Sarang Burung Walet Marak, Nihil PAD

0
707
Isnaini Bayu Wibowo

Penangkaran sarang burung walet semakin menjamur di Ibu Kota Tanjungpinang. Bahkan, banyak terlihat bangunan baru selesai untuk penangkaran burung walet tersebut.

TANJUNGPINANG – Sayang, meskipun marak rupanya pemilik walet tak bayar pajak burung walet. Menurut jajaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang akan meninjau kembali terhadap pajak sarang burung walet.

Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak sebelum memugut pajak burung walet. ”Kalau diperbolehkan oleh Dirjen Pajak, pemilik sarang burung walet langsung kita kenakan pajak,” kata Isnaini Bayu Wibowo, Kepala Bidang (Kabid) Penetapan BPPRD Kota Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (8/2).

Selama ini, kata dia BPPRD Kota Tanjungpinang belum pernah memungut pajak sarang burung walet. Alasannya, ada keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet tersebut. Ditambah lagi dengan UU Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. ”Intinya, nanti kami konsolidasi dulu dengan Dirjen Pajak,” tegas dia.

Memang, kata dia, menjamurnya sarang burung walet di Tanjungpinang. Kemudian, sarang burung walet bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Tanjungpinang. ”Kalau kita pungut pajaknya sekitar 10 persen dari total penjualan sarang burung walet itu,” ucap dia.

Misalnya, pemilik sarang burung walet memiliki omset dari penjualan sebesar Rp 300 juta per bulan. Dari total penjualan tersebut dibagi 10 persen. Jadi, sekitar Rp 3 juta yang akan dibayar pajaknya oleh pemilik sarang burung walet tersebut. ”Lumayankan. Itu baru satu orang. Sempat ada 10 orang punya penakaran sarang burung walet,PAD kita tambah,” sebut dia.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here