Sabar Komit Seragam Gratis

0
1070
Syahrul Rahma memberikan sambutan di hadapan seluruh pendukung dan simpatisan pemenagan sabar di Pilwako Tanjungpinang

TANJUNGPINANG – Meski APBD Kota Tanjungpinang tidak besar, namun Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga menuturkan tetap akan menjalankan program seragam gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP di Tanjungpinang.

Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan tersebut senilai Rp7 miliar hingga Rp8 miliar. Begitu juga dengan program tunjangan transportasi kepada guru honor tetap direalisasikan.

Data Tanjungpinang Pos, APBD Pemko Tahun Anggaran (TA) 2018 senilai Rp833 miliar. Dari angka tersebut, sekitar 50 persen untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN.

Dari sisanya Rp400 miliar tersebut, senilai Rp100 miliar membiayai kegiatan yang sudah pasti. Anggarannya bersumber dari APBN melalui DAK untuk menjalankan kegiatan berbentuk fisik maupun non fisik.

Bentuk fisik diantaranya pembangunan jalan, sekolah serta SPAM maupun sanitasi. Diperkirakan sekitar Rp200 miliar digunakan untuk memenuhi biaya rutin di setiap OPD termasuk kelurahan dan kecamatan.

Maka anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih senilai Rp100 miliar.

Ade menuturkan, setelah pelantikan kepala daerah terpilih nantinya, disarankan untuk aktif mengejar anggaran ke pusat. ”Setelah pelantikan, kami sarankan Pak Syahrul atau Ibu Rahma jor-joran ke pusat. Minta seluruh OPD membawa proposal agar kegiatan yang dijalankan di Tanjungpinang bersumber dari APBD,” ungkapnya.

”Terserah apakah itu tugas Pak Syahrul atau Ibu Rahma. Satu aktif ke pusat dan satu fokus ke dalam daerah,” ucapnya lagi.

Bila tidak, ia menilai APBD Pemko Tanjungpinang yang tidak besar tersebut, tidak akan cukup memenuhi seluruh pembangunan di Tanjungpinang. Diantaranya pembangunan sekolah-sekolah, penambahan sarana umum serta melengkapi fasilitas kesehatan yang tak murah.

Hal senada disampaikan, anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu. Bahwa kepala daerah mesti cermat menggunakan anggaran serta mampu melobi kegiatan ke pusat. APBD Pemko Tanjungpinang terus menurun sejak 2015 lalu. ”Kepala daerah harus aktif ke pusat,” paparnya.

Terkait pembahasan APBD perubahan 2018, ia menuturkan masih proses. Informasinya, Silpa anggaran 2017 tidak besar. ”Penyerapan anggaran 2017 besar jadi Silpanya kecil, tidak sampai Rp1 miliar kalau tidak salah,” tuturnya.

Kabid Anggaran BPPKAD Kota Tanjungpinang, Nopirman menuturkan, Silpa APBD 2017 senilai Rp25 miliar. Hanya saja sekitar Rp12 miliar merupakan milik BLUD RSUD Tanjungpinang.

Anggaran tersebut tidak bisa dipakai, jika bukan untuk kegiatan di rumah sakit tersebut. Selain itu, sekitar Rp9 miliar membiayai tunda salur tahun lalu. Serta sisa anggaran sekitar Rp3 miliar dari kegiatan DAK. Anggaran ini hanya dapat digunakan untuk penunjang kegiatan sejenis dari DAK.

”Silpa 2017 tidak besar tidak sampai Rp1 miliar lagi. Jadi APBD Perubahan 2018 hanya bisa melaksanakan pergesaran,” ucapnya.

Jikapun ada tambahan anggaran hanya berharap dari penambahan APBD Perubahan maupun provinsi. Terkait hal ini, belum bisa dipastikan. ”Kalau provinsi mungkin berat mau diharapkan karena informasinya juga defisit. Kalau tambahan dari pusat kita menunggu saja,” tuturnya singkat. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here