RUU Kepulauan Mesti Dikebut

0
375
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun membahas RUU tentang Daerah Kepulauan dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (10/9). f-istimewa/humas pemprov kepri
Pembangunan wilayah daratan cukup pesat karena didukung oleh anggaran yang memadai. Sementara, anggaran pembangunan di Kepulauan sangat minim.

TANJUNGPINNAG – Padahal biaya pembangunan di kepulauan jauh lebih besar. Ini membuat pembangunan di kepulauan terkesan stagnan, karena luasnya wilayah laut selama ini tidak menjadi acuan dalam dasar menghitung anggaran.

Solusinya adalah RUU kepulauan mesti cepat disahkan menjadi Undang Undang agar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kepulauan.

Senator Kepri DPD RI Djaserman Purba juga memandang secara sosiologis kondisi daerah kepulauan sangat memprihatinkan.

Terutama masalah, terbatasnya sarpras dan infrastruktur. Apalagi biaya transportasi yang mahal.

”DPD RI mendorong agar ini menjadi priortas pemerintah pada 2019, untuk percepatan pembangunan yang merata,” ujar Djaserman Purba, Rabu (19/12) kemarin.

Banyak dampak lainnya, seperti terbatasnya aksesibilitas khususnya pendidikan dan kesehatan; dan kualitas SDM yang masih belum baik. RUU ini hadir sebagai spesial treatment bagi berbagai persoalan kepulauan yang juga perbatasan.

RUU Daerah Kepulauan merupakan bukti keberpihakan DPD RI terhadap Daerah Kepulauan untuk mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di Daerah Kepulauan.

Hal ini disampaikan Benny Rhamdani, Senator Sulut yang juga Ketua Komite I DPD RI, dalam kegiatan sosialiasi RUU Daerah Kepulauan di Manado, Sulawesi Utara.

Saat itu, dari Komite I hadir pimpinan Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat (Wakil Ketua), Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta (wakil Ketua), dan Senator Fahrur Razy dari Aceh (wakil Ketua). Senator Tellie Gazali dari Bangka Belitung, Senator Djaserman Purba dari Kepulauan Riau, Senator Syafurdin Atasoge dari Nusa Tenggara Timur, dan Senator Eni Sumarni dari Jawa Barat serta Ketua Tim Ahli RUU Daerah Kepulauan Bassilio Araujo.

Baca Juga :  Gempa 6,4 SR di NTB, Puluhan Rumah Hancur

Saat di Sulut, pembahasan RUU Kepulauan berlangsung lancar. Rombongan diterima langsung oleh Asisten I Pemprov Sulut, Edison Humiang dan turut hadir Forkompimda, Kepala Bakamla Sulut, mantan Bupati Kepulauan Sangihe, mantan Kepala BPPD, sejumlah Kepala Dinas, tokoh masyarakat, dan akademisi.

Dalam sambutannya, Benny menekankan pentingnya adanya perlakuan khusus (special treatment) terhadap daerah kepulauan.

Urgensi disusunya RUU Daerah Kepulauan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan Daerah Kepulauan. Tiga dimensi utama yaitu: Ruang Pengelolaan, Kewenangan, dan fiskal atau pembiayaan melalui Dana Khusus Kepulauan (DKK). DKK usulan DPD, 5 persen dengan begitu Provinsi menerima Rp1 Triliun dan Kab/kota Rp200 miliar per tahun dari APBN.

Menurut Benny, saat ini belum ada satupun regulasi yang memaksa negara hadir di wilayah kepulauan indonesia. Di samping itu, formulasi perhitungan yang masih menggunakan jumlah penduduk juga merugikan daerah kepulauan, dimana wilayah barat mempunyai jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari penduduk yang ada di wilayah Timur.

Baca Juga :  Sabu Disimpan di Anus, Sepatu dan Hotel

Ia menyampaikan bahwa proses perumusan RUU cukup alot dan membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, awalnya Provinsi Sulut tidak memenuhi prasyarat sebagai Daerah Kepulauan, akan tetapi berdasarkan proses dan dialog yang dilakukan antara Timja dan tim ahli RUU akhirnya Sulut masuk sebagai salah satu Provinsi Kepulauan.

”Proses masuknya Sulut tidak otomatis, akan tetapi membutuhkan waktu, pertimbangan, dialaog, analisis, Alhamdulillah Puji Tuhan, akhirnya Sulut menjadi salah satu provinsi Kepulauan yang salah satu pertimbangannya karena faktor historis dimana Sulut salah satu inisiator kepulauan,” katanya.

Sedangkan, Ketua Tim Ahli RUU dalam paparannya, Basilio Aroujo Diaz menyatakan bahwa dalam proses penyusunan RUU ini, menemukan fakta bahwa dari 30 UU yang di analisis, tidak ada satupun udang-undang yang berbicara mengenai pengelolaan daerah kepulauan.

RUU ini melawan persepsi umum mengenai ahli-ahli hukum laut yang pada umumnya kurang sepakat adanya RUU dengan nama Daerah Kepulauan yang dianggap merepresentasikan negara dalam negara.

Akan tetapi bahwa RUU ini tidaklah bertentangan dengan hukum laut dan tidak membentuk negara dalam negara sama halnya dengan UU Kepulauan Riau untuk UU Kepulauan dan UU Puncak jaya untuk UU Pegunungan.

”Negara ini bukan negara yang bercirikan kepulauan melainkan ‘memang’ negara kepulauan yang didalamnya ada daerah-daerah kepulauan yang perlu diatur dengan UU tersendiri. RUU ini tidak mengganggu UU Pemda melainkan memperkuat pengelolaan daerah kepuluanan oleh Pemda Kepulauan. RUU berusaha mengembalikan wilayah kelola laut kab/Kota dan Provinsi Daerah Kepulauan,” katanya.

Baca Juga :  Cabai Berlimpah, Pasar Besar Menanti

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Mendagri Suhajar Diantoro Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) RI, saat berkunjung ke Kepri menuturkan, belum memprioritaskan Undang-undang Kepulauan untuk diusulkan ke DPR RI pada 2018 ini.

Kemendagri akan mendahulukan, menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Sedangkan rencana UU kepulauan akan di bahas pada 2019.

”Pemerintah tengah mencari cara apakah sudah saatnya bahwa kepulauan ini ditingkatkan menjadi RUU sendiri, atau cukup dengan bab tersendiri tentang provinsi kepulauan yang ada di undang-undang pemerintah daerah itu yang digesa dulu,” jelas Suhajar. Suhajar menuturkan, Pemerintah pusat sangat berkomitmen menyelesaikan persoalan RUU Kepulauan ini tuntas agar tidak ada lagi berdebatan antara DPR, Pemda, dengan pemerintah pusat.

Saat ini, Mendagri tengah melakukan kajian internal tentang RUU ini. Hanya saja belum jadi prioritas di tahun 2018. Suhajar menambahkan, bisa jadi 2019 RUU Kepulauan ini baru akan dibahas bersama DPR RI. ”Doakan saja agar harapan itu terwujud,” ucapnya. (SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here