Sekdaprov Lobi Kemenkeu Batalkan Sanksi

0
782
TS Arif Fadillah

DOMPAK – Dua sanksi akan dijatuhkan untuk Pemprov Kepri lantaran lambat mensahkan Perda APBD 2017. Namun, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah tetap optimis sanksi itu tidak dijalankan.

Alasannya, setelah APBD 2017 disahkan, pemprov langsung berangkat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyerahkan salinan Perda APBD tersebut.

”Usai diketok palu langsung kita antar. Alhamdulillah mereka terima. Insya Allah mereka memaklumi karena berbagai pertimbangan yang sudah kita jelaskan dengan banyaknya problem Provinsi Kepri yang sama-sama kita sudah ketahui,” jelas Arif Jumat (3/2) kemarin.

Meski Kemenkeu memakluminya, namun Arif belum bisa memastikan apakah Kemenkeu dan Kemendagri akan tetap memberikan sanksi tegas terhadap pemprov terkait penundaan dana perimbangan/dana transfer.

”Dan kita doakan saja semoga tidak ada sanksi. Yang jelas dokumen ini diminta mereka kita lengkapkan. Dokumen itu minta kita lengkap kan. Mari doakan semoga tidak ada sanksi,” tambah mantan Sekda Karimun itu.

”Kalau pun ada sanksi tergantung dari mereka lah. Mereka yang tahu,” tambahnya.

Arif menambahkan, dia berharap evaluasi tidak ada masalah di Dirjend Keuangan Daerah di Kemendagri. Pasalnya, saat dirinya melakukan ekspos Nota Keuangan APBD 2017 di Kemenkeu, tidak ada masalah.

”Saat kita tiba di kantor Pak Dirjen beliau langsung bertanya, pendidikan berapa, serta kesehatan berapa. Alhamdulillah, target-target sesuai undang-undang sudah tercapai misalnya pendidikan sudah mencapai 26,09 persen begitu juga dengan kesehatan,” bebernya.

Selanjutnya, setelah proses di Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri selesai dalam tempo satu minggu ini, Sekda kemudian menjelaskan Pemprov Kepri sudah bisa bekerja.

”Nanti kalau sudah disetujui, ada rapat lagi dengan DPRD, kemudian setelah itu kita semua langsung bekerja,” imbuhnya.

Bisa dipastikan, akhir Februari atau awal Maret, APBD 2017 bisa dijalankan. Sekarang Bappeda dan BKKD sedang melakukan pembahasan di Dirjen Keuangan Daerah.

”Sekarang saya sudah arahkan kepada teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyiapkan Pokja untuk pelelangan supaya bisa disampaikan ke dewan. Setelah itu, kita siapkan DPA, RKA dan go head. Pelelangan kita lakukan sesuai dengan tahapnya,” beber Arif.

Kemendagri dan Kemenkeu akan menjatuhkan sanksi ke Pemprov Kepri lantaran terlambat mensahkan Perda APBD 2017.

Harusnya APBD disahkan paling lambat 31 Januari. Namun, APBD Kepri baru disahkan, 1 Februari. Atas keterlambatan ini, sanksi diberikan.

Sanksi sesuai Permendagri adalah kepala daerah, ketua, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD ditunda gajinya selama 6 bulan.

Sedangkan sanksi dari Kemenkeu adalah penundaan dana perimbangan. (ais/mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here