Saatnya Mendiversifikasi Kekuatan Ekonomi Kepri ke Nonmanufaktur

0
1121
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri

Diskursus tentang pertumbuhan ekonomi Kepri yang melambat selama Semester pertama 2017, masih saja menarik perhatian para awak media cetak dan elektronik (online) untuk diangkat menjadi berita.

Pasalnya, karena pertumbuhan tahun ini yang angkanya 1,52 persen merupakan capaian terendah sepanjang perjalanan Kepri.

Angka tersebut hanya seperlima atau 20 persen dari pertumbuhan 2012 yang angkanya 7,63 persen. Mersepons performa tersebut Gubernur Kepri di berbagai kesempatan, secara persuasif mengajak seluruh elemen masyarakat baik itu pemerintah daerah (provinsi dan kabupatten/kota), pelaku bisnis dan asosiasi-asosiasi maupun masyarakat luas untuk bahu-membahu dan bergotong-royong menggerakkan dan memulihkan kembali perekonomian Kepri yang sedang “murung” sekarang ini.

Ajakan Gubernur tersebut sangat logis mengingat pertumbuhan ekonomi itu merupakan instrumen atau mesin penggerak kegiatan ekonomi.

Ketika Pemprov Kepri menargetkan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,85 persen, maka masing-masing sektor ekonomi harus mampu tumbuh sekian persen (sesuai skenario) untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekian orang sehingga jumlah penduduk yang menganggur dapat ditekan hingga pada besaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepri.

Tetapi ketika potret semester pertama muncul, maka dapat dipastikan bahwa target 5,85 persen sudah tidak mungkin lagi bisa dicapai karena sektor-sektor kegiatan ekonomi melesu dan dampaknya akan bermuara pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

Efek Sektor Manufaktur
Bila diurut ke belakang, sejak 2012, dari tahun ke tahun, performa perekonomian Kepri sudah terus menunjukkan perlambatan, yaitu mulai dari angka 7,63 persen pada 2012 hingga angka 5,03 persen pada 2016. Kemudian,pada semester pertama 2017 terjun bebas ke angka 1,52 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kepri pada Semester I/2017, sebetulnya sudah terdeteksi pada Triw I/2017 yang tumbuh hanya 2,02 persen. Tentunya hal ini menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian Kepri sudah mulai “sakit atau demam” yang harus segera dicari obat penyembuhannya.

Baca Juga :  Antara Jembatan Babin dengan Wacana Indosing

Berdasarkan hasil rilis BPS Provinsi Kepri pada awal Mei lalu, sudah tampak bahwa sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) yang notabene merupakan kekuatan ekonomi utama Kepri, sudah “demam” yang ditandai dengan pertumbuhan -0,23 persen, dan kemudian diikuti oleh sektor Pertambangan/Penggalian yang turun sebesar 6,63 persen.

Ketika sektor manufaktur sakit, maka tidak bisa dipungkiri bahwa perekonomian Kepri pasti juga akan sakit. Pasalnya, karena berdasarkan analisis statistik terlihat bahwa 91 persen kesehatan perekonomian Kepri ditentukan oleh kesehatan sektor industri pengolahan yang notabene bermarkas di Batam. Dan secara spesial, 71 persen perekonomian Kepri ditentukan oleh geliat ekonomi Batam.

Keterpurukan sektor Manufaktur sangat terkait dengan keterpurukan nilai rupiah terhadap dollar AS. Sebab, industri-industri yang ada di Batam masih sangat tergantung pada bahan baku/penolong yang berasal dari impor dan inilah salah satu disadavantage sektor manufaktur.

Banting Setir ke Non-Manufaktur
Beranjak dari fakta empiris di atas dimana kekuatan ekonomi Kepri yang sangat tergantung pada sektor manufaktur yang notabene sangat rentan terhadap pengaruh eksternal, maka sudah saatnya Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota membanting setir untuk mendiversifikasikan kekuatan ekonominya ke sektor Non-manufaktur.

Bagi Kepri, ruangnya masih sangat besar. Dalam sekor pertanian, khususnya subsektor perikanan, perkebunan, dan peternakan masih sangat terbuka lebar.

Untuk subsektor perikanan, Kepri bisa dengan leluasa memanfaatkan ruang perairan yang luasnya 95 persen dari total luas wilayah Kepri untuk usaha perikanan. Setiap keluarga yang tinggal di sepanjang pantai, bisa diberdayakan untuk melakukan budi daya ikan yang hasilnya bisa untuk memenuhi baik pasar domestik maupun mancanegara/ekspor.

Baca Juga :  Masalah Doping Olahragawan

Dalam konteks ini, pemerintah daerah bersama dengan pihak Perbankan, dapat berkolaborasi untuk mengarahkan bantuan modal kerja (terutama KUR) pada bidang usaha pembudidayaan ikan dan juga penangkapan ikan di perairan bebas.

Untuk usaha subsektor perkebunan, wilayah Kepri juga cukup potensial untuk tanaman cengkih (Natuna dan Anambas) dan kelapa (Karimun, Natuna, dan Bintan). Potensi kedua komoditi ini cukup dahsyat, tetapi agak terabaikan karena tidak terlihat ada sentuhan pemerintah bagaimana untuk bisa mendorong nilai tambah usaha tanaman tersebut melalui pembangunan sektor hilirnya (pengolahan kopra untuk tujuan ekspor) dan juga pemasarannya. Inilah yang harus digarap dan dana APDB bisa didorong untuk itu.

Tanaman perkebunan lain seperti lada (atau disebut sahang dalam bahasa lokal), juga cukup potensial dan merupakan komoditi ekspor.

Kabupaten Lingga merupakan wilayah yang sudah terbukti sangat cocok untuk dijadikan sentra perkebunan lada. Di sana masyarakatnya sudah turun temurun menanam lada, namun dalam skala kecil-kecilan saja.

Artinya, tanaman lada sudah menjadi tanaman kultur di Lingga dan tinggal mendorongnya ke skala yang lebih besar.

Dalam hal ini, Pemkab Lingga bisa mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk mengusahakan lada lebih masif lagi. Tentunya bantuan bibit, pupuk, dan modal kerja berupa KUR menjadi prasyarat.

Dengan mengenali potensi di atas, Pemprov dan Pemkab terkait, sudah perlu bergegas untuk menyusun strategi dan langkah-langkah kongkret dalam upaya menarik para investor komoditas perkebunan untuk berinvestasi ke wilayah-wilayah yang telah disebutkan.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas kemudahan untuk berinvestasi. Dengan demikian sebaran investasi tidak lagi terkonsentrasi di Batam yang hingga saat ini mencapai 69 persen, melainkan tersebar ke seluruh wilayah di luar Batam.

Baca Juga :  Puspa Ramadan

Efek dominonya, kesenjangan (gap)pembangunan antarwilayah dapat diminimumkan dan pada gilirannya dapat memperkecil angka rasio gini sebagai ukuran kesenjangan pendapatan antarpenduduk.

Hal yang sama, dapat dilakukan untuk komoditas subsektor peternakan, seperti ternak sapi di wilayah Natuna dan Anambas, dan ternak kambing di wilayah Karimun.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, wilayah-wilayah tersebut sangat cocok untuk ternak dimaksud. Selain sektor pertanian sebagaimana telah diuraikan di atas, sektor pariwisata juga sangat potensial untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru Kepri.

Alam dan pantai Bintan yang sangat indah, Anambas dengan panorama pantai dan bawah lautnya yang begitu mempesona, dan demikian juga dengan Natuna menjadi magnet kuat untuk memikat para wisatawan (domestik dan manca negara).

Sayangnya, potensi tersebut belum dapat berbuat banyak karena kendala transportasi. Seperti objek wisata Anambas dan Natuna, walaupun keindahan alamnya luar biasa, tetapi karena mahalnya biaya transport menjadikan kedua wilayah ini belum banyak dilirik oleh para wisatawan.

Padahal bila para wisatawan domestik atau wisatawan nusantara (wisnus) saja bisa digarap, dampak domino ekonominya sungguh luar biasa. Objek wisata Bali menjadi sangat favorit sebagai tujuan berwisata, karena biaya menuju ke sana relatif murah dan inilah yang menjadi comparative advantage Bali.

Sekarang bagaimana dengan Kepri? Inilah pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu bilamana ingin mendongkrak sektor pariwisata.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here