Semua Izin Tambang Dicabut

0
2198
BAUKSIT: Dum truck saat memuat bauksit di kawasan penambangan bauksit di Pulau Bintan sebelum diekspor, beberapa waktu lalu.F-zakmi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemprov Kepri menyampaikan seluruhnya perusahaan tambang di kabupaten/kota se Kepri sudah tidak ada yang aktif.

Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Eenergi (Distamben) Provinsi Kepri, Alfian mengatakan, perusahaan-perusahaan tambang baik itu tambang pasir maupun tambang bauksit, timah dan yang lainnya di Bintan, Lingga dan Tanjungpinang Karimun kini statusnya tidak aktif, sesuai dengan aturan yang terbaru.

Hal itu diketahui setelah keluarnya Pengumuman Kementerian ESDM no.1115.pm/04/DJB/2016 tanggal 29Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba RI.
Status perusahaan yang ada selama ini sudah dicabut karena dinilai tidak taat aturan.

”Izin yang di kabupaten kota yang dilimpahkan ke provinsi, hampir semua ada jaminan reklamasinya. Dana itu baru boleh dikembalikan ke perusahaan, kalau ada pelaksanaan reklamasi,” jelasnya kemarin.

Baca Juga :  Tahun 2020, Dompak Sudah Bedelau

”Izin yang dulu dikeluarkan oleh kabupaten dan kota, kini sudah berakhir dan ada yang dicabut, serta serta tidak diberikan perpanjangan karena habis masa berlakunya. Walaupun banyak pemilik izin yang memohon perpanjangan izin namun tidak diberikan perpanjangan. pasalnya, perusahaan tambang di Kepri selama ini dinilai, kinerjanya tidak baik,” beber Alfian.

”Termasuk yang di Bintan. Tidak ada lagi perusahaan tambang yang aktif,” tambahnya.

Sebelumnya, informasi di lapangan, sejumlah pengusaha tambang di Pulau Bintan sengaja memohon perpanjangan izin ke gubernur agar bisa menambang di wilayah Kepri.

Baca Juga :  Wagub Minta Jadikan Ramadan untuk Meraih Prestasi

Perusahaan yang memperpanjang izin itu yakni, Sanmas Mekar Abadi, Ermina Jaya dan Telaga Bintan Jaya.

Hanya saja, ke tiga perusahaan tersebut, tersandung izinnya yang sudah dicabut oleh Dirjen Minerba. Sehingga, sambung Alfian, tidak ada satu pun yang boleh melakukan aktivitas pertambangan sebelum melakukan lelang secara nasional.

”Tunggu perintah lelang nasional,” tegas Alfian.

Sebelumnya, pengumuman Kementerian ESDM no.1115.pm/04/DJB/2016 yang ditandatangani tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba, Bambang Gatot Ariyono, mengenai izin usaha pertambangan di seluruh Indonesia yang dicabut, ada 39 Ijin Usaha Pertambangan di Kepri yang dicabut.

Baca Juga :  Bayi Wajib Minum ASI Minimal Enam Bulan

Seperti diketahui, pemerintah pusat mewacanakan akan membuka kran ekspor hasil tambang. Namun, regulasinya akan diatur kembali hingga aktivitas masing-masing perusahaan tidak merusak lingkungan serta bisa memberi keuntungan bagi negara.

Wacana buka krans ekposr itu disambut dengan banyaknya permohonan izin tambang dari sejumlah perusahaan tambang bauksit, tambang pasir laut, tambang pasir darat. Bahkan, di Kepri sudah dibentuk asosiasi tambang. Namun, sampai saat ini belum terlihat regulasi ekspor hasil tambang.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here