Sekolah Negeri Cuma Bayar Biaya Baju

0
1519
HZ DADANG AG

TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG menuturkan, bahwa sistem Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017/2018 masih akan sama dengan tahun sebelumnya.

Ada 25 persen untuk jalur prestasi dan tak mampu serta siswanya 75 persen dilihat dari rayon sekolah asal maupun domisili atau tempat tinggal siswa.

Selain persoalan sistem penerimaan siswa baru, tak kalah penting untuk diketahui para orangtua murid yaitu biaya masuk sekolah tingkat SD maupun SMP yang menjadi kewenangan Kota Tanjungpinang. Sedangkan SMA sederajat berada di Provinsi Kepri.

Dadang menuturkan, untuk seragam SD dan SMP sama antarsekolah yang satu dengan lainnya. Apakah itu negeri maupun swasta.

Pihak orangtua hanya membayar seragam tidak ada biaya pendaftaran maupun uang masuk apalagi pelicin agar masuk ke sekolah tertentu.

Ini sudah diterapakan sejak dua tahun lalu atas pertimbangan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah agar tidak ada kesenjangan antarsekolah.

”Harga baju seragam antarsekolah semua sama. Misalnya baju seragam osis harus sama SMPN 1 dengan lainnya. Kalau beda tidak mungkin karena satu wilayah,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (27/4).

Ini bukan hanya berlaku untuk sekolah negeri, melainkan juga sekolah swasta. Atas kebijakan ini, tidak ada protes dari wali murid.

Bagi siswa tak mampu, setiap sekolah juga memberikan keringanan yaitu dapat mencicil. Asalkan diinformasikan sejak awal.

Terkait berapa besarannya, ini menjadi pembahasan teknis dan Disdik belum membentuk tim dalam pembahasan hal ini.

Ia berharap, para orangtua tak memaksakan anak untuk masuk ke sekolah tertentu. Sejak diterapkan sistem rayon dan domisili semua sekolah memiliki prestasi sesuai dengan keunggulan yang dimiliki.

Terpenting ia memastikan tidak ada Pungli untuk penerimaan siswa. Hanya saja bila ada tambahan biaya itu biasanya telah disetujui komite sekolah dan pengawas, ini tidak masalah. Asalkan sudah mengikuti prosedur dan disetujui semua pihak.

”Ini diperbolahkan jika dibutuhkan namun ada prosedur yang harus dijalani. Meksi demikian saya mengingatkan pihak sekolah harus cermat dan berhati-hati dalam menerapkan ini, jangan sampai memberatkan,” tuturnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here