Sarankan PPDB Sistem Full Online

0
639
MINTA TANDATANGAN: Para siswa baru SMPN 1 Tanjungpinang sedang meminta tandatangan Wakil Ketua I DDPRD Tanjungpinang Ade Angga dan Simon Awantoko. f-MARTUNAS/TANJUNGPINANG POS

SMPN 1 Tanjungpinang Terima 35 Siswa per Kelas

TANJUNGPINANG – Untuk menghindari tekanan kepada pihak sekolah dan menjujung transparasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebaiknya dilakukan dengan sistem full online. Tak bisa dipungkiri, sekolah-sekolah favorit dan rujukan menjadi incaran. Jumlah pendaftar akan membeludak melebihi kuota yang disediakan.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga SIp MM saat mendampingi anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Simon Awantoko kunjungan SMPN 1 Tanjungpinang, Selasa (18/7). Pertemuan disambut Kepala SMPN 1 Tanjungpinang, Tri Elis Setiyowati SPd bersama jajarannya. Hari itu, bertepatan dengan hari kedua siswa baru masuk sekolah dan sedang mengikuti masa perkenalan.

Tri Elis mengakui, sebagai sekolah rujukan, animo orangtua sangat tinggi untuk mendaftarkan anaknya ke SMPN 1 Tanjungpinang. Akibatnya pihak sekolah tak bisa sepenuhnya mengikuti Permendikbud nomor 17 tahun 2017 terkait Penerimaan Siswa Baru (PSB). Terutama terkait aturan jumlah siswa dalam satu kelas yaitu 32 orang untuk SMP sederajat.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, memperbolehkan SMPN 1 Tanjungpinang menerima 35 siswa per kelas. Diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) nomor 3 tahun 2017 dari Kemendikbud. Ada poin yang menyebutkan jika berdasarkan anasilis kebutuhan, sekolah belum bisa menerapkan jumlah siswa sesuai Permendikbud maka bisa tunda atau dilakukan secara bertahap.

Secara pribadi, mantan Kepala SMPN 8 Tanjungpinang tersebut, mengaku sangat setuju pembatasan jumlah siswa per kelas. Tujuannya, agar proses belajar-mengajar lebih efektif. Tahun ini, SMPN 1 Tanjungpinang menerima 245 siswa dengan tujuh Rombongan belajar (Rombel). Ade Angga menilai, full online dalam PPDB menjadi solusi tepat. Jadi tidak ada lagi istilah titipan apakah itu dari wakil rakyat maupun dari dinas pendidikan.

”Jadi semua mengacu pada aturan yang transparan. Saya rasa masyarakat yang sudah maju akan mengerti sistem ini,” tuturnya. Dalam sistem penerimana sekarang tak bisa dipungkiri masih ada istilah titipan. Sebenarnya, tidak masalah jika siswa yang dititip berprestasi, tentu akan didukung. Persoalannya, ada juga nilai yang tak memenuhi.

Yang dirugikan sebenarnya siswa terkait, karena dipaksa bersaing dengan IO yang lebih tinggi. Di beberapa daerah lain, sistem PPDB sudah full online. Pendidikannya malah makin maju dan sangat bagus. ”Beberapa tahun lalu sempat diterapkan online, hanya saja tak full. Jadi masih bisa ada istilah titipan,” ungkap alumni SMPN 1 Tanjungpinang tersebut.

Terkait hal ini, Tri Elis sangat mendukung. Ini akan mengurangi kecurigaan antara yang satu dan lainnya. ”Mungkin awal penerapannya saja yang akan riuh, tetapi saya yakin tahun kedua, ketiga dan seterusnya akan diterima masyarakat,” ungkapnya sembari menyebutkan ini hanya sebagai tukar informasi.

Ade Angga menilai, bebannya sebagai wakil raykat juga besar pada PPDB. Tak jarang masyarakat beranggapan masih bisa menitip calon siswa. Simon menambahkan, jika Dinas Pendidikan atau sekolah ingin menerapkan sistem full online, ia memiliki rekanan dari daerah lain siap memberikan pelatihan.

“Saya punya rekanan yang bersedia memberikan materi terkait sistem full online. Nanti akan kita bahas bersama Disdik,” tambahnya. Ade Angga juga berbangga, sekolah tersebut dapat maju secara kualitas dan kuantitas.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here