuat SCIS bersama ANU di Jakarta pada Juni 2019, menyatakan, secara umum pemilihan umum di Indonesia dianggap bebas, adil, dan kompetitif, tanpa banyak tudingan kredibel soal kecurangan sistematis dalam penghitungan suara di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, Indonesia layak mendapatkan pujian karena telah mengatasi tantangan logistik, politik, dan sosial yang kompleks selama lima kali berturut-turut. Namun, keberhasilan umum tersebut sebaiknya tidak membuat kita tutup mata dari sejumlah masalah yang terus merongrong kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, indeks demokrasi internasional mencatat penurunan yang substansial, walaupun perlahan, dalam berbagai indikator demokrasi:

1. Akhir-akhir ini banyak penulis juga mulai menilai bahwa demokrasi Indonesia telah memasuki sebuah fase baru kemunduran setelah satu dekade kemandekan.

2. Dengan demikian, terlalu berpuas diri namanya, jika ada yang memandang pelaksanaan pemilu kelima Indonesia pasca-rezim otoriter ini merupakan bukti berlanjutnya konsolidasi dan kedewasaan sistem politik demokratis.

Alih-alih, sukses pelaksanaan pemilu di Indonesia yang tampak bertentangan dengan berbagai pola penurunan demokrasi mesti dimanfaatkan untuk mendorong penelusuran lebih jauh tentang bagaimana masalah struktural yang inheren dalam sistem pemilu berkontribusi pada ketidakmampuan Indonesia untuk naik ke tingkat perkembangan demokrasi selanjutnya.

Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dan masih ada masalah pemilu Indonesia seperti : sistem pendanaan partai politik yang amburadul; praktik jual-beli suara yang semakin merajalela di bawah sistem proporsional terbuka; persyaratan pendirian partai baru dan ambang batas pencalonan yang semakin ketat; tantangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen; dan kemungkinan menciptakan suatu mekanisme untuk menyatakan ketidakpuasan publik terhadap status quo tanpa abstain dalam pemilihan.

Namun, konsekuensi yang paling fatal dari penerapan sistem proporsional terbuka adalah menjamurnya praktik jual-beli suara. Karena tidak lagi bisa menonjolkan diri dengan mengkampanyekan visi-misi partai, para kandidat perlu kerja keras untuk menarik hati warga agar memilih mereka, bukan kandidatlain dari partai yang sama. Beberapa kandidat berupaya menonjolkan diri dengan “menjual” kepribadiannya yang unik atau riwayat hidupyang mengesankan. Tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu membeli suara.

Penelitian oleh Burhanuddin Muhtadi, Edward Aspinall, dan Ward Berenshot menemukan bahwa jual-beli suara di Indonesia melonjak setelah sistem daftar partai terbuka diterapkan, hingga menjadikanIndonesia sebagai negara dengan tingkat praktik jual-beli suara tertinggi ketiga di dunia.

Walaupun beberapa survei menunjukkan bahwa praktik jual-beli suara menurun pada Pemilu 2019, laporan dari lapangan mengindikasikanbahwa banyak kandidat beralih ke pendekatan yang lebih “halus”, yaitu menawarkan barangbarang yang memberi manfaat komunal, seperti sumbangan untuk masjid, klub sepak bola. bola, atau perbaikan jalan desa.

 Terlepas dari persoalan apakah membeli suara pemilih individu dengan uang atau menawarkan barang yang menguntungkan komunitas, jelas bahwa sistem daftar partai terbuka secara signifikan meningkatkan praktik klientelistik dalam kontes pemilu Indonesia.

Singkat kata, sistem daftar partai terbuka mendorong praktik jual-beli suara dan praktik klientelistik lainnya; melemahkan peran partaipartai politik sebagai aktor kunci dalam interaksi demokratis; dan mengukuhkan pendanaan politik secara pribadi sebagai prinsip sistem keuangan politik yang dibangun oleh kandidatindvidu yang kaya atau disokong donor.

Alhasil, kecenderungan-kecenderungan ini membatasi akses publik untuk masuk ke dalam arena kontestasi politik, sehingga akhirnya hanya terbuka bagi individu yang memiliki modalcukup untuk berpartisipasi. Hal ini memberikan perspektif yang agak berbeda (dan lebih suram) daripada pujian atas kemampuan Indonesia menyelenggarakan pemilihan nasional kelima sejak otoritarianisme berakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia membuat evaluasi pemilu di Bogor pada 14 November lalu. Pakar pakar pemilu seperi Ramlan Surbakti dari Unair, Burhanudin Muhtadi dari UIN Jakarta, Syamsudin Harris dari LIPI memberikan pandangan mereka soal pemilu 2019.

Di Bogor, KPU RI menjadikan acara itu sebagai sarana untuk mencari dan mengevaluasi Pemilu Serentak 2019. Pelbagai pendapat muncul. Ramlan Surbakti berkesempatan menyampaikan masalah penting yang dihadapi Indonesia pada pemilu 2019 lalu.

Prof Ramlan Surbakti ketika menyampaikan pemikiranya di evaluasi pemilu 2019

Menurut Ramlan, dari segi penyelenggaraan, pemilu dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian warga negara dan logistik yang terbesar pada suatu negara demokratik.

Yang harus digerakkan, dan dimobilisasi meliputi: 192,8 juta pemilih terdaftar; sekitar 9 juta pantia pelaksana pemungutan dan penghitungan suara dan pengawas pemilu, ratusan ribu calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beserta tim pendukungnya, sedangkan logistik juga kurang lebih sama besarnya seperti surat suara yang mencapai sekitar 1 miliar, jutaan kotak suara, dan jutaan formulir, dan dokumen, dan ratusan ribu botol tinta pemilu.

Pemilu 2019 merupakan kegiatan besar menggerakkan dan memobilisasi manusia yang begitu besar jumlahnya tersebut dilakukan dengan berbagai bentuk penyampaian informasi, seperti sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, menciptakan demam pemilu(Election Outreach), pendidikan politik, pelatihan, simulasi pemilu, dan kampanye pemilu.

Berbagai bentuk penyampaian informasi ini tidak hanya dilakukan oleh KPU tetapi juga oleh peserta pemilu beserta tim pendukungnya, dan berbagai bentuk media. Memobilisasi sebanyak sekitar 9 juta orang petugas berarti meminta mereka melaksanakan tugas dan kewenangan, beserta hak dan kewajiban, berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

Agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan benar mereka semua diberikan ketrampilan, sarana, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kelemahan dalam melakukan mobilisasi petugas menimbulkan sejumlah akibat berikut: jumlah anggota KPPS yang meninggal mencapai 486 orang, jumlah anggota KPPS yang sakit mencapai lebih dari 11 ribu orang, jumlah pengawas yang meninggal sebanyak 92 orang, jumlah TPS tak ramah difabel mencapai 2.356,  jumlah TPS yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang mencapai 2.249 TPS.

Kemudian jumlah TPS yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan sebanyak 1.543, dan jumlah TPS yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara susulan mencapai 1.191 TPS. Pengaturan KPU seperti itu tentu bukan kesalahan KPU karena pengaturan itu atas perintah undang-undang.

”Pengaturan yang saya sebut “salah sasaran” tersebut terjadi karena sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD bukan sistem pemilu proporsional terbuka melainkan sistem pemilu campur-aduk,” ujarnya.

Menurut Ramlan, pola pencalonan tertutup (berdasarkan nomor urut calon) yangdiperintahkan UU Pemilu tetapi penetapan calon terpilih menggunakan formula pluralitas; partai menyusun visi, misi dan program partai.

Tetapi para calon yang melakukan kampanye tetapi tidak diketahui apa yang dikampanyekan kepada pemilih, para calon yang berkompetisi dalam mencari suara tetapi partai politik sebagai peserta pemilu yang berhak mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran UU pemilu, para calon mencari dan mengeluarkan dana kampanye tetapi partai politik yang melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, para calon yang berupa segala cara untuk mendapatkan suara sebanyak- banyaknya tetapi partai politik yang berhak mengajukan gugatan terhadap putusan KPU kepada MK.

”Sistem pemilu campur-aduk seperti ini tidak hanya gagal menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, dan gagal menciptakan sistem perwakilan politik yang dikehendaki tetapi juga menghasilkan perilaku politisi yang korup. Yang terakhir ini tidak termasuk tata kelola pemilu sehingga tidak perlu dijabarkan lebih lanjut,” jelasnya.

Pada Pemilu 2019, ada sekitar 245.000 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan sekitar 20.000 kursi. Dari ratusan ribu itu, 7.968 di antaranya berlomba mendapat kursi parlemen nasional.

Sementara menurut Syamsudin Harris, keserentakan pemilu tidak harus dimaknai sebagai keserentakan pemungutan suara, sehingga seolah-olah harus diselenggarakan pada hari yang sama.

Ke depan, tahapan pemungutan suara harus memberikan kenyamanan bagi pemilih menggunakan hak politiknya. Serta juga kenyamanan bagi petugas pemilu melaksanakan tugasnya. Selain itu, keserentakan pemungutan suara tidak harus disertai keserentakan penghitungan suara. Karena dua kegiatan tersebut merupakan tahapan pemilu yang semestinya berbeda serta terpisah satu sama lain.

Sumber masalah di balik kesulitan para pemilih, kata dia, karena beban sangat tidak manusiawi para petugas KPPS, lebih terletak pada pilihan model atau varian pemilu serentak yang tidak tepat, yakni pemilu serentak lima kotak seperti diputuskan MK dan diakomodasi oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk UU di dalam UU No. 7 Tahun 2017.

”Penumpukan lima surat suara sekaligus pada satu waktu secara bersamaan, dan implementasi system proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak bagi 16 partai politik peserta pemilu, diduga kuat adalah dua di antara beberapa persoalan krusial yang menjadi sumber tragedi kemanusiaan petugas Pemilu Serentak 2019 yang lalu,” kritiknya.

Di sisi lain, kekeliruan pembentuk UU dalam mengatur durasi waktu pemungutan dan penghitungan suara yang sangat tidak manusiawi tidak harus mempersalahkan “keserentakan” pemilu sebagai suatu pilihan konstitusionalitas seperti sudah tertuang dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013.

”Meminjam pepatah lama, untuk menangkap tikus, saya kira kita tidak perlu membakar lumbung padi. Cukuplah kiranya kita memilih alat tangkap tikus yang lebih baik, lebih sederhana, dan memudahkan semua pihak,” kata Syamsudin.

Akhirnya, pemilu serentak sebagai bagian dari upaya penguatan system pemerintahan presidensial tetap perlu dipertahankan. Hanya saja skema, model, atau varian pemilu serentak yang bias memenuhi tujuan tersebut bukanlah pemilu serentak lima kotak seperti berlaku pada Pemilu 2019, melainkan skema pemilu serentak nasional (memilih Presiden/Wapres, DPR, dan DPD) yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal (memilih kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional. Konsekuensi logisnya, pilkada serentak harus menjadi bagian dari pemilu serentak lokal.

Rumitnya pemilu di Indonesia bisa saja menyebabkan Raja Midas dalam kisah kuno mitologi Yunani tak sanggup menyelesaikannya. Padahal Midas adalah seorang raja terkenal dengan sentuhan tangannya bisa mengubah segalanya. Midas dikenal menyimpan kereta ayahnya di kuil sebagai rasa syukur pada Zeus. Menurut legenda, siapapun yang bisa melepas ikatan pada kereta tersebut akan menjadi penguasa Asia. Di kemudian hari, Aleksander Agung berhasil melepas ikatan tersebut. Dan dia menjadi raja diakui dunia.

Kembali ke pemilu dan politik Indonesia terkini, pemilu Indonesia termasuk terumit di dunia. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia yang diwarnai politik uang, populisme serta politik indentitas, kondisi seperti itu dipastikan Midas pun akan mengangkat bendera putih. (Patria)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here