Satu Kelas 40 Siswa

1
586
MENDENGAR: Wali Kota Batam HM Rudi saat mendengar keluhan salah satu siswa di Batam, baru-baru ini. f-dokumen/tanjungpinang pos

Semua Sekolah Wajib Tampung Warga Terdekat

Wali Kota Batam, HM Rudi, akan memutuskan nasib calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

BATAM – Dijanjikan juga, dengan sistem zonasi semua calon siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah akan ditampung. Selain itu ditegaskan juga, tidak ada lagi sekolah unggulan dengan ditetapkannya sistem zonasi. HM Rudi, Selasa (11/7) di Batam menegaskan, pihaknya akan mengeluarkan keputusan.

”Besok kita putuskan. Calon siswa terdekat, harus masuk di sekolah (terdekat) itu. Dulu boleh lah ditolak, karena ada sekolah unggulan. Sekarang tidak ada lagi sekolah unggulan,” tegas Rudi. Diingatkan Rudi, dia akan mengambil sikap itu karena pihaknya punya tugas dan tanggungjawab menyelesaikan pendidikan untuk masyarakat. Sementara untuk sekolah swasta, diingatkan tidak semua orang tua calon siswa mampu dari segi biaya.

”Kalau swasta, bisa nggak? Mampu nggak? Besok kita putuskan,” imbuh Rudi. Diakui Rudi, saat ini pihaknya masih menginventarisir data jumlah calon siswa yang tak tertampung masuk sekolah. Baik itu untuk SD dan SMP. Dimana, dalam waktu tiga sampai empat hari ini, pihaknya akan menyelesaikan persoalan penerimaan siswa baru di Batam.

”Kita akan putuskan dan selesaikan sebelum proses belajar dan mengajar dimulai,” kata Rudi. Diimbau semua pihak bekerjasama dalam menyikapi PPDB tahun ini. Direncanakan, rasio siswa per kelas di Batam menjadi 32 ditambah delapan orang atau menjadi 40 orang. Sehingga persoalan keterbatasan ruang kelas akan terselesaikan.

”Kalau siswa per kelas 32 ditambah delapan, tak perlu kelas baru. Tapi belum diputuskan. Nanti kita rapatkan dulu,” sambung Rudi. Rudi juga menyampaikan imbauan agar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menyekolahkan anak di swasta. Sehingga, sekolah negeri, akan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal berdekatan dengan posisi sekolah.

”Sekarang ini bukan status negeri dan swastanya. Tapi hasil didikan dari sekolah itu sendiri,” kata Rudi. Di tempat berbeda, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman meminta Disdik memetakan kondisi masyarakat Kota Batam. Masyarakat tak mampu dan masyarakat di sekitar sekolah dia meminta agar diakomodir di sekolah negeri.

”Kita minta yang tak mampu dan masyarakat di sekitar di sekolah diprioritaskan. Pastikan dia masuk sekolah,” ujarnya. Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, jauh hari telah mengingatkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak main-main. Rudi tidak ingin persoalan PPDB yang terjadi saban tahun terus terjadi.

”Semua petugas harus bekerja sesuai aturan yang ada,” katanya.
Rudi menegaskan, untuk sekolah di SD dan SMP negeri tak ada biaya apapun. Semua permasalahan Lembar Kerja Siswa (LKS), seragam dan sebagainya juga ia diingatkan agar tak terlulang lagi. Saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang lesu sehingga semua yang memberatkan masyarakat dihilangkan. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan.

”Jangan sampai karena itu masyarakat tak bisa sekolah,” ujarnya. Rudi mengaku sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Muslim Bidin agar hal ini diperhatikan dan dapat diwaspadai saat PPDB tahun ini. Tak hanya Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga angkat bicara. Amsakar tak ingin polemik mulai dari pungutan masuk sekolah dan sebagainya terus terulang.(MARTUA)

1 KOMENTAR

  1. Terus apa gunanya UN, tak perlu belajar giat, cukup cari rumah yg dekat dg sekolah negeri, pasti aman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here