Semua Penangkaran Burung Walet Ilegal

0
1570
Bangunan tinggi di wilayah Pelantar dan Tepi Laut banyak dimanfaatkan untuk usaha penangkaran burung walet. F-ISTIMEWA

Penangkaran burung walet ilegal di Kota Tanjungpinang terus bertambah. Semua penangkaran walet ini ilegal karena tidak memiliki izin dari pemerintah daerah.

TANJUNGPINANG – Bahkan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Kota Tanjungpinang mengklaim belum pernah mengeluarkan surat izin penangkaran sarang burung walet.

”Kita aaja tak ada Perda jadi tak ada izin sarang burung walet yang dikeluarkan oleh PM dan PTSP,” kata Kepala Dinas (Kadis) PM dan PTSP Kota Tanjungpinang, Hamalis kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (14/2).

Kata Hamalis, kalau daerah lainnya di Pulau Jawa misalnya, daerah tersebut ada Perda yang mengatur tentang penakaran sarang burung walet. Dan penakaran sarang burung walet yang diberlakukan di daerah lain, harus berada di luar kota dan jauh dari pemukiman atau tempat tinggal penduduk.

Tapi, di Tanjungpinang jusru berkembang dalam kota dan pemukiman warga. Katanya, sarang burung walet memang memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar. Tapi, sarang burung walet yang ada di Kota Tanjungpinang tidak bisa dipungut pajaknya. Sebab, tak ada aturan yang mengikat dikenakan pemungutan pajak sarang burung walet.

”Daerah elantar sana banyak sarang burung walet. Itu sudah lama sekali,” tegas dia.

Ia mau saja melarang masyarakat untuk tidak membuat penakaran sarang burung walet berada di kota, dan dekat dengan tempat tinggal atau rumah penduduk. Tapi, takut nanti masyarakat malah menuntut balik. ”Karena kita belum ada aturannya, mengatur penangkarang sarang walet terebut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penetapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, Isnaini Bayu Wibowo mengatakan, pihaknya belum pernah memungut pajak sarang burung walet di Tanjungpinang.

Alasannya, penakaran sarang burung walet berada di tengah kota dan dekat dengan pemukiman penduduk belum bisa ditarik pajaknya. Kemudian, ditambah lagi dengan ada keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet tersebut. Ditambah lagi dengan UU Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. ”Dari dulu tidak pernah terisi pajak sarang burung walet. Tahun 2018 ini, kita kasih target pajak sarang burung walet sebesar Rp 1 juta. Target ini tak pakai terisi karena kita tidak berani memungut pajak sarang burung walet itu,” tegas Bowo.

Solusinya, sambung Bowo akan melakukan koordinasi atau menghadap langsung ke Dirjen Pajak RI. Apakah sarang burung walet di Tanjungpinang bisa dipungut pajaknya atau tidak.

”Dapat rekomendasi dari Dirjen Pajak, kita langsung gas. Acuan kita pada surat rekomendasi dari Dirjen Pajak itu untuk memungut pajak sarang burung walet,” terangnya.

Karena menurutnya, sarang burung walet memiliki potensi untuk meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang. Misalnya, pemilik sarang burung walet memiliki omzet dari penjualan sebesar Rp 300 juta per bulan. Dari total penjualan tersebut dibagi 10 persen. Jadi, sekitar Rp 3 juta yang akan dibayar pajaknya oleh pemilik sarang burung walet tersebut. ”Lumayankan. Itu baru satu orang. Sempat ada 10 orang punya penakaran sarang burung walet, kan lumayan untuk menambah PAD kita.Kita akan berusaha agar PAD penangkaran walet ada PAD,” sebut dia. (ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here