Senin, Nota Keuangan Diserahkan

0
517
TANDATANGAN: Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah menandatangani dokumen disaksikan Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno, belum lama ini. f-humas dprd tanjungpinang

TANJUNGPINANG – DPRD bersama TAPD Pemko Tanjungpinang belum membahas terkait kegiatan yang akan laksanakan 2018 mendatang. Pemko baru menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 senilai Rp 813 miliar.

Ditargetkan PAD senilai Rp 117 miliar, dana perimbangan atau transfer dari pusat senilai Rp 613 miliar dan pendapatan daerah yang sah senilai Rp 47,588 miliar.

Dari penerimaan tersebut, belanja senilai Rp 790,737 miliar. Terbagi dari belanja tak langsung Rp 367,196 miliar dan belanja langsung Rp 432,538 miliar.

DPRD Tanjungpinang masih menunggu Rancangan Nota Keuangan yang dijadwalkan diserahkan Senin (27/11) mendatang. Setelah itu dilanjutkan dengan Pandangan umum (Pandum) tujuh fraksi di DPRD Tanjungpinang dan jawaban wali kota terkait itu.

Waka I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menuturkan, berdasarkan UU 23 Tahun 2014, terkait Pemerintah Daerah, pengesahan APBD Murni dilaksanakan 30 November atau paling lama akhir tahun mendatang.

”Saya rasa akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, akan disahkan di Desember. Jika mengejar akhir November tidak akan terkejar,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Komunikasi bersama TAPD, seminggu setelah KUAPPAS baru menyerahkan nota keuangan. ”Pembahasan direncanakan mulai dilaksanakan minggu depan,” tuturnya.

Pembahasan APBD Murni, nantinya akan melibatkan Kepala Dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama anggota DPRD yang bergabung dari mitra kerja komisi masing-masing.

Berbeda dengan APBD Perubahan lalu, yang hanya di tingkat Badan anggaran (Banggar) DPRD Tanjungpinang. ”Setelah pembahasan di tingkat komisi baru dilanjutkan dengan rapat di tingkat akhir. yaitu Banggar bersama TAPD sebelum pengesahan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sudah menerima surat edaran dari Kemendagri terkait batas waktu pengesahan. ”Bagus ada surat edaran untuk mengingatkan daerah, mudahan tidak ada sanksi,” tuturnya.

Sanksi yang akan diterima bila tidak mengesahkan sebelum akhir Desember maka DAU bisa dipotong atau ditunda. Ini tentu akan merugikan masyarakat, belum lagi dampak lainnya, realisasi anggaran akan lebih lambat yang membuat perekonomian menurun. ”Kita harap selesai sebelum akhir Desember,” tuturnya.

Anggota Banggar DPRD Tanjungpinang, Maskur menuturkan, ini merupakan agenda tahunan. Sudah seharusnya penyerahan dokumen dilakukan lebih cepat agar bisa dibahas bersama.

”Kita akan bahas kegiatan di APBD 2018 mendatang. Bila hanya mengesahkan saya tidak setuju,” paparnya.

Ia berharap pembahasan bisa segera dilaksanakan, agar kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun 2018.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here