RUU Provinsi Kepulauan Masuk Prolegnas

0
504
KEPULAUAN : Wilayah Batam terdiri dari banyak pulau. Sehingga harus disambung dengan jembatan seperti Jembatan Barelang. f-dokumen/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Usulan Rancangan Undang-Undangan Provinsi Kepulauan sudah masuk di Program Legislasi Nasional DPR RI. Tinggal dibahas DPR dengan pemerintah.

Haripinto, anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri mengatakan, usulan ini menjadi inisiatif DPD yang disampaikan ke DPR.

”Dan sudah masuk Prolegnas,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos via ponselnya, Jumat (24/2).

Soal kapan akan dibahas DPR dengan pemerintah, tergantung jadwal DPR sendiri.

”Kalau pembahasan DPR yang tahu jadwalnya. Memang ini, ranahnya Komite I. Kalau saya Komite IV DPD, cuman saya juga utusan dari Kepri. Jadi sama-sama berjuang,” tambahnya.

RUU Provinsi Kepulauan ini, kata Haripinto, merupakan keadilan antara provinsi kontinental (daratan lebih luas) dengan provinsi kepulauan dalam penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Memang, kata dia, di UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur juga tentang daerah berkarakteristik kepulauan. Hanya saja, tidak berpengaruh dengan penerimaan DAK dan DAU.

”Tidak ada peningkatan yang signifikan. Padahal, membangun daerah kepulauan itu berat. Tidak sama dengan provinsi kontinental, karena itu sangat diperlukan UU Provinsi Kepulauan ini,” jelasnya lagi.

Jika penerimaan DAK dan DAU dihitung dari jumlah penduduk, jumlah daratan dan komponen lainnya, maka sudah jelas provinsi kepulauan dirugikan. Hal itu dikarenakan luas daratan provinsi Kepulauan sangat sedikit.

Kepri misalnya, jumlah penduduknya sekitar 2 juta jiwa saja dan luas daratannya hanya 4 persen serta 96 persen lautan. Maka, anggaran yang diterima Kepri kecil.

Hardihood, anggota DPD RI Dapil Kepri, menambahkan, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, maka pembangunan Kepri akan lebih cepat. Sebab, komponen perhitungan anggaran yang diterima akan lebih besar.

”Luas lautan itu akan dihitung. Tentu anggaran yang akan kita terima lebih besar,” bebernya.

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun juga mengakui anggaran pembangunan daerah kepulauan cukup besar. Misalnya, untuk membangun satu dermaga saja butuh biaya yang sangat besar.

Padahal, sebagai daerah kepulauan, semua daerah di Kepri butuh banyak dermaga, pelabuhan hingga bandara. Agara pembangunan lancar, arus barang dan manusia lancar, maka yang pertama harus disediakan adalah infrastruktur.

Tak mungkin datang turis ke Anambas atau ke Natuna apabila transportasinya tidak lancar. Agar transportasi lancar, maka yang perlu dibangun duluan, pelabuhan, bandara maupun jalan. Kemudian kapal atau pesawat.

Biaya pembangunan di Kepri cukup tinggi lantaran harga materialnya dari daerah lain sudah naik mengingat harus dibawa ke transportasi laut.

Kemudian, bahan material bangunan akan dibawa lagi ke daerah lainnya menggunakan kapal hingga berhari-hari. Semua ini memperlambat proses pembangunan serta harganya meroket.

Beda dengan daerah provinsi daratan, material bangunan ada dimana-mana. Kemudian, harganya jauh lebih murah karena bisa dibawa naik truk dari satu kota ke kota lainnya maupun dari satu provinsi ke provinsi lainnya.

Saat ini, ada 8 provinsi kepulauan di Indonesia yakni, Provinsi Kepri, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Bangka Belitung (Babel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Meski di UU No.23 tahun 2014 sudah diatur tentang provinsi bercirikan kepulauan, namun secara teknis perhitungan untuk DAK dan DAU tetap diatur di Peraturan Pemerintah (PP). (mas/mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here