RUU Kepulauan Prioritas MPR RI

0
857
SAMBUTAN: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyampaikan kata sambutan di hadapan Wakil Ketua MPR RI E.E Mangindaan di Aula Kantor Gubernur di Dompak, kemarin.f-mazpram/humas pemprov kepri

Banyak Aspek Pertimbangan, Harus Dibahas

Harapan untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan makin kuat. Selain didukung sepenuhnya DPD RI, ternyata RUU ini juga menjadi skala prioritas MPR RI.

DOMPAK – Wakil Ketua MPR RI, Letjend (Purn) Evert Ernest Mangindaan mengatakan, usulan RUU tentang Daerah Kepulauan masih jadi prioritas utama bagi anggota MPR RI.

”RUU tentang Daerah Kepulauan ini jadi perhatian besar kita dan teman-teman MPR RI. Bahkan, ke depan dalam APBN untuk pembangunan di daerah perbatasan, Kepri menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita semua,” ujar Mangindaan di Aula Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (11/12).

Di depan seluruh peserta yang hadir, mantan Menteri Perhubungan RI tersebut mengatakan, banyak aspek yang perlu diperhatikan di daerah kepulauan yang sebagian merupakan daerah perbatasan.

Sebagai daerah yang berdekatan dengan negara tetangga dan memiliki laut yang luas, maka jangkauan pengawasan aktivitas laut harus jadi perhatian penuh.

Banyak aspek sosial yang harus diperhatikan di daerah kepulauan. Kasus kriminal skala nasional dan internasional juga selalu berkaitan dengan daerah kepulauan karena berbatasan dengan negara-negara asing.

Baca Juga :  Terbaik di Tilawah dan Hafiz Quran

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun kembali mengingatkan agar MPR RI dapat mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera melakukan pembahasan dan juga mengesahkan RUU tentang Daerah Kepulauan itu.

Menurut Nurdin, RUU tentang Daerah Kepulauan sudah mendesak untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu pertimbangannya adalah, untuk mendorong percepatan pembangunan serta ketimpangan sosial.

Nurdin juga mencontohkan betapa daerah kepulauan belum sepenuhnya diperhatikan pusat terutama soal anggaran pembangunan. Tahun 2018, kata Nurdin, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran ratusan triliun untuk pembangunan infrastruktur di wilayah barat Indonesia atau Pulau Sumatera.

Namun, anggaran sebesar itu tidak banyak masuk ke daerah kepulauan seperti Kepri. Provinsi Kepri masih saja dinomor duakan oleh pusat dan provinsi daratan mendapat alokasi anggaran infrastruktur yang besar.

”Mudahan-mudahan ada dorongan secara politik dari MPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan,” pinta Nurdin saat menyampaikan kata sambutan di acara Pertemuan Delegasi Pimpinan MPR RI dengan FKPD Provinsi Kepri.

Menurut Nurdin, Provinsi Kepri benar-benar berharap RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut dapat segera dibahas dan disahkan.

Baca Juga :  Program Sakip Hemat Uang Negara Rp41 Triliun

Alasannya lainnya, untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri yang merupakan daerah perbatasan. Provinsi kepulauan, Kepri khususnya sangat memerlukan kebijakan khusus terutama dari segi pendanaan.

”Kalau ada kebijakan khusus itu, kami yakin akan lebih cepat untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kepri. Untuk itu kami mohon dorongan dari Pak Wakil Ketua MPR bagaimana agar RUU tentang Daerah Kepulauan bisa disahkan,” pintanya.

Apalagi, Nurdin melanjutkan, bila dilihat dari segi geografis letak Provinsi Kepri sangat memenuhi syarat pembangunan nasional sesuai Nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

”Tujuan Nawacita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Titik sentralnya ada di Kepri. Untuk itu kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Lebih jelas Nurdin menyampaikan, dalam waktu dekat Kepri jadi tuan rumah membahas RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut. Menurutnya, Kepri akan tujuh provinsi kepulauan lainnya ke Tanjungpinang untuk membahas masalah tersebut lebih serius.

”Secara politik memang harus ada dorongan dari bawah. Misalnya masayarakat, walaupun itu sudah jadi Prolegnas DPD RI,” jelas Nurdin.

Baca Juga :  Mau Umrah, Cek Harga Referensi Kemenag

”Tak hanya masyarakat, termasuk juga seluruh gubernur dan kepala daerahnya. Karena RUU ini adalah tentang Daerah Kepulauan,” bebernya.

Sebelumnya, anggota DPD RI meminta agar Kepri menggagas digelar Forum Group Discussion (FGD) RUU tentang Daerah Kepulauan. Diminta juga agar diundang sejumlah pakar.

Hasil dari FGD ini selanjutnya diserahkan ke DPD dan pemerintah dan menjadi bahan acuan saat pembahasan RUU itu nanti. Materi-materi penting seperti itu perlu disiapkan untuk menggolkan RUU tersebut.

Jika RUU ini disahkan menjadi UU, maka delapan provinsi kepulauan di Indonesia akan mendapat alokasi dana transfer yang lebih besar. Sehingga bisa mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Anggaran ini sangat diperlukan daerah kepulauan mengingat biaya pembangunan sangat besar.

E.E Mangindaan turun ke Kepri dalam rangka kunjungan kerja ke daerah perbatasan. Saat itu, hadir Kapolda Kepri, Danlantamal IV, Danlanud, Danrem 033 WP/Kepri, Kepala BNPP, Kakanwil Bea Cukai Kepri dan pejabat teras Kepri lainnya.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here