Selisih Data Penduduk Mencapai 54.000

0
1305
REKAMAN: Warga saat melakukan rekaman KTP-el di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang. f-andri/tanjungpinang pos

Data jumlah penduduk Tanjungpinang, hingga saat ini masih bermasalah. Ada perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar antara data Dirjen Kependudukan Kemendagri dengan data Disduk Pemko Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang tetap mempertahankan jumlah data kependudukan Tanjungpinang mencapai 261.000 jiwa.

Sedangkan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hanya mengakui jumlah penduduk Tanjungpinang 207.000 jiwa saja. Maka terjadi selesih 54.000 jiwa penduduk.

Kepala Dinas Disdukcapil Kota Tanjungpinang, H Irianto tetap mempertahankan jumlah penduduk Tanjungpinang yang jumlahnya mencapai 261 ribu jiwa. Ia beralasan karena memiliki berkas kependudukan masyarakat Tanjungpinang yang lengkap serta akurat.

Mulai dari kartu keluarga (KK) masyarakat, Kartu Tanda Penduduk , Akta Kelahiran hingga surat kematian masyarakat Kota Tanjungpinang. ”Semua berkas warga kita punya. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak punya berkas penduduk masyarakat Tanjungpinang,” kata Irianto kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Baca Juga :  Beredar Telegram, Kapolres Tanjungpinang Berganti

Kata dia, jumlah penduduk Tanjungpinang mencapai 261.000 jiwa yang dimiliki Disdukcapil Kota Tanjungpinang, hingga saat ini belum diakui dan dibenarkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, data yang dimiliki Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap mengakui jumlah data penduduk Tanjungpinang mencapai 207.000 jiwa.

Irianto juga mempertanyakan kepada Dirjen, kemana 54.000 jiwa lagi penduduk Kota Tanjungpinang. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan menyebutkan, data kependudukan akan digunakan untuk kepentingan pemilihan umum seperti pilkada dan pemilu.

”Nanti saya akan tanya lagi langsung ke Dirjen, kemana perginya 54.000 jiwa penduduk Tanjungpinang. Kita mau pilkada lagi data yang mana nanti digunakan,” ucap dia.

Baca Juga :  Masyarakat Antusias Ikuti Fun Bike

Terjadinya perbedaan data, kata dia karena ia merasa tidak pernah dilibatkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dihilangkan 54.000 jiwa penduduk Tanjungpinang. Katanya, hilangnya 54.00 jiwa penduduk Tanjungpinang, dikarenakan adanya data masyarakat yang sudah tidak aktif lagi disebut data anomali.

Contoh si A sudah menikah dengan si B. Otomatis status A dan B berubah, dari belum kawin menjadi kawin. Nah, dengan adanya perubahan status tersebut, tidak masuk dan terdeteksi oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian, bisa juga ada data kependudukan ganda yang disingkirkan Dirjen. Mungkin, kata dia, nama si A sama. Tetapi, tempat tinggal si A dengan nama orang tua berbeda.

Dengan status ini, kemungkinan Dirjen langsung menyingkirkan data kependudukan tersebut. ”Kemungkinan kasus seperti ini mungkin saja terjadi. Oleh karena itu saya akan mempertanyakan langsung ke Dirjen.Kita tetap ngotot karena ada bukti-buktinya kita punya,” tegas dia.

Baca Juga :  Ekonomi Bakal Tumbuh Terus

Kata dia, perbedaan data juga terjadi jumlah wajib KTP antara Disdukcapil Kota Tanjungpinang dengan Dirjen. Disdukcapil Kota Tanjungpinang mencatat sebanyak 187.000 warga Tanjungpinang yang sudah wajib KTP. Mereka yang sudah memiliki KTP, mulai berusia 17 tahun dan atau sudah menikah.

Tapi, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hanya mencatat 145.000 warga Tanjungpinang wajib KTP. Jadi, selisih warga Tanjungpinang masuk wajib KTP sebanyak 42.000 jiwa. ”Saya juga akan mempertahankan data wajib KTP dimiliki Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Semua selisih di pusat tetap saya akan pertanyakan,” bebernya.(ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here