Saatnya Promosi Investasi di Laut

0
440
KETUA Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah saat menuju daerah pesisir Karimun, beberapa waktu lalu sebelum pandemi Covid-19.

Ranperda RZWP3K Final, Maritim Kekuatan Ekonomi Baru

Segala usaha di perairan laut Kepri akan segera terlindungi dengan aturan. Karena itu, kini saatnya sektor maritim Kepri mulai dipromosikan dan ditawarkan kepada investor sebagai tempat investasi yang menjanjikan.

BATAM – SEBENTAR lagi, payung hukum untuk berusaha di laut Kepri akan rampung. Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri sudah final. Perda inilah yang mengatur tata ruang laut.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, DPRD dan Pemprov Kepri telah sepakat tentang Ranperda ini. ”Sudah final lah. Tadi malam (Rabu, 16 September 2020 malam, red) sudah pleno,” ujar Ing Iskandarsyah, Kamis (17/9) sore.

Tinggal satu lagi yang ditunggu yakni Persetujuan Substansial dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI. Pembuatan Perda ini sedikit beda dengan Perda lainnya, karena harus mendapat persetujuan substansial dari MKP.

Itu sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.

Setelah persetujuan MKP ini diperoleh, maka Ranperda itu tinggal diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi apakah peruntukannya sudah tepat atau masih ada yang kurang dan perlu diperbaiki.

”Kalau itu sudah tuntas, tinggal disahkan Mendagri. Yang mengesahkan Mendagri. Kita DPRD dan Pemprov hanya persetujuan bersama. Sebentar lagi, payung hukum tata ruang laut kita sudah selesai. Tidak lama lagi prosesnya,” tambahnya.

Ing Iskandarsyah pun menjelaskan apa kelebihan dari Perda ini. Dijelaskannya, Perda RZWP3K hampir sama dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bedanya, Perda itu menata ruang laut. Sedangkan Perda RTRW menata ruang darat.

Baca Juga :  Di Pusat, Jembatan Babin Sudah Oke

Jika di darat sudah diatur mana untuk ruang untuk jalan, hutan lindung, pemukiman penduduk, sekolah, perkantoran, bisnis, ruko, pertambangan dan lainnya, maka di laut juga diatur peruntukannya.

Di Perda ini, sudah diatur mana ruang lego jangkar, Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (SSNT), daerah tangkap ikan nelayan, pemukiman penduduk di laut, daerah reklamasi, daerah budi daya, alur kapal, alur kabel bawah laut, pelabuhan, pariwisata, pertambangan laut dan lainnya.

Selama ini, masih banyak investor yang ragu jika ingin membuka usahanya di laut Kepri. Mereka meminta payung hukum jika hendak berusaha di laut. Ini untuk menjamin usaha mereka berada di tempat yang benar sesuai peruntukannya dan dilindungi.

”Makanya, Perda ini paling ditunggu masyarakat, swasta dan investor,” tambahnya.

Sudah menjadi tugas kepala daerah untuk mempromosikannya nanti. Karena maritim akan menjadi kekuatan ekonomi baru Kepri. Di tengah krisis ekonomi yang mengguncang dunia saat ini akibat pandemi, maka sektor bahari Kepri harus bisa memulihkan ekonomi.

Lulusan salah satu perguruan tinggi Belanda itu mencontohkan, dengan adanya Perda ini,maka tidak sembarangan lagi menetapkan titik lego jangkar. Tidak ada lagi yang ilegal. Sehingga pendapatan negara dan daerah dari sektor ini bisa maksimal.

Kemudian, nelayan tradisional juga dilindungi karena disediakan tempat menangkap ikan untuk mereka. Salah satu gunanya perda ini adalah melindungi nelayan kecil.

Nelayan juga bisa berkembang dengan mengelola budidaya ikan yang hasilnya lebih besar lagi meski itu butuh modal besar dan pengetahuan di bidang budidaya ikan.

Baca Juga :  Presiden: Media Meluruskan Berita yang Bengkok

Kata kandidat Bupati Karimun ini, semua sektor usaha di laut sangat prospek ke depan. Dan salah satu usaha yang bisa menyerap banyak tenaga kerja adalah budi daya ikan.

Ia mengatakan, sekitar 350-400 ribu hektare laut Kepri disiapkan untuk pengembangan budidaya ikan. Dan itu sudah diplot di Ranperda tersebut. Bisa dibayangkan apabila setengahnya saja dimanfaatkan, maka sudah bisa menyerap ratusan ribu hingga jutaan pekerja.

Untuk mengelola budidaya ikan satu hektare saja, tidak bisa dilakukan satu hingga dua orang. Karena satu hektare itu 100×100 meter atau 10 ribu meter persegi dan sudah bisa diisi puluhan keramba ikan dengan ukuran 5×5 meter atau 10×10 meter. Sehingga, satu hektare itu bisa dibuat 50-100 kerambah ikan.

Tinggal dikalikan saja berapa pekerja yang dibutuhkan mengurus itu. Tinggal dikalikan saja berapa ton ikan dihasilkan dari satu hektare itu apabila panen sekali setahun atau dua kali setahun.

Dari 350-400 ribu hektare lokasi budidaya itu, di Anambas yang paling luas. Lautan Anambas masih lebih asri dan cocok untuk budidaya ikan. Sehingga Anambas ke depan bisa jadi pusat perikanan terbesar.

Karena itulah, Ing mengatakan, sektor maritim ini harus diseriusi. Karena inilah yang menjadi kekuatan ekonomi baru di Kepri. Jika hanya mengandalkan darat saja, maka ekonomi mudah terseret krisis global seperti yang terjadi saat ini.

Namun, dengan memanfaatkan sektor maritim, maka Kepri akan memilik ketahanan ekonomi karena ditopang dua sumber kekuatan yakni di darat dari di laut. Iskandar mengatakan, lautan Kepri memiliki potensi yang berlapislapis dan semua itu bisa menggerakan perekonomian.

Baca Juga :  Lantamal IV Jadi Parameter Seluruh Lantamal di Koarmada I

Di atas laut bisa dijadikan usaha seperti untuk wisata, lego jangkar, industri offshore, galangan kapal, budidaya ikan dan lainnya.

Di tengah laut, ada potensi ikan yang bisa ditangkap. Di dasar laut, ada tumbuhan laut untuk wisata seperti snorkeling, wisata terumbu karang, wisata kapalkapal yang karam dan lainnya. Untuk dasar laut, bisa ada minyak, gas maupun pertambangan.

”Semua itu itu sudah diperhitungkan. Sehingga peruntukannya ada semua. Tugas pemimpin Kepri ke depan memanfaatkan .aritim ini. Memanfaatkan perairan kita yang 96 persen lautan. Sebenarnya, Kepri kaya akan potensi laut dan ini saatnya kita maksimalkan,” tambahnya.

Perda ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dari total 34 provinsi di Indonesia, hingga Maret 2020 lalu sudah 24 provinsi yang telah menetapkan Perda RZWP3K. Kepri memang terkesan lambat karena sudah bertahun-tahun tak kelar.

Ing Iskandarsyah mengatakan, Kepri salah satu daerah kepulauan yang sangat luas di Indonesia. Tidak mudah mengatur semua tata ruang laut karena banyak juga kepentingan nasional dan keamanan di laut Kepri. Sehingga lama. Membuat Perda ini butuh waktu lama dan sangat banyak pihak yang harus diajak duduk bersama untuk membahasnya serta menerima masukan-masukan dari mereka.

”Dan kita sudah mengakomidir semua itu. Saya kira sudah lengkaplah. Tinggal menunggu waktu saja. Saya yakin warga Kepri akan sejahtera,” harapnya.(mbb/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here