Saya Mau E-KTP

0
905
Dian Fadillah, S.Sos

Oleh: Dian Fadillah, S.Sos
Pengurus PKBM Suara Lampion Prov-Kepri

Identitas merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Apakah itu identitas pribadi kelompok ataupun Negara. Identitas menurut Srella Ting Toomery adalah merupakan refleksi atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Suatu Identitas pada prinsipnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap kita.

Sementara itu pendapat lain melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam berprilaku, keyakinan dan sikap dimana identitas seksual mengacu pada identifikasi seseorang dengan berbagai kategori seksualitas. Identitas gender, Identitas agama sampai kepada Identitas nasional

Identitas yang di Indonesia sering disebut dengan KTP ( Kartu Tanda Penduduk) yang pasti dimiliki oleh setiap warga negara pada ketentuan tertentu. Kepemilikan sebuah KTP wajib oleh aturan hukum yang berlaku mempunyai fungsi sebagai simbol atau pengenal dari suatu negara dimana yang bersangkutan mempunyai peluang dalam penggunaan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Apakah itu sebagai pencari kerja, pengurusan jaminan kesehatan sampai kepada urusan kematian, Beragam layanan dan fasilitas dapat diterima dengan menunjukan kartu ini dan bagi pemerintah sangat membantu dalam rincian jumlah penduduk secara keseluruhan.

Seorang penduduk wajib memiliki kartu tanda pengenal, terlebih kartu tanda penduduk sebagai penanda bahwa ia adalah seorang warga negara syah dari suatu negara karena dengan memiliki sebuah KTP maka masyarakat dapat dianggap memiliki tujuan pada suatu tempat yang menjadi salah satu faktor warga negara dengan identias resmi.

Identitas penting ini dalam proses penerbitan hanya dilakukan oleh instansi berwenang dan secara pelaksanaannya dapat berlaku di seluruh wilayah atau daerah negara tersebut dengan syarat yang ditetapkan yang bertujuan sebagai pengenal yang mengandung keterangan domisili yang sah, telah mencapai usia 17 tahun dengan Masa berlaku harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Setiap warga negara hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP serta aturan lain yang mendukung Setelah mencapai usia diatas 60 tahun maka pembuatan KTP tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Pada waktu sebelumnya pemerintah mengganti ketetapan pemakaian kartu tanda penduduk ke jenis elektrik, Negara Indonesia telah menggunakan kartu tanda penduduk konvensional (KTP Nasional) meskipun Kartu Tanda Penduduk elektrik dinilai lebih sentral dibandingkan dengan KTP lama atau KTP Nasional namun di daerah tertentu masih menerbitan KTP secara manual karena beberapa sebab.

Terlepas dari hal diatas, kepemilikan KTP menjadi keharusan bagi setiap warga negara yang berada pada wilayah negara tertentu. Penggunaan KTP atau Kartu Tanda Penduduk merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah terhadap setiap jiwa yang telah memenuhi ketentuan kepemilikan KTP. Di mana ketentuan tersebut berlaku untuk setiap individu yang menempati suatu wilayah atau daerah di seuatu negera.

Di sisi lain, terdapat manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan pihak pemerintah diantaranya KTP Sebagai Kartu Identitas Diri secara nasional dan internasional, KTP sebagai persyaratan Utama dalam izin, Sebagai Jaminan yang Terpecaya yang berisikan NIK, Nama Lengkap, Tempat dan tanggal lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, photo pemilik, msa berlaku, tanggal dan tempat dikeluarkan, tanda tangan, masa berlaku, tanggald an tempat dikeluarkan, pejabat yang menandatangani.

Keresahan masyarakat dewasa ini bahwasanya tamatan SLTA (SMK,SMU,SLBsederajat) kesulitan mendapatkan E-KTP di karenakan tidak lagi dikeluarkan/diterbitkan karena permasalahannya sudah masuk kepada permasalahan hukum sehingga perlu kiranya diterbitkan surat keterangan sebagai pengganti E-KTP .

Pada sisi lain kondisi ini membuat pencari kerja (Job seeker) merasa gamang akan timbulkan kesulitan untuk pengurusan pekerjaan yang diharapkannya karena tidak setipa perusahan memahami hal tersebut apalagi tidak lagi dikeluarkan. Kementerian Dalam Negeri sudah menerima pengaduan masyarakat tentang permasalahan E-KTP Terkait belum tersedianya blangko KTP-el, sebagai solusi sesuai dengan UU Adminduk dan UU Pilkada sampai dengan tersedianya blangko KTP-el, tetap dapat diterbitkan Surat Keterangan yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman untuk pembuatan KTP-el oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota di wilayah domisili masing-masing sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 dan Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016 disampaikan bahwa Surat Keterangan yang dimaksud berlaku sebagaimana KTP-el dan dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan administrasi.

Pemberlakuan Surat Keterangan ini juga sudah disosialisasikan ke berbagai Instansi (Bank, BPJS, dan pihak kepolisian). Apabila blanko KTP-el sudah tersedia maka Surat Keterangan tersebut dapat ditukarkan dengan KTP-el dan  tidak perlu melakukan proses perekaman ulang kembali dan itu artinya aktivitas membuat SIM dan urusan lain dapat dilakukan dengan Surat Keterangan tersebut sebagai pengganti KTP-el (Kementrian Dalam Negeri pada 27 Desember 2016 lalu).

Sekarang kembali ke masyarakat umum dalam perspektif pemahaman public yang smart. Masyarakat harus mengerti secara penuh bahwasanya sebenarnya bukannya Pemerintah tidak mau lagi mengeluarkan KTP yang diinginkan masyarakat sehingga penjelasanm itu sudah jelas bahwa “tidak ada masalah” untuk menyikapi permasalahan “Surat Keterangan” itu untuk pengurusan apapun sehingga setiap urusan tetap dapat dilaksanakan tanpa masalah.

Tugas kita sekarang adalah tinggal melakukan pengamatan saja pada surat keterangan yang sudah diperoleh dengan cara melakukan proses pengamanan jangka panjang yaitu melakukan “laminating” untuk mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkan, ditambah lagi melakukan pengkopian surat untuk mengantisipasi kebutuhan dan meletakkannya di tempat yang aman ternasuk di email masing masing. Semoga Blanko KTP-el yang sudah dikeluarkan pemerintah itu sebagai pengganti KTP-el tidak lagi meresahkan masyarakat dan dapat menjawab segalam permasalahan yang ada dengan berharap masyarakat pintar agar kita segera menuju Smart Situation in the Smart Country di dunia. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here