Sebab Akibat Republik ini Menerapkan Welfare State

0
256
Khairul Ikhsan

Oleh: Khairul Ikhsan
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMRAH Tanjungpinang

Tentunya pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Bahkan pemikiran manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan.

Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain.

Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Hadist dan atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang selanjutnya dinamakan rechsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.

Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Meskipun demikian, pembahasan ini hanya melakukan “moment opname” terhadap sejarah kemunculan negara hukum khususnya Eropa Kontinental yang memiliki kaitan langsung dengan kemunculan ilmu pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara.

Secara embrionik, gagagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika beliau menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam tulisan pertama, politeia dan politicos, belum muncul istilah negara hukum.

Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik pula. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya,

Aristoteles yang menuliskannya kembali dalam buku politica. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya, ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan publik.

Kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang menyampaikan konvensi dan konstitusi.

Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintah desposik.

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (welfare state).

Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas gagalnya konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi negara penjaga malam terdapat prinsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “Pemerintahan yang paling sedikit adalah pemerintahan yang terbaik”.

Dan terdapat prinsip “laissez faire, laissez aller” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat pendeknya berdasarkan dalil, “Negara harus sedikit campur tangan dalam kehidupan dan urusan masyarakat”.

Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dan oleh karenanya sering disebut negara penjaga malam (nachtwakerstaat).

Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.

Kegagalan implementasi konsep negara penjaga malam tersebut kemudian memunculkan gagasan yang menempatkan peerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state.

Ciri utama negara ini adalah memunculkan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.

Dengan kata lain, ajaran ini merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthouding, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki negara dan pemerintah untuk terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan.

Menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pemerintah makin lama makin meluas.

Administrasi negara diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Diberinya tugas itu membawa bagi administrasi negara suatu konsekuensi khusus.

Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyongnya dan yang peraturan penyelenggaraan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif.

Adanya upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum ini menjadi tanda yang menyatakan adanya suatu konsep “welfare state” yang menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial dlam suasan sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan cirri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja.

Melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Secara konstitusional, terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara (contohnya program pemerintah Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat), seperti yang diamanatkan dalam Bab XIV pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Dengan merujuk pada unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan di atas, ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan.

Pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945; kedua, pemencaran kekuasaan negara, yang berbentuk pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.

Pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR RI (pasal 19, 20, 21, 22 UUD 1945), kekuasaan Presiden (pasal 4 sampai 15 UUD 1945), kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945), dan beberapa suprastruktur politik lainnya.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul dalam wujud desentralisasi yaitu dengan pembentukan dan pemberian kewenangan kepada satuan pemerintahan daerah (pasal 18 UUD 1945).

Ketiga, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Keempat, penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka, yang merupakan implementasi dari pasal 24 UUD 1945 dan beberapa undang-undang organik tentang kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan.

Keenam, pemilihan umum yang dilakukan secara periodik; ketujuh, tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya adminsitratif, PTUN dan komisi ombudsman.

Dengan merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong pula sebagai negara hukum demokratis.

Hukum yang dijadikan aturan main dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta untuk mengatur hubungan hukum antara penyelenggara negara dan pemerintahan di Indonesia adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here