Salahgunakan Anggaran, Kades Bakal Dibui

0
734

ANAMBAS – SEJUMLAH kepala desa di Kabupaten Anambas merasa was-was, menyusul akan dilakukannya audit penggunaan dana desa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kekhawatiran sebanyak 52 kepala desa tersebut, yakni kesalahan tentang penggunaan anggaran akan berurusan dengan hukum yakni pihak kejaksaan dan berujung masuk penjara.

Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas Ody Karyadi mengatakan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memerintahkan kepada BPK dan BPKP, untuk melakukan audit penggunaan dana desa di seluruh Indonesia.

”Hal ini karena adanya indikasi penyalahgunaan keuangan desa secara nasional, bahkan di salah satu kabupaten di Provinsi Kepri salah satu oknum kepala desa sudah ditetapkan tersangka,” jelas Ody, Senin (25/4).

Baca Juga :  Sering Rusak, Xpress Air akan Dievaluasi

Mengenai penyalahgunaan anggaran desa, ia menyampaikan, tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan Dinas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurutnya, selama ini dinilai sangat lemah untuk pembinaan yang dilakukan oleh dinas tersebut kepada desa, tentang penggunaan dana desa.

Ia melanjutkan, audit yang di lakukan BPK meliputi audit kinerja, karena yang diminta merupakan akuntabilitas dan saat ini anggaran dana desa berorientasi hasil kinerja, kemudian manfaatnya.

”Misalnya pembangunan gedung, manfaatnya apa bagi masyarakat, dipergunakan atau tidak gedung tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  SPj Terlambat, Dana 34 Desa Tak Cair

Sebagai Kepala Inspektorat, ia sering mengingatkan kepada kepala desa untuk membuat surat Pertanggungjawaban (SPj), dalam setiap penggunaan anggaran dana desa.

Kendati demikian, masih ada sejumlah kepala desa yang nakal tanpa membuat SPj hingga kini.

”Setelah BPK turun lakukan audit, seluruh kepala desa baru baru akan membuat membuat SPJ nya,” ungkapnya.

Beberapa kepala desa yang belum menyampaikan SPj nya, adalah kepala desa yang jabatannya akan berakhir.

Kesalahan mendasar dalam penggunaan keuangan desa yang terjadi saat ini, salah satunya adalah terdapat sejumlah kepala desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dengan skala besar.

Baca Juga :  Pasar Inpres Bakal Direvitalisasi

Bahkan melaksanakan pembangunan lebih dari Rp 500 juta, selain itu, ada juga pengerjaan pembangunan fisik di desa yang dilakukan secara bertahap.(INDRA GUNAWAN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here