Sekwan AKIB Panen Dukungan

0
912
TEKEN: M Nur Hakim saat mentekan surat dukungan.f-ist/humas dprd tanjungpinang

Terapkan Sistem Pelaksanaan Reses DPRD yang Akuntabel 

SENGGARANG -Sekwan DPRD Kota Tanjungpinang panen dukungan. Dukungannya datang dari para pimpinan media masa, termasuk pihak kejaksaan serta ombudsman. Dukungan diberikan terkait penerapan sistem proyek perubahan di Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang yang dipimpin H. Abdul Kadir Ibrahim.

Dalam laporan setiap reses juga selalu mengusung optimalisasi kegiatan reses dalam rangka akuntabilitas kinerja Anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Diantara dukungan itu muncul dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Herry Ahmad Pribadi dan Dirut Tanjungpinang Pos, M. Nur Hakim.

”Alhamdulillah, Pak Herry Ahmad Pribadi selaku Kajari Tanjungpinang, ketika saya menemui beliau di ruang kerjanya, Selasa, (7/6) yang beliau didampingi Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Pak Andi M Arif, menyambut baik, dan mendukung perubahan penyelenggaraan reses yang dilakukan di DPRD Kota Tanjungpinang. Beliau mengatakan, semua perubahan menuju ke arah kebaikan, untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan neraga, kejaksaan mendukungnya,” kata Abdul Kadir Ibrahim kepada Tanjungpinang Pos, di ruang kerjanya, Kamis (8/6).

Lebih jauh, kata Abdul Kadir Ibrahim, Kajari menegaskan, kalau Kajari Tanjungpinang dan jajarannya mendukung perubahan atau inovasi pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kota Tanjungpinang.

Baca Juga :  Ada 49 Kios di Merdeka Night Market

Agar pengelolaan keuangan di negara Indonesia yang kita cintai ini berbasis kinerja yang baik. Karena itu dalam penyelenggaraannya perlu pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan penggunaan yang akuntabel dan transparan.

Kajari, kata Akib, panggilan akrab Abdul Kadir Ibrahim, menjelaskan lebih lanjut, bahwa pihak Kajari Tanjungpinang akan selalu mengawasi pelaksaan pengelolaan keuangan negara dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Oleh sebab itu, reses oleh DPRD Kota Tanjungpinang ini diharapkan di dalam pelakasaan kegiatannya, harus dengan baik, didukung dengan bukti yang dilengkap.

Dan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan dan hukum. Karena untuk reses tersebut, uangnya dari negara atau dari masyarakat, karena itu hasilnya harus memberi manfaat kepada masyarakat di mana DPRD itu berada.

Kajari, kata Akib, pada kesempatan itu menegaskan, pihak Kejari Tanjungpinang pendukung perubahan dalam pelaksanaan reses DPRD ini. Agar ada perubahan dan perbaikan. Perubahan yang baik harus didukung, dilanjutkan dan ditingkatkan.

Herry Ahmad Pribadi, lanjut Akib pada kempatan itu juga mengajak para pihak, khususnya anggota DPRD Kota Tanjungpinang, mari sama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia yang dicintai ini.

Baca Juga :  Selasa, O2SN tingkat Tanjungpinang Dimulai

Adapun di antara puluhan dukungan dari media massa cetak, elektronik dan online tersebut, yakni datang dari Dirut Harian Tanjungpinang Pos, M. Nur Hakim, yang disampaikannya langsung kepada Sekretaris DPRD di ruang kerja Sekretaris DPRD, Senggarang, Rabu (7/6).

”Saya selaku salah seorang Pimpinan Tanjungpinang Pos menyatakan mendukung penuh Sekwan Kota Tanjungpinang melakukan perubahan, untuk pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kota Tanjungpinang. Mudah-mudahan SK DPRD yang sudah disusun oleh para pihak yang memang berwenang dan pakar di bidangnya itu, dapat dilaksanakan dan menjadi pedoman anggota DPRD Tanjungpinang ketika melakukan reses.

Dengan harapan aspirasi masyarakat dapat diserap dengan baik, sehingga kemajuan masyarakat dan daerah dapat terwujud,” kata M. Nur Hakim. Sebelumnya dukungan juga diberikan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, H. Yusron Roni, SE, M.Si, dan BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, yang diwakili Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Konstantin Siboro.

Baik Ombudsman maupun BPKP mengharapkan SK yang sudah disusun betul-betul dapat diterapkan. Sehingga pelayanan publik dapat terpenuhi, dan sekaligus pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Baca Juga :  Kejati Bentuk Satgassus P3TPK

Akib menjelaskan, sesuai dengan pembimbingan oleh Coach, Drs. Sad Abdul Jamal, M.Si, dan arahan Inpsektur Daerah Kota Tanjungpinang, Rosita, SE,MM, bahwa Tim Penyusunan Rancangan SK DPRD Kota Tanjungpinang tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD, mestilah terdiri dari para pihak yang berkempten dalam bidang tugas itu.

Karena itu, para pihak yang menjadi tim adalah dari Inpspekturat Derah Kota Tanjungpinang, BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Kakanwil Depkum & HAM Provinsi Kepulauan Riau, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Bagian Hukum Sekreatariat Daerah Kota Tanjungpinang, Fekon UMRAH Tanjungpinang dan Stisipol Raja Haji Tanjungpinang.

Sebelumnya, puluhan pimpinan media massa, baik cetak, elektronik dan online sudah memberikan dukungan mereka kepada Sekwan Kota Tanjungpinang untuk proyek perubahan berkenaan dengan reses DPRD Kota Tanjungpinang tersebut. Para pimpian media memberikan apresiasi dan menyampaikan dukungan dan kesiapan untuk berpartisipasi dalam memberitakan atau mempublikasi hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan reses sebagaimana SK DPRD yang diterbitkan tersebut. (bas) 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here