RUU Kepulauan Prioritas Presiden

0
487
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat audensi dengan Wakil Ketua DPD RI Nono, di Jakarta, Rabu (6/2).f-istimewa/humas pemprov kepri

Demi Kepri, Nurdin PP Jakarta-Pinang

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI mendapat dukungan dari Presiden RI Joko Widodo serta masuk skala prioritas pemerintahan Jokowi.

JAKARTA – HAL ini diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampuno saat menerima audensi Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan H Nurdin Basirun yang juga Gubernur Kepri di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara, Lt.8, DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2) pagi.

Nono mengatakan, pada saat pertemuan DPD dengan Presiden, bahwa pemerintah sangat memprioritas RUU Daerah Kepulauan ini.

Ini adalah satu-satunya yang diperjuangkan DPD untuk tahun ini. Karena, kata Nono, dengan disahkannya nanti RUU tersebut menjadi UU, menunjukkan kehadiran negara di kepulauan.

”Kita mendorong poros maritim sebagai Nawacita periode lalu. Satu satunya yang lahir dari inisiasi DPD adalah UU tentang Kelautan. Sekarang, ini (RUU Daerah Kepulauan) yang sampai ke ujung. Kita minta kepada Presiden, karena Presiden memperhatikan hal ini,” kata Nono.

Malah, kata Nono, pada saat konsultasi dengan DPR RI, hampir semua fraksi mendukung. Belum ada tanggapan di luar itu.

Dalam suatu pidato di Istana Bogor, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membuat catatan bahwa mereka akan sangat memperhatikan daerah kepulauan.

Baca Juga :  Telkomsel Jalin Kemitraan dengan Tik Tok

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun optimis jika RUU Daerah Kepulauan selesai, maka pembangunan di daerah yang sebagian besar merupakan lautan dapat tercapai cepat dan merata. Untuk mendorong percepatan itulah, Ketua BKS dan sejumlah anggota menemui pimpinan DPD RI.

”Mengingat potensi daerah kepulauan sebagian besar terletak di sektor laut, maka produk hukum daerah kepulauan harus terus kita gesa agar perjalanan pembangunan dapat efektif, merata dan tepat sasaran,” ujar Nurdin saat audensi itu.

RUU Daerah Kepulauan sendiri, menurut Nurdin menjadi sangat penting mengingat daerah kepulauan tidak bisa disamakan proyeksi pembangunannya dengan daerah lain yang sebagian besar memiliki jumlah daratan yang lebih besar.

”Sarana dan prasarana bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan tentu tidak sama dengan daerah daratan. Keberadaan RUU Daerah Kepulauan dapat meminimalisir bias pembangunan itu,” lanjut Nurdin.

Selain itu, urgensi dari percepatan RUU Daerah Kepulauan ditambahkan Nurdin adalah mengarah kepada optimasi kontribusi daerah kepulauan dalam konteks posisi geopolitik, basis potensi sumber daya kelautan serta basis pembangunan kelautan ke depan.

Baca Juga :  Bangun Perbatasan, Minta DAK Ditambah

Dalam pertemuan itu, kata Nurdin, intinya DPD RI sudah bertemu Presiden. Ada optimisme bahwa Pansus DPR RI akan melanjutkan pembahasan pansus bulan Maret ini. Menurut Nurdin, yang dilakukan DPD dan Pansus, sudah menunjukkan kemajuan yang cukup jauh.

”Mudah-mudahan segera disahkan di masa parlemen masa periode ini,” kata Nurdin.

Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi sendiri terbentuk pada 10 Agustus 2005 di Ambon, Provinsi Maluku dengan mengeluarkan ‘Deklarasi Ambon’.

Tergabung delapan provinsi kepulauan saat itu yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Sejak dibentuk hingga kini BKS konsen dalam pengakuan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mana sebagai bagian Intergral NKRI, Daerah Kepulauan perlu perhatian khusus dan kebijakan pusat guna pemerataan dan percepatan pembangunan.

Dalam rapat tersebut Nurdin selaku Ketua BKS Provinsi Kepulauan menyampaikan beberapa kesepakatan sesuai dengan pertemuan dengan para Gubenur di Jakarta 8 Desember 2018 terhadap RUU Daerah Kepulauan, antara lain:

Pertama, meminta kewenangan daerah provinsi untuk tetap mengelola SDA di laut 0-12 mil/lebih di dalam daerah Provinsi Kepulauan dan 0-12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas yang diukur dari pulau terluar tetap menjadi kewenangan daerah provinsi hal ini dalam rangka memperkuat pengawasan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Baca Juga :  Maksimalkan Peran Satpol PP

Kedua, Pemerintah Pusat memberikan alokasi anggaran dana khusus Kepulauan antar 3-5% dari APBN di luar pagu dana transfer umum yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor ekonomi kelautan dan pembangunan sarana dan prasarana laut, darat dan udara serta keamanan di Provinsi berciri Kepulauan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan guna mengejar ketertinggalan dengan Provinsi Daratan lainnya.

Ketiga, kebijakan kawasan strategis nasional dan kebijakan lainnya harus bersinergi dan tidak mengurangi kewenangan provinsi yang berciri kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada kesempatan itu, hadir Wakil Gubernur Maluku Zeth, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Badul Fatah, Sekdaprov H TS Arif Fadillah, Sekretaris BKS Raja Ariza dan Kepala Barenlitbang Naharuddin.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here