Semua Harus Menahan Diri

0
586
H Nurdin Basirun

Imbauan Gubernur Soal PT KJJ vs Warga

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun tak mau tergesa-gesa menyelesaikan kerusuhan warga dengan pihak PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Jemaja, Pulau Anambas. Ia pun minta semua pihak menahan diri.

DOMPAK – NURDIN juga menyerahkan persoalan ini ditangani pihak yang berwajib.
”Kita harap siapapun harus menahan diri, terutama kalau sudah ada penolakan masyarakat. Ini sudah terjadi, sudah pasti kita serahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib,” ucap Nurdin usai paripurna DPRD Kepri, Senin (3/7). Nurdin bahkan menepis sudah mengeluarkan izin Amdal dan pemanfaatkan kayu di kawasan tersebut.

”Saya rasa, saya belum pernah mengeluarkan izin, apalagi menandatangani. Maka ke depan, pengusaha kalau ada indikasi gesekan seperti itu, jangan dilakukan dulu,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala BLH dan Kehutanan Kepri Yerry Suparna menyampaikan bahwa PT KJJ sudah mendapat rekomendasi izin baik dari pemerintah pusat sampai daerah. Hanya saja memang, mungkin karena masalah komunikasi antara PT KJJ dengan masyarakat, sehingga menyebabkan masalah itu terjadi.

”Kalau menurut prosedur sih tidak ada masalah lagi. Saat ini kita setop dulu sementara,” ucap Yerry Suparna. Dirinya pun sangat menyayangkan PT KJJ, dalam hal ini terkesan melalaikan rasa takut dan kebimbangan masyarakat terhadap rencana besarnya ingin berinvestasi di Anambas Kepri saat ini. Seharusnya meskipun mereka sudah mengantongi cukup terkait dokumen perizinan atas pengelolaan lahan tersebut, namun satu hal jangan bikin resah masyarakat.

”Pendekatan terhadap masyarakat itu sangat penting, berikan pencerahan serta tidak membuat masyarakat khawatir, itu salah satu disebutkan dalam syarat rekomendasi atas pengelolaan lahan yang ingin mereka kelola,” tuturnya. Terkait keabsahan soal perizinan PT KJJ untuk mengelola lahan perkebunan karet di Jemaja tersebut, menurutnya BLHK Kepri sudah mendokumentasikan perjalanan pengurusan izinnya, sampai disetujui PT KJJ untuk mengelola fungsi kawasan itu menjadi lahan perkebunan karet.

”Sekarang ini masalahnya, masyarakat banyak yang tidak tahu. Awalnya memang tidak ada dokumen Amdal, tapi 2016 ada. Desember saya tandatandangi bersama PTSP.  Di dalam Amdal itu ada lampiran apa yang harus dibuat dan apa yang tidak harus dibuat. Ada hak kewajiban termasuk menyangkut kepentingan masyarakat dalam aturan tersebut,” bebernya. Masyarakat di awal sidang komisi Amdal, mereka sudah bertanya dari 3 ribu hektare yang diberikan oleh kementerian izin usaha perkebunan, dampak lingkungannya apa? Nanti dampak negatif seperti kekurangan setok air bersih, kekeringan dan sebagainya.

Nah, dari proses pengurusan izin Amdal tersebut mulai dilakukan proses kajian di lapangan. Hasil kajian di lapangannya, sudah dibatasi seperti contoh, tidak boleh menebang pohon di sekitar mata air. Kemiringan yang mengalir dan berdekatan dengan pemukiman masyarakat di buat wadahnya, supaya tidak berdampak terhadap masyarakat.

”Sebenarnya izin pemanfaatan kayu, IPK-nya bertahap. Tahun pertama 150 hektare. Itu pun di hitung oleh tim kami 22 hari di sana. Tipe kayunya apa, yang akan dipotong apa dan akan dikelola apa nanti dihitung, berapa harga kayu, dan baru nanti kita minta BPHP mengeluarkan rekomendasi persetujuan izin pemanfaatan kayu,” tuturnya.

”Kita tidak main-main kalau soal masalah kayu. Saya juga berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang tidak sesuai prosedur, banyak aparaturnya yang tersandung masalah hukum,” tambahnya.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here