Semua Naker Wajib Masuk BPJS

0
424
BPJS: Suasana kantor pelayanan BPJS kesehatan, Tanjungpinang. f-istimewa

BATAM – Komisi IX DPR RI, meminta pemerintah daerah, agar menegaskan semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dimana sebelum tahun 2019 ditegaskan semua pekerja harus sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja atau tenaga kerja dari perusahaan online, nantinya akan dibahas lagi.

Ketua Tim Romobongan Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri saat kunjungan kerja dan diterima Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Rabu (31/1) mengatakan, tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan kerja. Dimana, saat ini dari 127 juta tenaga kerja di Indonesia, baru sekitar 40 juta atau 32 persen yang teregistrasi sebagai peserta BPJS.

Baca Juga :  Pengusaha Minta OSS Cepat Di-launching

”Undang-undang mewajibkan menjadi peserta maksimal akhir tahun 2019 nanti,” ujar Syamsul.

Amanat UU itu disampaikan, menjadi tantangan yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan kerja. Saat ini dinilaia, pemerintah dihadapkan juga dengan persoalan baru, denga muculnya tenaga kerja dari perusahaan online.

”Masih banyak perdebatan yang mencuat tentang siapa yang harus bertanggungjawab mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kata pekerja tadi, perusahaan enggan mendaftarkan, seolah-olah ingin bebas dari kewajiban dari mitranya,” beber Syamsul.

Pihaknya diakui akan membahas soal BPJS pekerja online dengan pemerintah pusat. Namun secara prinsip ditegaskan, apapun pekerjaan seseorang, maka wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja dan ahli waris dapat terlindungi.

Baca Juga :  Cabai dan Bawang Sebabkan Inflasi Batam Menurun

”Itu yang selalu kami kejar. Kami kejar ke direksi perusahaan, kejar menteri dan pihak terkait agar memang pekerja kita ini benar-benar terlindungi,” katanya.

Sementara anggota Komisi IX DPR RI, Adang Sudrajat menambahkan kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah termaktub dalam Undang-Undang (UU) dan tidak bisa lagi berkelit dari peraturan ini. Namun disisi lain, hal itu juga dinilai tidak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk BPJS.

”Masyarakatjuga tidak mampu membayar iuran. Untuk ini, masyarakat harus hadir harus dianggarkan di APBN-APBD,” tegasnya.

Baca Juga :  Rehab SPC Batam Perlu Rp 15 M

Sementara Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, pihaknya selalu memikirkan tentang kesehatan masyarakat. Pemerintah terus mendorong agar setiap pekerja mendapatkan jaminan kerja dan keamanan dalam bekerja. Jika seluruh hak pekerja terjamin, maka kualitas pekerja secara otomatis juga semakin tinggi.

”Ketenagakerjaan menjadi bagian dari masyarakat yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan.jadi harus diberikan jaminan,” tegasnya.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here