SDA Kepri Berlimpah

0
558
Suasana area lego jangkar di laut Batuampar.f-dokumen/tanjungpinang pos

MBS. KALAU dinilai dg cermat provinsi Kepulauan Riau punya potensi yg sangat tinggi nilainya. Pelabuhan dan lego jangkar sangat potensial. Laut kita jauh lebih laus dari laut Singapura, jadi bsia menampung pelimpahan dari negara tetangga. Cepat urus aturannya supaya segera menjadi PAD.
+6281364252006

TANGGAPAN:
Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri yang terganjal di pusat menemui titik terang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui perda tersebut dengan beberapa catatan. Artinya, Kemendagri telah menyetujui pengelolaan lego jangkar wewenang Pemprov Kepri.

Di Perda Retribusi dan Pajak tersebut ada beberapa poin yang direvisi dan sudah dikembalikan ke pemprov. Kami sudah lapor ke pak Sekda. Arahan beliau untuk memperbaiki sesuai catatan Kemendagri.

Baca Juga :  Jangan Terlalu Diistimewakan

Memang peraturan Pemerintah (PP) No.15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan untuk memungut retribusi lego jangkar, tapi Perda sudah rampung dan Perda itu tetap bisa dijalankan.

Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI selalu beralasan Pemprov Kepri belum ada Perda Retribusi, sehingga belum bisa memungut retribusi lego jangkar. Kalau sudah ada Perda, langsung kita jalankan. Kita membuat Perda ini sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5, bahwa pengelolaan laut 0-12 mil di provinsi. Kalau mereka (Kemenhub) pakai PP. Mana lebih tinggi undang-undang dibandingkan PP? Jadi tak ada alasan lagi bagi mereka nanti.

Baca Juga :  Awasi Anak Sekolah

Apabila Perda sudah diberi nomor registrasi dan masuk lembaran negara, maka tinggal membuat Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan di lapangan. Perda ini sebenarnya disahkan akhir Mei lalu dan langsung dibawa ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dievaluasi.

Hanya saja, proses evaluasi berlangsung sangat lama lantaran adanya perbedaan pendapat tentang sejumlah poin di dalam Perda itu sendiri. Akhirnya, perda ini diharmonisasi Kemendagri, Sekretaris Negara dan KemenkumHAM. Tiga kementerian ini mengakui bahwa retribusi lego jangkar dan pengelolaan laut 0-12 mil di tangan provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27.(mas)

Baca Juga :  Waspadai Makanan berformalin

Herman Prasetyo
Kabid Dispenda, Pemprov Kepri

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here