Sekdaprov Tangani Lego Jangkar

0
488
TS Arif Fadillah

TANJUNGPINANG – Pemerintah pusat seakan belum rela rakyat Kepri bertambah sejahtera dari hasil pengelolaan maritim sektor lego jangkar. Akibat ulah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tak rampung-rampung mengevaluasi Perda Retribusi dan Pajak, Pemprov Kepri sampai saat ini tak bisa memungut uang retribusi labuh jangkar. Padahal, di APBD Perubahan 2017, sudah diplot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 60 miliar dari sektor lego jangkar terhitung Agustus 2017.

Kenyataannya, hingga menjelang akhir bulan ini, belum ada masuk PAD dari sektor yang dibanggakan tersebut. Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah pun geram lantaran PAD dari retribusi lego jangkar masih nol rupiah hingga saat ini. Evaluasi Perda Retribusi tersebut hampir tiga bulan sejak disahkan antara DPRD Kepri dan Gubernur Kepri dalam Rapat Paripurna di Dompak, Senin (29/5) lalu. ”Sudah berbulan-bulan tak selesai juga,” ujarnya kepada wartawan di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (28/8).

Memang, kata dia, dirinya sudah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Pemprov Kepri untuk mengurusnya. ”Kalau tak selesai, saya yang akan turun tangan ke Mendagri,” katanya dengan nada tinggi. Ia heran dengan kinerja anak buahnya. Sebab, sudah berbulan-bulan evaluasi Perda tak selesai. ”Saya akan minta melapor langsung nanti sama Pak Gubernur. Apa kendalanya kok sampai begitu lama,” katanya dengan wajah makin berubah.

Herman, Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemprov Kepri, sebelumnya mengatakan, dirinya setiap hari selalu komunikasi dengan Biro Hukum Kemendagri yang menangani evaluasi Perda tersebut. Bahkan, pekan lalu pihak Kemendagri mengaku akan menyelesaikannya minggu itu juga. Namun, pihak Kemendagri hanya berjanji semata tanpa ada realisasi.

Kadishub Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur juga mengatakan, pemprov akan terus melawan apabila lego jangkar tidak sampai memberi kontribusi PAD ke kas daerah. Perda Retribusi dan PP tentang Provinsi Berciri Kepulauan tidak juga diselesaikan pusat. Padahal, yang dua inilah kekuatan baru Kepri untuk menambah PAD.

Untuk masalah lego jangkar, Gubernur Kepri H Nurdin meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Kepri kembali koordinasi dengan kementerian terkait dan pihak swasta yang mengelola lego jangkar selama ini. Pemerintah Provinsi Kepri tentunya menginginkan agar seluruh potensi laut yang dimiliki Kepri bisa menghasilkan uang dan menyejahterakan masyarakat Kepri, tapi jangan sampai menabrak aturan yang telah ada.

Gubernur juga menyampaikan jika sebagai tuan rumah, selama ini masyarakat Kepri hanya mendapatkan hembusan angin segarnya saja.
Begitu banyak potensi kelautan yang dimiliki Kepulauan Riau, namun justru dimanfaatkan oleh kapal-kapal dari negara lain dan Kepri sebagai pemilik perairan tidak mendapatkan manfaat apa-apa yang sebenarnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

”Nyatanya sampai saat ini sepeser pun tak ada duit yang masuk ke Kepri. Padahal setiap hari ratusan kapal yang melego jangkarnya di perairan Batam. Intinya, agar pengelolaan ini terkoordinir dengan baik sehingga hasilnya nanti bisa menambah Penghasilan Asli Daerah. Bila perlu kita mengagendakan kembali pertemuan dengan pihak kementerian dan swasta yang mengelola lego jangkar di perairan Kepri,” ujarnya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here