Sekolah Pungut Uang Pematangan UN

0
574
UJIAN NASIONAL: Siswa Sekolah Dasar (SD) salah satu sekolah swasta di Tanjungpinang saat mengikuti UN tahun lalu. F-suhardi/tanjungpinang pos

Beberapa sekolah tingkat SMP di Tanjungpinang sudah meminta uang pelaksanaan pemantapan Ujian Nasional (UN) 2018 kepada siswanya.

TANJUNGPINANG – Hal ini dikeluhkan beberapa orang tua siswa yang disampaikan ke anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpjnang, Rahma yang membidangi pendidikan.

Rahma menuturkan, setiap siswa diberikan surat perjanjian terkait waktu pembayaran uang pelaksanaan pemantapan UN tersebut. Ia menilai, ini sangat memberatkan para orangtua.

Setiap siswa diminta membayar senilai Rp770 ribu. Terdiri dari, dana operasional Rp 425 ribu. Pengadaan buku bank sekolah Rp 125 ribu.

Ditambah, pengadaan pas foto Rp 35 ribu, pengadaan sampul ijazah Rp 30 ribu, pembiayaan perpisahan Rp 80 ribu dan pembiayaan motivasi UN Rp 75 ribu.

”Biaya-biaya ini memberatkan orangtua siswa sehingga perlu dipertimbangkan kembali,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (15/10).

Politisi PDIP ini mengatakan, ada beberapa item yang perlu dibahas kembali seperti biaya perpisahan, biaya operasional dan motivasi UN.

Alasannya, tak semua orangtua mampu membayar ini. Meskipun sudah melalui rapat komite sekolah, sebagai perwakilan orangtua, ia memilih perlu ditinjau kembali.

”Saya harap sekolah mau kembali meninjau. Yang baru melaporkan adalah siswa SMPN 10. Saya akan coba cek sekolah-sekolah lainnya lagi yang akan dibahas dengan Disdik bersama Komisi I terkait solusi ke depannya,” tuturnya.

Ia menilai, untuk setiap sekolah tidak dibenarkan memungut uang terobosan dan perpisahan kepada siswanya, karena seluruh biaya pendidikan sudah masuk sepenuhnya dalam anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dia menambahkan, meskipun ada mata pelajaran tambahan yang diberikan pihak sekolah dalam rangka mematangkan persiapan UN kepada siswanya, namun untuk pembiayaan pelajaran tambahan tersebut tidak lagi dibebankan kepada siswa. Sebab itu sudah menjadi satu kesatuan dalam program pengembangan pendidikan.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here