Seluruh Warga Natuna Peserta BPJS Kesehatan

0
273
WABUP Natuna Ngesti menandatangani PKS dengan pihak BPJS Kesehatan, kemarin. f-hardiansyah/tanjungpinang pos

NATUNA – Seluruh penduduk Kabupaten Natuna telah terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Bahkan, bayi yang baru lahir pun langsung masuk peserta.

Hingga Januari 2018, sekitar 80.843 jiwa penduduk Natuna yang ter-cover BPJS Kesehatan. Jumlah penduduk Natuna hingga Semester I tahun 2018 (Januari-Juni), sekitar 80.558 jiwa.

Dengan terdaftarnya seluruh warga Natuna menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat untuk layanan kesehatan karena sudah ada jaminan dari BPJS.

Seluruh warga Natuna bisa terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan lantaran komitmen pemerintah daerah dan DPRD Natuna yang mengalokasikan APBD untuk biaya premi hampir separuh penduduk Natuna.

Demikian juga dengan komitmen dan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan layanan kesehatan, sehingga banyak warga yang menjadi peserta mandiri alias bayar premi setiap bulan.

Pemerintah Natuna telah menunjukkan keseriusan terhadap jaminan kesehatan masyarakatnya, dengan memastikan seluruh penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan atau biasa disebut Universal Health Coverage (UHC).

Tidak tanggung-tanggung, per Januari 2019 ini, lebih dari setengah jumlah penduduk Natuna, biaya iuran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan ditanggung melalui APBD Natuna.

Untuk itu, masyarakat khususnya tidak mampu tidak perlu khawatir bahwa biaya perobatannya akan dijamin melalui program tersebut.

Bentuk keseriusan bersama itu ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC dalam Program JKN-KIS oleh Pemkab Natuna dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Natuna, Kamis (17/1) pagi.

Penandatanganan itu dihadiri Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mewakili Bupati Natuna, Hamid Rizal yang tidak bisa hadir karena mengikuti agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Dari pihak BPJS Kesehatan hadir Deputi Direksi Wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Jambi, Siswandi didampingi Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, dr Lenny Marlina yang membawahi lima wilayah kerja seperti Tanjungpinang, Bintan, Anambas, Lingga dan Natuna. Hadir juga Kepala Kantor BPJS Kesehatan Natuna, Deni.

Kemudian, PKS ini juga dihadir Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Sofyan beserta unsur FKPD di lingkungan Natuna.

Siswandi menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Pemkab Natuna yang mendukung cakupan kesehatan semesta dalam Program JKN-KIS.

Ia menuturkan, Kabupaten Natuna merupakan daerah kedua yang mencapai UHC di wilayah Kepri setelah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah lebih dulu.

Dituturkannya, capaian peserta JKN-KIS Kabupaten Natuna per Januari 2019 sejumlah 86.742 jiwa atau sebanyak 107,68 % dari penduduk 80.558 jiwa berdasarkan data Disdukcapil semester 1 tahun 2018.

Ia menambahkan, capaian peserta BPJS Kesehatan secara nasional sudah 215 juta jiwa per Januari 2019 dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 265 jiwa.

Untuk itu, ia menuturkan masih ada sekitar 18 persen lagi yang belum masuk JKN-KIS. ”Kalau secara aturan seluruh masyarakat, sudah harus terdaftar. Makanya kita gencar dalam mensosialisasikan program ini,” ujarnya.

Hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indoneisa terdaftar dalam progam JKN-KIS atau cakupan semesta kesehatan.

Dituturkannya, cakupan semesta setidaknya 95 persen penduduk terdaftar dalam program JKN-KIS.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menuturkan, jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Apakah itu pusat maupun daerah yang terus bersinergi untuk membantu.

Melalui program BPJS Kesehatan, seluruh masyarakat Natuna tidak perlu khawatir bila ingin berobat. Khususnya kepada keluarga tidak mampu.

”Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya meng-cover seluruh masyarakat Natuna memiliki jaminan kesehatan melalui JKN-KIS. Lebih dari 50 persen peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Natuna,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini tidak masalah, asalkan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Bahwa berobat harus mudah dan bisa diakses semua kalangan.

Ia juga berpesan, agar pihak BPJS Kesehatan bisa lebih gencar mensosialisasikan kemasyarakat, dalam peralihan jaminan kesehatan ini.

”Kita meminta agar BPJS bisa menyampaikan apa saja syarat diminta mendaftarkan menjadi peserta JKN-KIS,” pintanya.

Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjalankan program JKN-KIS sebaik mungkin untuk masyarakat Kabupaten Natuna.

Ia menilai dengan koordinasi yang baik, diharapkan dapat meminimalisir keluhan peserta di fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Untuk diketahui, di Natuna BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 18 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan 1 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS.

Usai pelaksanaan penandatanganan dilanjutkan dengan pemberian kartu BPJS secara simbolis kepada sejumlah masyarakat Natuna.

Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Rizal Rinaldi menuturkan, per Januari 2019, tidak ada lagi masyarakat yang terlantar saat berobat. Khususnya keluarga tidak mampu harus menerima pelayanan terbaik karena sudah ada JKN-KIS.

Ia menuturkan, dari Penduduk Natuna 80.558 jiwa, sekitar 48.747 jiwa yang iurannya dibayarkan Pemda. Sekitar 8.973 jiwa dibayarkan oleh APBN. Selain itu, sisanya merupakan non PBI atau mandiri. Peserta PNS, TNI, Polri 18.241 jiwa dan peserta Mandiri berjumlah 4.882 jiwa. (hrd/dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here