Sarana Perusahaan PT III Diragukan Legalitasnya

0
682
SARANA jalan tanah yang dibangun oleh PT III untuk menuju pelabuhan (Jetty) tidak memiliki dokumen resmi dari DLH Pemkab Lingga.F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

Perusahaan PT PT Indo Inter Intraco (III) membangun sarana jalan dan pelabuhan (Jetty), yang diragukan legalitasnya karena dinilai belum memiliki kelengkapan dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga.

LINGGA – Belasan lori angkut hilir mudik membawa pasir dari area pertambangan milik PT Indo Inter Intraco (III) di Tanjung Kruing, Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan menuju Pelabuhan Jetty yang dibangun pihak perusahaan sekitar 7 kilometer.

Ironisnya, jalan yang dibangun belum memiliki kelengkapan dokumen resmi yang dikeluarkan pihak DLH Pemkab Lingga. Padahal, jarak jalan tersebut hanya belasan meter dari bibir pantai. Hal ini disampaikan Kepala DLH Pemkab Lingga Junaidi Adjam, Minggu (21/1).

Baca Juga :  Warga Keluhkan Leletnya Jaringan 4G

”Hasil tinjauan yang kami lakukan beberapa waktu lalu. Untuk aktivitas pertambangan perusahaan itu, telah memiliki izin dari Distamben Provinsi Kepri. Namun, sarana pendukung jalan untuk menuju pelabuhan memang belum dilengkapi dokumen pendukung,” tegas Junaidi.

Ia menjelaskan, pihaknya telah meminta pihak perusahaan untuk mengurus dokumen pendukung atas pelebatan jalan tersebut. ”Awalnya jalan yang diperlebar. Meski begitu, harusnya ada dokumen pendukung dari pelebaran jalan yang dilakukan,” kata Junaidi.

Terkait perizinan pelabuhan yang dimiliki, lanjut Junaidi, pihak perusahaan telah memiliki izin Amdal terkait aktivitas pelabuhan yang dikeluarkan oleh Dishub Provinsi. Pihaknyahanya terkait pada lahan yang digunakan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Lingga, Yusrizal mengaku, bahwa pihaknya tidak mengetahui ada aktivitas loading pasir darat di Pelabuhan Jety milik PT III.

Baca Juga :  SP2HP Bocor, Penyidik Dilaporkan

”Kami ada mendapat informasi, tapi kami tidak pernah diberitahu melalui surat atau lisan terkait aktivitas tersebut. Mungkin, karena wewenang Pemprov Kepri, pihak perusahaan tidak memberitahu kepada Dishub Lingga,” katanya. (TENGKU IRWANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here