Sebelum Dibahas, Dewan Tampung Usulan Revisi Perda

0
124
Ketua Pansus Ranperda Lembaga Kemasyarakatan, Ashady Selayar.

TANJUNGPINANG – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang berencana merevisi Perda terkait lembaga kemasyarakatan yang akan dibahas bersama enam Ranperda lainnya.

Ketua Pansus Ranperda Lembaga Kemasyarakatan DPRD Tanjungpinang, Ashady Selayar menuturkan, beberapa usulan terkait perubahan Ranperda tersebut sudah masuk.

Mulai dari usulan masyarakat maupun kajian Naskah Akademisnya (NA) dari OPD terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Ia menuturkan, bahwa pembahasan Ranperda tersebut sangat penting, sebab erat kaitannya dengan mitra pemerintah.

Diantaranya aturan mengenai Ketua RT, RW, Karangtaruna dan kelembagaan lainnya.

Terkait pembahasannya, Ashady menuturkan belum fix atau disepakati. Masih sebatas menampung masukan maupun usulan.

“Baru menerima usulan-usulan, belum kepada pembahasan yang matang. Beberapa usulan sudah kami terima, tetapi ini bukan berarti keputusan. Bicara usulan kan siapa saja boleh. Memutuskan tentu melalui mekanisme dan pembahasan melibatkan berbagai bidang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (8/7).

Ashady menuturkan, bahwa ada beberapa orang yang mengusulkan memperluas cakupan kerja Ketua RW, atau mungkin juga meniadakan. Terkait hal ini, tentu ada kajiannya.

Jangan sampai perubahan tersebut berdampak kepada pelayanan masyarakat. Bila wacana itu pun akan disetujui, tentu melalui pembahasan bersama.

Mulai dari Ketua RT, RW dan juga perangkat pemerintahan mulai dari Lurah, camat dan juga OPD terkait.

“Saya sampai sekarang belum membaca naskah akademisnya, kita harus bahas betul-betul. Ini mitra pemerintah,” tuturnya.

Ia menuturkan, bahwa pembahasan Ranperda tersebut harus menghasilkan produk hukum yang tepat di tengah masyarakat.

Serta mengikuti perkembangan terbaru terkait wacana-wancana pemerintah. Misalnya, informasi pemekaran Kecamatan Tanjungpinang Timur serta lainnya.

“Ranperda tersebut harus mengakomodir bila wacana tersebut terealisasi. Ini yang masih akan dibahas,” tuturnya.

Disinggung mengenai penambahan insentif Ketua RT maupun RW, Ashady menuturkan, secara pribadi tentu setuju. Hanya saja bicara realisasi tentu melalui pembahasan.

“Selama ini Ketua RT dan RW kita menerima insentif Rp375 ribu per bulan yang dibayarkan per triwulan. Bila Pemko mampu memberikan lebih dari itu kenapa tidak. Ini pun harus dikaji sebab eksekutornya, kembali ke pemerintah,” tuturnya.

Diceritakannya, wacana meniadakan Ketua RW, bukan usulan pribadinya. Ini merupakan usulan yang masuk dari berbagai kalangan.

Kebijakan ini melihat salah satu daerah di Kalimantan. Terkait efektif atau tidaknya tentu harus dikaji, begitu juga dengan memperluas cakupan kerja.

“Misalnya, bila saat ini satu RW menangani tiga RT, ke depan ditambah menjadi lima RT yang ditangani,” ucapnya.

“Ini kan lagi-lagi usulan yang kami terima, belum dibahas dan disahkan,” ucapnya.

Ditambahkannya, terkait pembahasan, Ashady menuturkan perlu kajian dan masukan dari berbagai elemen dan pihak, bila perlu masyarakat.

Ditargetkan Perda tersebut bisa rampung tiga bulan setelah diusulkan untuk dibahas.

“Kita harapkan Perda yang dihasilkan tidak sembarangan, ada dasarnya. Tentu setiap usulan kami terima, terkait disetujui atau tidak melalui pembahasan lagi,” ucapnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here