Saran Yatir, Tanah yang Telantar Diambil Saja

0
501
Daeng M Yatir

BINTAN – Ketua Komisi I bidang pertahanan DPRD Bintan Daeng M Yatir merasa kesal, ketika melakukan survei beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Bintan, Sabtu (27/7). Puluhan bahkan ratusan ribu hektare lahan telantar, tak digarap. Yatir menyarankan, agar Pemkab bersikap tegas.

”Tanah yang telantar itu diambil saja sama Pemkab Bintan. Mungkin pihak-pihak spekulan tanah itu, tak bayar pajak. Pemkab Bintan kan rugi miliaran rupiah jadinya,” kata Yatir, saat memberikan keterangan, Minggu (28/7) kemarin.

Dalam ketentuan, lanjut Yatir, dalam Pasal 28 PP nomor 55/2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, sudah ada diberikan kewenangan kepada kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, terhadap lahan yang ditelantarkan. Batas waktu lahan yang ditelantarkan, juga ada diatur.

Baca Juga :  Gantikan Luki, Setioso Jadi Plt Kepala Bapelitbang

”Puluhan ribu hektare tanah di Bintan ini, mungkin sudah belasan tahun atau lebih ditelantarkan. Bahkan diduga tak bayar PBB-P2,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Yatir bakal memanggil pejabat Kantor Badan Pertanahan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan, untuk mengecek data kepemilik tanah yang ditelantarkan itu. Sehingga, lahan yang tak bayar pajak oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik, bisa dilaporkan ke penegak hukum.

Kemudian, lahan tersebut diambil atau dikembalikan kepada negara, melalui kewenangan Pemkab Bintan. Selain itu, kepala desa dan camat, juga mesti diminta penjelasan mengenai status lahan yang tidak digarap selama ini.

Baca Juga :  Industri Picu Ekonomi Bintan Makin Anjlok

”Tak hanya di daratan, di daerah pulau seperti di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir, juga banyak lahan yang telantar. Itu sudah puluhan tahun ditinggalkan. Dari BPN, haknya diterbikan untuk perkebunan. Tapi, tidak pernah digarap,” jelasnya.

”PBB-P2 lahan itu pun, diduga tak dibayar. Padahal, Pemkab Bintan melalui kebijakan Bupati Bintan H Apri Sujadi, sudah diberikan keringanan untuk penghapusan sanksi administrasi. Tapi tak juga dibayar pajaknya. Malah ditelantarkan begitu saja,” cetus Yatir. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here