RUU Kepulauan Disahkan, DAU Rp5 Triliun

0
231
ANGGOTA DPD RI Haripinto saat naik kapal ke pulau-pulau di Kepri. f-istimewa

TANJUNGPINANG – DPR RI telah membentuk pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Harapan baru bagi Kepri dan tujuh daerah kepulauan lainnya karena akan ada anggaran khusus nanti.

Berdasarkan penjelasan dari Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah belum lama ini, apabila RUU ini disahkan menjadi UU, maka akan ada penambahan Dana Alokasi Umum (DAU). ”Informasi yang kita dapat dari kawan-kawan, bisa jadi DAU yang naik Rp5 triliun hingga Rp7 triliun. Itu DAU Pemprov saja. Dengan anggaran ini, kita bisa mempercepat pembangunan,” ujarnya baru-baru ini di Hotel Aston Tanjungpinang.

Ketika ditanya apakah DAU bisa digunakan untuk pembangunan, mengingat ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Arif mengatakan, DAU bukan hanya untuk gaji pegawai dan operasional saja, tapi bisa untuk pembangunan.

Besar harapan Arif, RUU tersebut bisa tembus dibahas hingga disahkan nanti. Apalagi banyak anggota DPD dan DPR RI menyatakan dukungan agar RUU itu dibahas dan disahkan menjadi UU.

Anggota DPD RI dapil Kepri, Haripinto mengatakan, RUU tersebut memang inisiatif DPD dan kini sudah di tangan DPR RI. DPD juga akan mendesak agar RUU ini cepat dibahas.
Namun, Haripinto belum yakin tahun ini bisa rampung. ”Kalau tahun ini sepertinya belum (disahkan, red). Tahun depan lah. Tetap kita kawal nanti,” jelasnya via ponselnya, Jumat (8/9).

Ketika ditanya apakah ada penambahan DAU jika RUU ini disahkan, Haripinto mengatakan, dalam draft yang dibuat DPD, disebutkan ada anggaran khusus untuk daerah kepulauan. ”Selain tentang kewenangan, juga anggaran khusus. Intinya itu,” sebutnya.

Kamis (6/9), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan. Anggota DPR RI Edison Betaubun (F-Golkar) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Selain penetapan pimpinan Pansus, disepakati pencalonan wakil rakyat dari provinsi yang tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan untuk duduk di panitia khusus.

Mereka di antaranya dari Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Gubernur Nurdin berharap dukungan dan doa masyarakat Kepri untuk percepatan proses ini. Dengan disahkannya RUU, salah satu yang cepat terealisasi adalah pengalokasian penghitungan anggaran juga berdasarkan luasnya lautan. Memang selama ini alokasi anggaran dari APBN hanya berdasarkan luas daratan. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here