Satpol PP Persuasif Penertiban PKL

0
826
PERINGATi Pedagang: Satpol PP Tanjungpinang memperingati PKL. f-raymon/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) secara persuasif menegur menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di area terlarang. Diantaranya di kawasan yang memakan badan jalan seperti area Jalan Gambir Pasar Baru Tanjungpinang.

Kepala Satpol PP Tanjungpinang, Efendi mengatakan PKL merupakan lembaga ekonomi mikro yang perlu dibina. ”Kami sebenarnya tidak bermusuh tapi dengan catatan berjualan itu sesuai dengan tempat dan aturan yang berlaku,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (6/11) kemarin melalui ponselnya.

Di Tanjungpinang sendiri beberapa PKL yang melanngar aturan dan terus akan diingatkan. Satpol PP memberikan toleransi khususnya kepada PKL Jalan Gambir yang dapat berjualan dari pukul 04.00 pagi hingga 07.00 pagi. Setelah itu, lokasi kembalikan dibersihkan karena akan banyak aktivitas dan kendaraan lalu lalang. Selain itu, baju jalan akan digunakan sebagai tempat parkir kendaraan roda dua.

Baca Juga :  Harga Bawang dan Cabai Masih Tinggi

”Kami malah men-support PKL yang mematuhi peraturan, mengikuti kesepakatan dan membersihkan lapak seusai berjualan,” paparnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kepala seksi operasi Satpol PP melakukan penertiban di lapangan yang akan dibantu dengan seksi penegakan peraturan daerah (Perda) terkait bangunan tak berizin serta rumah liar.

”Untuk bangunan di kawasan dalam kami meminta peran Ketua RT dan RW serta lurah untuk mengingatkan warganya agar membangun sesuai peraturan yaitu memiliki izin,” paparnya.

Sedangkan yang disebut rumah liar yang tidak Ber- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibangun di lahan yang tidak miliknya. Rumah liar yang sering di awasi dominan di tepi-tepi jalan protokol, jalan besar dan lebih tepatnya daerah perkotaan yang dapat mengganggu akses jalan dan pembangunan ke depannya.

Meski demikian, ia mengakui belum semua dapat ditindak, terutama di kawasan pedalaman, untuk itu Satpol PP meminta peran dari lurah. Terkait mekanisme merobohkan bangunan liar atau mengangkut gerobak yang tak sesuai, biasanya sudah melalui pemberitahuan. Ini sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP), sebelum merobohkan kios-kios tersebut sudah dilakukan peringatan terhadap masyarakat agar tidak membangun dan melanjutkan pembangunan di kawasan yang salah.

Baca Juga :  Awas! Jambret Beraksi Lagi

Belum lama ini, Satpol PP merobohkan bangunan terbuat dari kayu di kawasan Batu 8 Atas. Hal ini karena bangunan yang didirikan tidk memiliki izin, tidk sesuai dengan tata ruang dan dapat mengganggu keindahan kawasan. ”Kami merobohkan karena tidak sesuai dengan peraturan,” ucapnya.

Karena pemilik tidak mendengarkan peringatan, maka yang merobohkan anggota Satpol PP. Terkait tindakan itu kemarin tidak ada perlawanan dari pemilik kios karena telah menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Mengenai sangsi hukum jelas ada namun Pihak Satpol PP menangani hal tersebut dengan cara persuasif selagi masyarakat tidak ada perlawanan.

Baca Juga :  Taman Batu 10 Perlu Tambah Fasilitas

Sesuai dengan SOP tidak akan dilakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib dan lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Di harapkan sebelum mendirikan bangunan lebih baik melakukan konsultasi kepada pihak terkait  Diantaranya ke Dinas Perizinan, Dinas Tata Kota serta lurah dan camat. Untuk memastikan kawasan itu dapat di didirikan bangunan.

Warga memiliki hak melakukan pembangunan asalkan sesuai dengan prosedur. Pihak Satpol PP siap memberi peringatan sebelum melakukan pembangunan. ”Kita tetap menghimbau dagar tidak ada gejolak dan kerugian bagi mereka di kemudian waktu. Ini perlu sama-sama dipahami,” terangnya.(NIRMALA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here